Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Wagub Marlin Akui Serapan Belanja APBD 2020 Minim

Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina saat memberikan jawaban Pemprov Kepri atas Pandum Fraksi terkait Ranperda LKPj APBD Kepri 2020, di Gedung DPRD Kepri, Kamis (10/6/2021). (Foto: Ismail/Presmedia.id).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, mengungkapkan pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 lalu memberikan dampak besar terhadap jalannya pembangunan.

Untuk menangani hal tersebut, Pemprov Kepri sudah berupaya melaksanakan berbagai kebijakan. Salah satunya dengan merealokasi APBD Kepri 2020 dengan tiga fokus utama. Yakni, penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

“Namun, pencapaian realisasi dan belanja daerah masih rendah akibat berubahnya arah kebijakan akibat pandemi COVID-19,” tuturnya saat menyampaikan Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD dalam Pembahasan Ranperda LKPj APBD 2020 melalui Paripurna di Kantor DPRD Kepri, Kamis (10/6/2021).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, realisasi belanja yang tidak optimal pada tahun 2020 tersebut, disebabkan adanya pembatasan kegiatan dan program selama pandemi COVID-19.

”Dimana, pada tahun lalu akibat baru dimulainya pandemi dan perjuangan memulai kebiasaan hidup baru (new normal) membuat pemerintah daerah harus beradaptasi menyesuaikannya,” ujarnya.

Ditambah lagi, adanya UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang mengharuskan Pemprov Kepri menyesuaikan pengintegrasian aturan RZWP3K dalam menarik retribusi kemaritiman.

“Aturan inilah yang mengakibatkan kita tidak bisa menarik retribusi labuh jangkar, dan mengharuskan adanya pengitegrasian,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Wagub, ke depan Pemprov Kepri telah berkomitmen akan mengedepankan pembangunan pada sektor kemaritiman. Serta, memanfaatkan potensi pendapatan dari sektor kemaritiman, serta retribusi labuh jangkar dan lain sebagainya.

“Sesuai dengan komitmen, upaya tersebut sedang kami lakukan mulai tahun ini,” ujar Marlin.

Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari, mengatakan setelah mendengar jawaban pemerintah selanjutnya Ranperda LKPj APBD 2020 dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri.

“Selanjutnya, Banggar DPRD Kepri dapat membahas Ranperda LPKj APBD 2020,” demikian Dewi.

Penulis : Ismail
Editor: Ogawa

Comments
Loading...