Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

DPRD Kepri Beri 9 Rekomendasi ke Pemerintah Atas Temuan LHP BPK di LKPD-APBD 2020

Wakil Ketua DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar saat menyerahkan Laporan Banggar dan Perda LKPD-APBD 2020 ke Wakil Gubernur Kepri (Foto:Ismailpresmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, memberi 9 rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Kepri atas sejumlah temuan dan rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD-APBD 2020.

Hal itu disampaikan Banggar dalam Rapat Paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Kepri Hj.Dewi Kumalasari Ansar, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020 di DPRD Kepri, Rabu (23/6/2021)

Dalam laporannya wakil Ketua Banggar DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono mengatakan, sesuai dengan Tatib DPRD dan fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan pembahasan temuan dan rekomendasi LHP-BPK atas LKPD-APBD 2020 Kepri.

Dari pembahasan, lanjut Raden, Pemerintah provinsi Kepri menyatakan, telah melakukan rencana aksi dalam menindaklanjuti temuan LHP-BPK terhadap LKPD-APBD 2020 provinsi Kepri itu.

“Dari 10 temuan yang disertai dengan Rekomendasi BPK-RI atas LKPD-APBD 2020 Kepri, menunjukan kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah belum sepenuhnya optimal, dan hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kepri,” ujarnya.

Atas sejumlah temuan BPK itu, Banggar DPRD Provinsi Kepri juga merekomendasikan, agar rencana aksi yang disampaikan pemerintah daerah dalam menindak lanjuti temuan di LHP-BPK atas LKPD-APBD 2020 Kepri itu, hendaknya mejadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan UU.

Sebelumnya, sebut Politisi PKS ini, Pemerintah juga menyatakan dalam menyikapi temuan dan rekomendasi BPK, atas sejumlah temuan di LKPD-APBD 2020 Kepri itu, telah melakukan 56 rencana aksi. Namun hingga saat ini, baru 26 rencana aksi yang tuntas dilaksanakan dan masih terdapat 30 Rencana Aksi yang masih dalam proses.

Atas dasar itu, DPRD melalui Banggar memberi sembilan rekomendasikan ke Pemerintah Provinsi Kepri untik segera menindaklanjuti LHP dan Rekomendasi BPK terhadap LKPD-APBD 2020 Kepri itu.

1.Melaksanakan 30 rencana aksi untuk menindak lanjuti LHP dan Rekomendasi BPK atas sejumlah temuan di LHP-APBD 2020.

2.Segera menyetorkan Rp 581 juta lebih Pendapatan daerah dari PT.Pelabuhan Kepri atas Pengelolaan MV.Lintas Kepri 2020 selambat-lambatnya 29 Juli 2020 yang dilengkapi dengan bukti penyetoran ke Kasda. Dan Dinas Perhubungan mengevaluasi operasian Kapal MV.Lintas.

3.Melakukan koordinasi dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berupa kendaraan Bis Pekerja yang dinilai tidak memiliki Dasar Hukum.

4.Merekomendasikan kepada BKPSDM Kepri agar segera mengembalikan Rp129.174.000,00 dana kelebihan Bayar Operasional Pegawai di beberapa OPD untuk disetorkan ke Kasda selama 60 hari.

5.Segera mengembalikan dana kelebihan Bayar kegiatan Proyek, atas kekurangan Volume Pekerjaan di dinas PUPR Kepri sebesar Rp.737.251.799,04 dan Dinas Pendidikan Kepri Rp146.899.405,68, paling lambat tanggal 20 Juli 2021.

6.Merekomendasikan BKPSDM Kepri agar melakukan evaluasi kinerja terhadap Disiplin Pegawai di seluruh OPD dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah.

7.Terkait dengan temuan BPK atas Pengelolaan Retribusi dari pemakaian Gedung Asrama Mahasiswa di sejumlah Daerah sebagai aset Pemerintah, DPRD merekomendasikan, agar Pemerintah tidak melakukan pemungutan Retribusi pada Asrama yang digunakan dan dihuni Mahasiswa yang ada di luar Provinsi Kepri itu.

8.Merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Kepri agar lebih cermat dan tepat dalam merencanakan Pengadaan obat dan bahan Medis habis Pakai, sehingga tidak terbuang dan kadaluarsa sebagai mana Temuan BPK.

9.Terkait dengan Penatausahaan Aset Tetap di sejumlah OPD provinsi Kepri, Banggar DPRD juga merekomendasikan, agar tidak hanya sebatas formalitas, tetapi dilakukan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya secara cermat.

Dalam kesempatan itu, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepri juga melakukan pengesahan Ranperda LKPD-APBD 2020 menjadi Peraturan Daerah.

Penulis:Ismail
Editor  :Redaksi  

Comments
Loading...