Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Proyek G12 Tepi Laut Kurang Volume Rp 737 Juta, Akim dan PT.GKN Tidak Tahu Menahu

*PUPR: PT.GKN Akan Bayar Setelah Tunda Bayar Dilunasi Provinsi Kepri

Mega proyek Gurindam12 (G-12) tepi laut Tanjungpinang dengan nilai kontrak Rp.427.449 Miliar  lebih saat dalam pelaksanaan pembangunan oleh PT.GKN. Menjadi temuan BPK atas kekurangan Vilume dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan kontraktor senilai Rp737 Juta. (Foto:Dok-Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Proyek Pembangunan Infrastruktur Penataan Pantai Gurindam-12 Kota Tanjungpinang senilai Rp 487.999,203,600,- sarat dengan temuan. Sejumlah temuan itu berupa kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan kontraktor pelaksana.

Temuan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dikerjakan kontraktor Proyek G12 ini ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan LKPD-APBD 2020 Provinsi Kepri.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama Penyedia, Konsultan Manajemen konstruksi, PPK dan PPTK dari dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri, Ditemukan kekurangan Volume dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan PT.GKN di Lokasi senilai Rp 737,251,799,-.

Sejumlah item pekerjaan kurangan Volume yang ditemukan BPK itu dalam proyek Penataan Pantai Gurindam-12 Kota Tanjungpinang itu antara lain, Perkerasan Beton Semen, Beton mutu yang rendah, Baja Prategang yang tidak sesuai spek pada Kerb Pracetak jenis 2, Kerb Pracetak jenis 6, serta Utilitas dan pelayanan Penerangan jalan berupa jaringan dan Lampu taman.

Selain itu juga ditemukan Pekerjaan yang tidak dikerjakan PT.GKN seperti, pemasangan lampu sorot 400 Watt yang tidak dilaksanakan, Main Hol Panel yang tidak ada, Manhole Sparing Pipa yang tidak sesuai, Lampu Penerangan Gardu Sl 36 Watt yang tidak dikerjakan, Saklar Tunggal, Panel Penerangan Gardu yang tidak diadakan, demikian juga Instalasi Penerangan lainya, serta Pondasi PJU kurang volume karena tidak memiliki tiang dan armatur.

Atas sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan speck ini, BPK menyatakan terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp 737, 251,799,- lebih yang harus dikembalikan kontraktor PT.GKN ke Pemerintah Provinsi Kepri.

Pekerjaan Proyek Penataan G-12 tepi laut sendiri, dilaksanakan Dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri dengan sistim Tahun Jamak selama 3 Tahun mulai dari 2018, 2019 dan 2020 dengan nilai kontrak awal Rp487.999,203,600,-. Ketetapan pelaksanaan tahun Jamak selama 3 tahun, ditetapkan atas kesepakatan DPRD dan Gubernur Kepri tahun 2018 tentang pembiayaan proyek Strategis Provinsi Kepri.

Selanjutnya melalui tender lelang, Proyek ini dimenangkan PT.Guna Karya Nusantara (GKN) yang beralamat di Kota Bandung Jawa Barat melalui kontrak Kerja Nomor:2.2/SP-HS/MY-FSK/PUPP-BM/APBD/X/2018 pada 2 oktober 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 822 hari.

Namun pelaksana teknis dilapangan, dilakukan oleh Akim alias Asri,  kontraktor dan pemilik sejumlah Perusahaan dan alat serta Pengerah Tenaga kerja di Tanjungpinang. Mengenai hubungan Akim alias Asri dengan PT.GKN, sejumlah pihak menyatakan, Akim Alias Asri merupakan kontraktor yang meminjam pakai  PT.GKN untuk memenangkan proyek G12 Tepi Laut Tanjungpinang.

Dikutip dari situs Mahkamah Agung (MA), Direktur Utama PT.GKN pada 2013 adalah H.Nilla Suprapto dan Ir.H.Sujasman S Nongke alias Bugis selaku Site Manager. Keduanya bersama pengurus perusahaan lain pada 2013 ditetapkan tersangka oleh Jaksa dan dihukum Hakim PN Tipikor Serang-Banten dalam korupsi Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat Daerah Irigasi (D.I) Ciujung, Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013. Sedangkan Akim alias Asri, tidak tercatat sebagai Persero Komanditer atau direksi perseroan di PT.GKN.

Setelah 3 tahun masa pelaksanaan, Pada 31 Desember 2021, Dinas PUPR menyatakan proyek berakhir dan melalui PHO nomor 2.2/BASTO/MY-FSK/PUPP-BM/APBD/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 PUPR menyatakan pengerjaan telah selesai 100 persen dengan pembayaran nilai kontrak Rp.427.449,338, 625,-.

Namun dari total nilai kontrak yang harus dibayar ini, Pemerintah Provinsi Kepri masih memiliki tunggakan tunda bayar ke PT.GKN senilai Rp1.056,890,974,- yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Kepri.

PUPR Kepri: Temuan BPK Akan Dibayar PT.GKN Setelah Tunda Bayar Dilunasi Prov Kepri

Kepala dinas PUPR Provinsi Kepri Abu Bakar melalui Kabid Bina Marga PUPR Kepri Rodiantari juga membenarkan Temuan BPK atas kekurangan volume dan sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan PT.GKN tersebut.

Dan atas temuan BPK itu, Rodi menyatakan kontraktor PT.GKN akan membayar kekurangan Volume itu setelah sisa tunda bayar kontrak Rp1.056,890,974,- dibayarkan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kami sudah meminta PT.GKN untuk segera menyelesaikannya dan sudah ada pernyataan kesanggupan dari PT.GKN untuk segera menyelesaikan temuan BPK itu,” kata Rodiantari Rabu (25/8/2021).

Namun lanjut Rodi, karena masih ada tunggakan (tunda bayar-red)  Pemerintah ke PT.GKN sebesar Rp1.056,890,974, dan rencananya akan dibayarkan dari APBD 2021 Perubahan tahun ini, Sehingga penyelesaian atau pembayaran kekurang volume atas temuan BPK, akan dilaksanakan setelah pemerintah membayarkan tunggakan sisa pembayaran tersebut.

“Karena memang pada APBD 2021 lalu, tunda bayar tunggakan pemerintah Kepri ke PT.GKN atas kontrak proyek G12 ini sebelumnya tidak dianggarkan dan baru di APBD 2021 Perubahan ini kami usulkan,” ujarnya.

Akim dan PT.GKN Tidak Tahu Menahu

Sementara itu sejumlah management PT.GKN yang sebelumnya terlibat dalam pengerjaan proyek penataan pantai Gurindam-12 Kota Tanjungpinang mengaku tidak tahu menahu dengan kekurangan volume dan sejumlah item pekerjaan yang tidak dikerjakan PT.GKN itu.

Robert dan Alizar sebagai Pimpinan cabang dan perwakilan PT.GKN untuk proyek G12 di Tanjungpinang, mengaku tidak mengetahui kegiatan PT GKN lagi karena saat ini dia sudah tidak lagi bekerja diperusahaan itu.

“Memang kemarin waktu proyek G12 di Tanjungpinang kami yang disana, Tapi saat ini kami tak di PT.GKN lagi dan kami sudah tidak tahu, Pimpinan Cabang PT.GKN itu di Kepri juga kami tidak tahu,” sebut Robert saat dikonfirmasi, Kamis (26/8/2021).

Di tempat terpisah, Akim  alias Asri yang merupakan pelaksana pembangunan Proyek G12 di tepi laut kota Tanjungpinang, saat berusaha dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Melalui Brando Purba yang sebelumnya merupakan karyawan dan mengaku sebagai humas dalam pengerjaan proyek G12 tepi laut mengaku, jika saat ini juga sudah tidak bekerja disana lagi karena kontrak proyeknya sudah selesai.

Namun demikian, Brando mengatakan, hubungan kerjasama Akim alias Asri dengan PT.GKN hingga saat ini masih berlanjut dan kantornya berada di Batam.

“Cuman saya sudah tidak disitu,” katanya.

Terkait dengan temuan BPK atas atas kekurangan volume dan sejumlah item pekerjaan yang tidak dilaksanakan PT.GKN, Brando mengaku, jika sebelumnya sejumlah wartawan juga menanyakan hal tersebut kepadanya. Dan atas hal itu dia juga sudah menyampaikannya kepada Robert dan Alizar selaku Pimpinan cabang dari manajemen PT.GKN di Kepri, Namun sampai saat ini tidak ada jawaban.

Brando mengatakan, pertanggungjawaban proyek G12 Tepi laut yang sebelumnya dilaksanakan Akim alias Asri seluruhnya merupakan tanggung jawab PT.GKN dan manajemen yang mengerjakanya ada tersendiri.

“Hanya permasalahanya, kita pun berkomunikasi dengan dia (Orang PT.GKN-red) tidak ada tanggapan,” sebutnya.

Terkait keberadaan Akim alis Asri di Proyek G12 tepi laut Tanjungpinang, Brando mengatakan langsung atas nama PT.GKN dengan Kepala Cabang Alizar dan Akim alias Asri adalah pelaksana teknis yang menyediakan Tenaga kerja alat dalam membantu PT.GKN dalam pelaksanaan proyek G12.

“Untuk pelaksanaan sesuai dengan kontrak dan administrasi, pengurusan semuaya tanggungjawab PT.GKN,” sebutnya.

Gubernur Ansar Tidak Tahu Ada Kekurangan Volume dan Tunda Bayar Proyek G12 Tepi Laut

Di tempat terpisah Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengaku, belum mengetahui adanya kelebihan bayar proyek G12 tepi laut di Tanjungpinang atas kekurangan pekerjaan Volume dan item Pekerjaan yang tidak dilaksanakan PT.GKN. Demikian juga Rp1.056,890,974,- tunggakan kewajiban Pemerintah atas tunda bayar yang akan harus dibayarkan Pemerintah Kepri ke PT.GKN.
“Sampai saat ini, saya belum tahu adanya kelebihan Bayar dan tunda bayar yang dilakukan pemerintah pada Proyek G12 ini, Karena selama ini dalam pembahasan anggaran hal itu belum dilaporkan PUPR,” kata Ansar.

Selain itu, Ansar juga mengatakan demi menangani Pandemi Covid-19, dan keterpurukan Ekonomi Kepri, Pemerintah juga terpaksa membatalkan (Hold) sejumlah kegiatan proyek pembangunan di Kepri, termasuk Proyek pengaspalan jalan di Proyek G12 tepi laut.

“Refocusing ini terpaksa kita lakukan untuk pembiayaan Covid dan pemulihan ekonomi provinsi Kepri dan jika nanti Covid-19 di Kepri sudah reda dan ekonomi mulai membaik, pada APBD 2022 akan kembali kita alokasikan,” ujarnya.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...