Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

PPKM Darurat Kota Tanjungpinang Diperpanjang Hingga 25 Juli 2021

SE Perpanjangan PPKM Darurat. (Foto: Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Walikota Tanjungpinang Rahma memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 443.1/1006/6.1.01/2021, tentang PPKM Darurat yang ditandatangani per tanggal 21 Juli 2021.

SE tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang, para Ketua RT/RW, Lurah/Camat, Pengurus Rumah Ibadah, Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum, para Kepala OPD dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta di Kota Tanjungpinang.

Ada tiga poin yang dijadikan dasar oleh Rahma dengan dikeluarkannya SE tersebut. Yakni, pertama, Instruksi Mendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.

Kedua, hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungpinang bersama tokoh agama dan masyarakat pada tanggal 10 Juli 2021.

”Ketiga, hasil rapat video conference dengan Presiden Joko Widodo mengenai Penanganan Pandemi Covid-19 serta Pengumuman Presiden RI melalui media elektronik tentang Perpanjangan PPKM Darurat pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021,” demikian bunyi SE tersebut.

Pada alinea berikutnya, SE Walikota Tanjungpinang ini menjelaskan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di perguruan tinggi maupun di sekolah yang dilakukan secara daring/online. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial diberlakukan 100 persen bekerja di rumah atau work from home (WFH).

Sedangkan, untuk sektor esensial, seperti jasa keuangan, perbankan, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, mempekerjakan kapasitas 50 persen karyawannya.

Selanjutnya, sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25 persen staf yang dipekerjakan.

Sedangkan untuk sektor kritikal, seperti pelayanan jasa kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, pupuk, semen dan bahan bangunan, proyek infrastruktur, proyek nasional, dan utilitas dasar, 100 persen karyawan untuk beraktivitas.

Petikan SE pada alinea berikutnya juga dijelaskan, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen, sedangkan untuk apotik buka 24 jam.

Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum sejenis warung makan, rumah makan, kafe, kedai kopi, pujasera, akau dan warung tenda hanya menerima dibungkus dan dibawa pulang.

Selama perpanjangan PPKM Darurat, juga tidak ada kegiatan peribadatan/keagamaan secara berjamaah di tempat ibadah seperti, masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan kelenteng serta mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

Penulis: Redaksi
Editor: Ogawa

Comments
Loading...