Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

DPRD Kepri Sahkan Perda RPJMD Kepri 2021-2026 Dengan Sejumlah Rekomendasi

Ketua DPRD Kepri Jumaga dan unsur Pimpinan Dewan lainya, saat menyerahakan Perda dan berita acara Pengesahan Perda RPJMD Kepri 2021-2026 usai disahkan dalam sidang paripurna DPRD Kepri (Foto:Ismail/ Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang-  Kendati dengan keterbatasan waktu dalam pembahasan karena penerapan PPKM darurat Covid-19, DPRD Kepri akhirnya mengesahkan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri 2021-2026.

Pengesahan Perda RPJMD Kepri dari Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Marlin Agustina ini, dilakukan DPRD Kepri setelah mendengarkan Laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Provinsi Kepri dalam rapat Paripurna DPRD Kepri Senin (23/8/2021).

Ketua Pansus DPRD Kepri tentang Ranperda RPJMD Kepri 2021-2026, Taba Iskandar dalam lapornyanya mengatakan, Perda RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan daerah selama 5 tahunan program pembangunan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah.

“Selain itu, Dokumen RPJMD juga disertai dengan Indikasi Kerangka Pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD, RTRW, RPJMN maupun dokumen perencanaan lainnya,” ujarnya.

Sementara dalam Ranperda RPJMD 2021-2026 Provinsi Kepri, Taba Iskandar juga mengakui, Pansus menemukan sejumlah kendala dalam pembahasan menyangkut dokumen pendukung dan Naskah Akademik dan muatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang masih kurang selaras. Begitu juga dengan data-data pendukung lainya yang masih kurang .

Pansus DPRD kata politisi Golkar ini, juga mengakui kurang optimalnya Pembahasan RPJMD bersama OPD-OPD di Kepri karena beberapa OPD justru tidak menguasai materi di Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026, bahkan terdapatnya beberapa perbedaan data antara dokumen RPJMD dengan data yang disampaikan oleh OPD khususnya terkait proyeksi Pendapatan Asli Daerah, demikian juga menyangkut perubahan dan perbaikan data yang relatif cukup banyak dalam RPJMD setelah dilakukan pembahasan dan sinkronisasi.

“Mengenai gambaran keuangan daerah, Pansus menyatakan juga ditemukan data yang tidak sinkron antara BP2RD dan BPKAD dengan beberapa OPD Penghasil. Perbedaan itu terkait proyeksi Pendapatan Retribusi Daerah dari beberapa OPD yang salah satunya di Dinas Perhubungan, dimana data yang disampaikan BP2RD Proyeksi Pendapatan dari Labuh Jangkar pada Tahun 2026 akan diperoleh Rp.226.800.000.000,-.” ujarnya.

“Sementara data proyeksi dari Dinas Perhubungan untuk tahun 2022 hanya sebesar Rp.25.000.000.000,-, dan diproyeksikan meningkat 85 Persen pada tahun 2026,” kata Taba lagi.

Selain itu, Pansus juga menyoroti Proyeksi Pendapatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum terlihat menjanjikan, karena beberapa sumber pendapatan masih jenis Retribusi yang lama dan tidak ada peningkatan dalam target yang ditentukan. Pansus berpendapat agar dipisahkan antara sektor Perikanan dengan Kelautan, sehingga kedua Sektor dapat mengoptimalkan potensi masing-masing,

“Belum selarasnya antara Target Indeks Kinerja Utama pada OPD dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi Misi RPJMD Tahun 2021-2026 , sehingga Indeks Kinerja Utama pada sejumlah OPD yang targetnya masih minim perlu untuk ditingkatkan,” sebut Taba Iskandar.

Demikian juga dalam kerangka Pendanaan, Program Prioritas RPJMD dan Program Perangkat Daerah beserta Indikator dan Target Kinerja maupun Pagu Indikatif per Program, Pansus meminta agar pagu indikatif dalam RPJMD itu untuk dievaluasi kembali.

Selain itu, Pansus juga meminta agar Sektor Pariwisata yang dikembangkan di Provinsi Kepri adalah Pariwisata berbasis Kemaritiman. Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan agar dapat lebih menggali berbagai potensi kemaritiman yang ada di Provinsi Kepri, termasuk tantangan untuk membangun Industri Pengolahan ikan di Provinsi Kepri.

Namun demikian, Pansus menyatakan, setelah memperhatikan Pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD, Pansus menyimpulkan Ranperda RPJMD 2021-2026 provinsi Kepri itu dapat diusahakan dengan rekomendasi:

Setiap OPD yang terkait agar lebih memahami dan memiliki kemampuan menggali potensi sektor maritim. Karena Potensi Maritim merupakan masalah utama dan isu strategis serta menjadi fokus dalam Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

“Pemisahaan Pendapatan Retribusi di Sektor Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan, hingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yang dikaitkan dengan Visi Kemakmuran,” ujarnya.

Dalam meningkatkan Pendapatan di sektor Kemaritiman, Pemerintah Provinsi Kepri diminta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, hingga kewenangan perizinan di Wilayah Laut dapat didelegasikan ke Pemerintah Daerah.

“Selain itu, Struktur APBD Provinsi Kepulauan Riau perlu diperbaiki sehingga lebih berpihak kepada kegiatan Pembangunan dan Keselarasan pemahaman masing-masing OPD mengenai Visi, Misi, Strategi, Tujuan, Arah, dan Program Pembangunan di RPJMD Kepri perlu dilakukan,” Jelasnya.

Dewan juga merekomendasikan Program pembangunan pada RPJMD lima tahun kedepan harus berpihak kepada masyarakat dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh OPD harus dilakukan secara riil.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyatakan, mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota dewan yang telah membahas dan mengesahkan Perda RPJMD Kepri 2021-2026 itu.

Menurutnya, ragam dinamika dalam proses pembahasan dokumen RPJMD Kepri itu juga telah dilalui. Dan atas masukan dan saran yang diberikan Pansus DPRD, Pemerintah Kepri sangat mengapresiasi ide dan pikiran tersebut.

“Sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, dan Perda  RPJMD Provinsi Kepri periode  2021-2026 dapat disahkan,” demikian Ansar.

Penulis:Ismail/Redaksi 
Editor :Redaksi 

Comments
Loading...