Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kementerian ATR/BPN Bagikan 267 Persil Sertifikat TORA Ke Masyarakat Bintan

*Desa Lancang Kuning Jadi Pilot Projek Kampung Reforma Agraria di Kepri

Melalui Program Reformasi Agraria, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memagikan Sertipikat TORA pada masyarakat desa Lancang Kuning Bintan (Foto:Humas Prov-Kepri)

PRESMEDIA.ID, Bintan- Reforma agraria menjadi salah satu nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sebagai tujuan dari pemerataan dalam meningkatakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Reforma agraria menjadi senjata dan  jurus baru Presiden Jokowi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, mengurangi pengangguran, mempersempit kesenjangan sosial ekonomi. Hal itu tergambar jelas dalam Nawacita butir kelima dari sembilan agenda prioritas.

Melalui program reformasi Agraria, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyerahkan bersama dengan Gubernur H Ansar Ahmad menyerahkan 267 persil sertifikat Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dengan luas 18,8 hektar hasil redistribusi, pelepasan kawasan hutan Lindung untuk pemukiman masyarakat, Selasa (31/8/2021).

Selain itu, Wamen ATR/BPN bersama Gubernur dan Plt.Bupati Bintan juga menetapkan Desa Lancang Kuning di Tanjung Uban itu sebagai Kampung Reforma Agraria.

Baca Juga

Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang dan BPN Surya Tjandra mengatakan, Reforma Agraria menjadi salah satu program pokok utama yang selalu diperhatikan oleh bapak Presiden dan bahkan berulang kali dalam rapat kabinet, Presiden selalu mengingatkan tentang reforma agraria.

Atas dasar itu lanjutnya, Kementerian ATR BPN ditugasi secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan reforma agraria. Bahkan saya sebagai wakil Menteri di Kementerian ATR/BPN, khusus untuk menyelesaikan redistribusi sertifikat tanah kepada masyarakat Indonesia

“Jadi memang saya harus turun langsung ke masyarakat untuk memastikan penyelesaian redistribusi sertifikat tanah yang didapatkan dan diperoleh masyarakat,” kata Surya.

Kanwil ATR/BPN Kepri sebelumnya menetapkan Desa Lancang Kuning menjadi pilot projects Kampung Reforma Agraria di Kepulauan Riau. Desa yang terdiri dari 2 RW dan 4 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 451 orang ini mempunyai luas wilayah sekitar 743,62 hektar keseluruhan diklaim sebagai kawasan hutan, padahal masyarakat telah hidup dan mendiami di tanah pemukiman warga diana secara turun-temurun.

Kemudian pada 2020 lalu telah dilepaskan dari Kawasan Hutan seluas 41,98 ha dan telah disertifikasi pada tahun 2021 ini seluas 18,8 ha atau sebanyak 276 bidang tanah.

Surya Tjandra mengatakan karena desa Lancang Kuning ini bermukim di kawasan hutan lindung, untuk itu yang punya kewenangan melepaskan bidang tanah dari kawasan hutan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah Kementerian LHK melepaskan bidang tanah dari kawasan hutan baru Kementerian ATR BPN menerbitkan sertifikat tanah.

“Jadi mohon bersabar, bagi yang belum mendapatkan sertifikat tanah karena ini harus dikoordinasikan oleh dua kementerian, tetapi kita terus berusaha menuntaskan ini,” ungkap Surya Tjandra.

Gubernur Ansar juga mengungkapkan sangat mengapresiasi kerja yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN atas redistribusi sertifikat tanah di desa Lancang Kuning. Sertifikat tanah tersebut akan menjadi kepastian hukum bagi warga yang tinggal di desa Lancang Kuning.

“Bapak ibu sekarang tidak perlu khawatir lagi karena sekarang sudah punya legalitas tinggal disini,” kata Gubernur Ansar.

Gubernur berharap, agar masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat tanah dapat memanfaatkan lahan yang mereka punya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Lancang Kuning.

“Jadikan lah ini sebagai modal untuk dibuat sebagai lahan yang produktif untuk pertanian dan peternakan, jaga lahan ini dengan baik,” kata Gubernur Ansar.

Plt.Bupati Bintan Roby Kurniawan juga mengaku sangat mengapresiasi Program Nawacita Presiden yang langsung dirasakan masyarakatnya di Bintan.

Atas dasar itu, Roby mengucapkan terimakasih kepada presiden dan kementerian ATR/BP yang menjadikan desa Lancang Kuning sebagai Pilot Project reformasi Agraria di Kepri.

“Atas nama masyarakat Desa Lancang Kuning kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden kementerian KLH dan kehutanan serta Kementerian ATR/BPN yang telah mewujudkan harapan masyarakat memiliki sertifikat tahan di daerah yang sebelumnya sudah lama dimiliki,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala desa Lancang Kuning Cholil Biani dan warga Maimun, juga mengaku sangat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN yang telah melegalisasi pemukiman mereka dengan legalitas hak Kepemilikan.

Namun demikian,  Kades dan warga Lancang kuning ini juga mengaku, masih ada sekitar 70 warga Lancang Kuning lainya di kawasan itu yang lahan dan pemukiman yang sudah ditempati sejak tahun 1960, hingga saat ini belum memiliki legalitas dan bukti kepemilikan hak atas tanah.

“Kepada bapak wakil menteri dan pemerintah terkait kami meminta agar lahan warga lainya desa kami ini bisa diberikan legalitas hak kepemilikan lahan,” sebut Cholil.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...