Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Wali Kota Tanjungpinang Tunda Seluruh Kegiatan dan Pencairan Dana APBD 2021

Wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma Bungkam dan enggan memberi tanggapan pada wartawan saat ditanya mengenai penggunaan dana Covid-19 di LKPD-APBD 2020 Tanjungpinang (Foto:Dok-Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Walikota Tanjungpinang Rahma menunda seluruh program kegiatan dan pencairan dana dari APBD 2021.

Penundaan kegiatan dan pencairan dana APBD 2021 itu, ditandai dengan dikeluarkanya Surat Edaran (SE) walikota nomor: 903/985/4.402/2021 tentang penunda seluruh kegiatan dan pencairan dana kegiatan belanja APBD kota Tanjungpinang 2021, yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang pada 12 Juli 2021.

Dalam SE-nya, Rahma beralasan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi pandemi Covid-19 saat ini di Tanjungpinang dan merujuk pada peraturan terkait penanganan, pencegahan, dan penanggulangan Covid-19, Serta mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 serta penyesuain terhadap PAD atas defisit SILPA APBD 2020, dan belanja wajib yang belum dianggarkan pada APBD 2020, maka pihaknya mengambil langkah untuk menunda dan menghentikan pelaksanaan seluruh kegiatan dan belanja barang dan jasa dari APBD 2021 kota Tanjungpinang.

“Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk menunda dan menghentikan sementara pelaksanaan seluruh kegiatan dan belanja termasuk belanja barang dan jasa sampai batas waktu tertentu agar ditunda, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Covid serta belanja wajib mengikat dan kegiatan dana transfer,” ujarnya  pad poin 1 Surat SE nya.

Belanja wajib yang mengikat dikatakan Rahma dalam SE nya adalah seperti; belanja gaji, dan tambahan penghasilan ASN, Honorer PTT dan THL, Langganan Telepon, Listrik dan Internet, jasa keamanan dan kebersihan, bahan Bakar, dan belanja lainya yang terkait langsung dengan pelayanan dasar.

Pada poin tiga juga dikatakan, kegiatan yang bersumber dari dana transfer antara lain, kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah Pusat, seperti belanja DAK, DBHCHT, dan Dana Insentif Daerah (DID) maupun kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan surat ketetapan terbaru.

“Bagi OPD yang memiliki penerimaan, pendapatan.sektor penghasil, diminta untuk mengoptimalkan kinerja sehingga PAD dapat dicapai sesuai dengan target,” ujarnya.

Kepada kepala BPKAD dan PPKD sebagai BUD daerah kota Tanjungpinang, Rahma juga meminta agar selektif dalam memproses pengajuan pencairan belanja selain dana untuk penanganan Covid dan belanja wajib yang mengikat.

Sejumlah kepala dinas OPD di kota Tanjungpinang membenarkan adanya Surat Edaran walikota Tanjungpinang yang menunda pelaksanaan kegiatan program belanja Modal, barang dan jasa dari APBD 2021 itu.

“Dengan adanya SE ini, saat ini tidak ada kegiatan di DIPA anggaran Dinas kami yang bisa dilaksanakan,” sebut salah seorang OPD yang namanya diminta untuk tidak dipublikasi.

Sementara itu, Wali kota Tanjungpinang Rahma dan Sekda kota Tanjungpinang Teguh selaku ketua TAPD APBD 2021, yang berusaha dikonfirmasi dengan penundaan seluruh kegiatan dan pencairan dana APBD 2021 ini, belum memberi tanggapan, upaya konfirmasi masih terus diupayakan media ini.

Sebagaimana diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 kota Tanjungpinang sebelumnya sudah disahkan Pemerintah dan DPRD kota Tanjungpinang sebesar Rp 994 Miliar pada 2021. Dari jumlah itu, Pendapatan diproyeksikan sebesar Rp.87o Miliar dan Penerimaan Rp123 milar Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Silpa nol.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...