Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

MAKI Sorot Praktik “Tebang Pilih” Pengusutan Kasus Korupsi di Kepri

Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri di Senggarang Tanjungpinang Provinsi Kepri.(Foto:Dok-presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Jakarta, menyoroti dugaan “Tebang Pilih” pengusutan kasus Korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum di provinsi Kepri.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, dari pengusutan sejumlah kasus Korupsi yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan negeri dan kejaksaan Tinggi di Kepri, terdapat sejumlah kejanggalan, mulai dari penetapan tersangka yang hanya satu orang di Korupsi BPHTB di BP2RD kota Tanjungpinang, Kemudiaan keterlibatan mantan kepala dinas Perhubungan Batam dalam kasus Pungutan Liar (Pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) di Dinas Perhubungan di kejaksaan negeri Batam, serta penyidikan dan penuntutan kasus Korupsi IUP-OP Tambang Bauksit di Kejaksaan Tinggi Kepri.

“Faktanya, banyak yang telibat dalam sejumlah kasus korupsi yang diusut ini, luput dari Penyidikan dan penetapan tersangka oleh kejaksaan ada apa.?,” ujarnya bertanya, saat dikonfirmasi PRESMEDIA.ID, Senin (14/6/2021).

Lebih lanjut Bonyamin mengatakan, Hal itu diperkuat dengan sejumlah fakta persidangan atas sejumlah kasus korupsi yang disidik Kejaksaan itu. Dalam fakta persidangan sebagai mana berita yang ditulis teman-teman wartawan di Kepri, banyak terungkap fakta, keterlibatan sejumlah pihak yang melakukan korupsi sebelum maupun sesudah korupsi tersebut disidik, tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut penyidikan dri Kejaksaan.

Seharusnya kata Bonyamin, dengan sejumlah fakta dan data di Pengadilan ini, menjadi kewajiban Jaksa penyidik untuk memproses orang-orang tersebut, untuk juga dijadikan tersangka dan juga dibawa ke pengadilan.

Bonyamin menegaskan, Penuntasan korupsi tanpa tebang pilih ini, penting dilakukan Kejaksaan di Kepri, untuk memenuhi rasa keadilan dan juga menghilangkan tuduhan adanya praktik “Tebang Pilih” dalam penyidikan kasus Korupsi, yang dilakukan oleh Penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian di Provinsi Kepri.

“Jadi harus dituntaskan dan Kami akan melihat dan memonitor (Mengawasi-red) proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian di Kepri ini,” ujarnya.

MAKI lanjut Bonyamin, juga mendesak Kejaksaan dan Kepolisian di Kepri bekerja dengan profesional menuntaskan sejumlah pihak yang terlibat, dengan kualifikasi sama atau bahkan lebih tinggi jabatannya, dan jika memang terlibat, wajib untuk ditersangkakan.

“Jangan sampai nanti MAKI atas sejumlah “Permainan” dalam modus Penyidikan Korupsi ini, akan melapor ke kejaksaan Agung, Kapolri, dan Bahkan melakukan gugatan Praperadilan, jika ditemukkan kuat indikasi Permainan, proses yang berlarut-larut atau bahkan kasus yang diPeti Es-kan” atau terjadi indikasi tebang pilih,” pungkasnya.

Penulis:Redaksi
Editor  :Ogawa 

Comments
Loading...