Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Golkar PTUN-Kan SK Ketua DPRD Tentang Penetapan Wakil Wali Kota Tanjungpinang

Proses Paripurna Pemilihan Wakil Wali kota Tanjungpinang di DPRD kota Tanjungpinang.(Foto: Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar kota Tanjungpinang menggugat Surat Keputusan DPRD kota Tanjungpinang tentang Penetapan wakil wali kota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Periode 2018-2023.

Melalui Kuasa hukumnya Ibnu Arifin SH, DPD II Golkar Tanjungpinang secara resmi mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang Batam, Senin (21/6/2021).

Berdasarkan data Informasi Penelusuran Perkara di PTUN Tanjungpinang, Gugatan TUN DPD II Golkar Tanjungpinang terdaftar dengan nomor perkara 13/G/2021/PTUN.TPI yang didaftarkan pada hari ini, Selasa (22/6/2021).

Adapun tergugat dalam Perselisihan Tata Usaha Negara (TUN) itu adalah Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.

Dalam pokok perkara sengketa TUN, DPD II Golkar Tanjungpinang meminta mengabulkan permohonan pengguguran dan penundaan yang diajukan penggugat, Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Periode 2018-2023

Mewajibkan Tergugat I mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Periode 2018-2023.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat No. 130/970/B.PEMTAS-SET/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

Mewajibkan tergugat II untuk mencabut Surat 188.3.34/226/2.02/2021 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Surat No.130/970/B.PEMTAS-SET/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023

Namun hingga berita ini diunggah, Ketua PTUN Tanjungpinang, belum menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa Perkara gugatan TUN itu, demikian juga jadwal pelaksanaan sidang terhadap gugatan TUN itu.

Ditempat terpisah, Ketua DPD II Golkar Tanjungpinang, Untung Budiawan membenarkan gugatannya ke PTUN terhadap Keputusan DPRD dan Keputusan Gubernur tentang usulan pengesahan pengangkatan Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 itu.

“Pendaftaran gugatan ke PTUN dilakukan selama, Senin (23/6/2021), tapi mengenai jadwal pelaksanaan sidangnya, mungkin menyusul akan diberitahukan,” Kata Untung.

Untung juga mengatakan dalam gugatan TUN yang diajukan DPD Golkar menggugat Keputusan DPRD, serta Keputusan Gubernur tentang usulan pengesahan pengangkatan Wakil Walikota Tanjungpinang Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

Di Tempat terpisah, Ketua DPRD kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni yang dikonfirmasi PRESMEDIA.ID dengan gugatan PTUN DPD II Golkar kota Tanjungpinang ini belum memberikan jawaban. Upaya konfirmasi melalui menghubungi telepon yang dilakukan wartawan ke ketua DPRD kota Tanjungpinang juga ditolak.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...