Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sebanyak 7.902 Rekomendasi LHP-BPK Belum Ditindak Lanjuti Pemda di Kepri

BPK-RI perwaki;an Provinsi Kepri saat menyerahakan LHP-BPK atas Pemeriksaan LKPD-APBD 2020 Provinsi Kepri ke Gubernur Kepri Ansar Ahmad di DPRD Kepri (Foto:Dok-Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Kepri mengatakan 7.902 rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP-BPK) atas LKPD-APBD 2020 Pemerintah Daerah di Kepri hingga saat ini belum ditindaklanjuti sejumlah pemerintah daerah di Kepri.

Bahkan  hingga semester I 2021, rata-rata tindak lanjut Rekomendasi BPK baru 80,73 persen yang telah selesai ditindaklanjuti oleh delapan entitas Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kepri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan, kewajiban pejabat untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Atas dasar itu, Kepala Perwakilan BPK-RI Kepri Masmudi menyatakan,Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) oleh pemerintah daerah atas rekomendasi BPK itu, akan terus dipantau BPK secara periodik, yaitu pada tiap Semester tahun berjalan.

“Capaian TLRHP ini belum cukup memuaskan, Namun demikian, capaian ini terbilang menggembirakan karena nilainya jauh di atas target nasional BPK (BPK Wide) yaitu sebesar 75 persen,” ujar Masmudi pada Sosialisasi Percepatan Penyelesaian TLRHP yang diikuti oleh seluruh Inspektur Daerah di wilayah Kepri sebagaimana dikutip dari laman web kepri.bpk.go.id.

Dalam acara yang digelar secara virtual ini, Kepala Perwakilan BPK Kepri Masmudi juga menyampaikan kepada seluruh Inspektur Daerah bahwasanya tingkat penyelesaian TLRHP secara akumulatif ditargetkan mencapai 85 persen pada akhir Oktober 2021.

Untuk membantu pemerintah daerah mempercepat penyelesaian TLRHP yang menjadi tanggung jawabnya, BPK Kepri menyarankan agar penyelesaian TLRHP difokuskan pada rekomendasi-rekomendasi yang bersifat administratif karena dianggap lebih mudah dan lebih cepat untuk diselesaikan.

Selain itu, menurut Kepala Perwakilan, hal lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggenjot penyelesaian TLRHP adalah dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPTL, harapannya proses pemantauan yang dilakukan BPK Kepri terhadap TLRHP oleh pemerintah daerah dapat dilakukan secara real time sehingga lebih efektif dan efisien.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...