Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

DPRD Kepri Minta Proyek G12 Tepi Laut Diaudit Secara Detail

Anggota DPRD Kepri Hanafi Eskra

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hanafi Ekra, mengungkapkan dari awal pihaknya sudah menolak realisasi mega proyek penataan kawasan pesisir Gurindam 12 (G12).

Penolakan tersebut bahkan sudah disampaikan saat paripurna pendapat akhir fraksi saat paripurna pembahasan ranperda APBD 2018 lalu.

Oleh karena itu, jika timbul persoalan setelah proyek tersebut direalisasikan selama tiga tahun pembangunan. Maka, ia meminta agar dilakukan audit internal secara detail, sehingga tidak ada kerugian negara akibat proyek tersebut.

Kemudian, jika perusahaan sudah direkomendasikan oleh BPK untuk mengembalikan kelebihan Bayar atas kekurangan volume dan item pekerjaan yang tidak dikerjakan, maka perusahaan itu harus segera mengembalikan.

“Kami juga mempersilahkan audit secara detail oleh pihak terkait, supaya tidak terjadi kerugian negara,” tegasnya, Senin (30/8/2021).

Selain itu, ia menerangkan, persoalan G12 ini setidaknya harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah kedepan. Dimana, perlu dikaji ulang kemampuan APBD untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan dengan nilai fantastis. Sementara, kemampuan kas daerah masih belum ada lonjakan yang signifikan. Sehingga, akibat ambisi tersebut malah mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Kasihan masyarakat yang seharusnya APBD bisa dibuat untuk pembangunan di kampung-kampung untuk membantu ekonomi, malah tidak dapat dibantu pemerintah, karena anggaran besar sudah disedot untuk pembangunan proyek tersebut. Jangan terlalu ambisi terhadap proyek mercusuar (besar,red),” terangnya.

Sebelumnya, mega proyek Pembangunan Infrastruktur Penataan Pantai Gurindam-12 Kota Tanjungpinang senilai Rp 487.999,203,600,- sarat dengan temuan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan kontraktor pelaksana.

Temuan kekurangan volume dan pekerjaan yang tidak dikerjakan kontraktor Proyek G12 ini dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemeriksaan LKPD-APBD 2020 Provinsi Kepri.

Dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan BPK bersama Penyedia, Konsultan Manajemen konstruksi, PPK dan PPTK dari dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri, Ditemukan kekurangan Volume dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan PT.GKN di Lokasi senilai Rp 737,251,799,-.

Sejumlah item pekerjaan kurangan Volume yang ditemukan BPK itu dalam proyek Penataan Pantai Gurindam-12 Kota Tanjungpinang itu antara lain, Perkerasan Beton Semen, Beton mutu yang rendah, Baja Prategang yang tidak sesuai spek pada Kerb Pracetak jenis 2, Kerb Pracetak jenis 6, serta Utilitas dan pelayanan Penerangan jalan berupa jaringan dan Lampu taman.

Selain itu juga ditemukan Pekerjaan yang tidak dikerjakan PT.GKN seperti, pemasangan lampu sorot 400 Watt yang tidak dilaksanakan, Main Hol Panel yang tidak ada, Manhole Sparing Pipa yang tidak sesuai, Lampu Penerangan Gardu Sl 36 Watt yang tidak dikerjakan, Saklar Tunggal, Panel Penerangan Gardu yang tidak diadakan, demikian juga Instalasi Penerangan lainya, serta Pondasi PJU kurang volume karena tidak memiliki tiang dan armatur.

Atas sejumlah pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan speck ini, BPK menyatakan terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp 737, 251,799,- lebih yang harus dikembalikan kontraktor PT.GKN ke Pemerintah Provinsi Kepri.

Pekerjaan Proyek Penataan G-12 tepi laut sendiri, dilaksanakan Dinas PUPR dan Pertanahan Provinsi Kepri dengan sistem Tahun Jamak selama 3 Tahun mulai dari 2018, 2019 dan 2020 dengan nilai kontrak awal Rp487.999,203,600,-. Ketetapan pelaksanaan tahun Jamak selama 3 tahun, ditetapkan atas kesepakatan DPRD dan Gubernur Kepri tahun 2018 tentang pembiayaan proyek Strategis Provinsi Kepri.

Penulis:Ismail
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...