Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Jaksa Tuntut Dua Terdakwa Pungli di Dishub Batam 4,6 Tahun Penjara

Terdakwa kasus dugaan pungli di Dishub Kota Batam Rustam Efendi mendengarkan tuntutan yang dibacakan JPU Dedy Simatupang pada sidang virtual di PN Tanjungpinang, Kamis (15/7/2021). (Foto: Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batam Dedy Simatupang menuntut dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) penerbitan Surat Penetapan Jenis Kendaraan (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam, yakni Rustam Efendi dan Hariyanto masing-masing 4,6 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (15/7/2021).

Dalam amar tuntutannya, Dedy menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan pungutan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

”Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” kata Dedi saat membacakan amar tuntutannya dalam sidang virtual.

Hal ini, lanjutnya, sebagaimana dalam dakwaan primer, melanggar pasal 12 a UU Tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 nomor 65 ayat kesatu KUHP.

“Menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan masing-masing 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara,” kata Dedy.

Atas tuntutan itu, kedua terdakwa yang didampingi oleh masing-masing Penasehat Hukumnya akan mengajukan pembelaan secara tertulis.

Mendengar tuntutan itu, Ketua Majelis Hakim, Eduard MP Sihaloho didampingi Hakim Anggota, Yon Efri dan Jonni Gultom menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda mendengarkan pembelaan kedua terdakwa.

Sebelumnya JPU dari Kejari Batam hanya menetapkan 2 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pungli SPJK di Dishub Batam ini.

Sementara sejumlah saksi mengatakan, pungli tanpa dasar hukum pengurusan SPJK di Dishub Batam ini, sudah berlangsung sejak 2014, dan bahkan saat Kepala Dinas Perhubungan kota Batam dijabat oleh Zulhendri yang saat ini menjabat sebagai Kepala dinas Kominfo Kepri.

Dua terdakwa yang ditetapkan Kejari Batam dalam Kasus Korupsi Pungli ini adalah, Kepala dinas Perhubungan Batam 2018-2021 Rustam Efendi dan Terdakwa Hariyanto selaku Kabid.

Kepada majelis Hakim, Syafrul sebagai Kabid Transportasi darat juga mengungkapkan, jumlah pengurusan SPJK pada 2018 hingga Maret 2021 ada sebanyak 673 SPJK.

Kemudian pada 2019 ada 816 SPJK dan 2020 sebanyak 665 SPJK, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.154 SPJK, dan jika dikali Rp850 ribu per SPJK maka nilai Pungli yang diperoleh terdakwa Heriyanto dan Rustam Effendi Rp1,4 miliar.

Penulis: Roland
Editor: Ogawa

Comments
Loading...