Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Mengaku Baru Terima Surat, Bobby Jayanto Alpa Dipanggil KPK

Anggota DPRD Kepri Bobby Jayanto bersama pengurus fungsionaris Nasdem, saat menggelar keterangan Pers pada wartawan atas kealpaa-nya dipanggil KPK sebagai saksi  dalam kasus korupsi pengaturan kuota rokok dan mikol dengan tersangka Bupati Bintan Apri Sujadi dan M.Saleh Husen. (Foto;Roland/presmedia.id)    

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Anggota DPRD Kepri dari Partai Nasdem, Bobby Jayanto belum memenuhi panggilan KPK karena mengaku baru menerima surat panggilan KPK pada Jumat (3/9/2021).

Bobby yang juga Ketua DPW Nasdem kota Tanjungpinang ini mengatakan, mengetahui dirinya dipanggil penyidik KPK melalui nomor: SPGL/3929/DIK01.00/23/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 pada Jumat (3/9/2021) dari stafnya di Komisi I DPRD Kepri.

Pada saat dibaca, surat tersebut merupakan pemanggilan dirinya untuk didengar keterangannya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan tahun 2016 sampai 2018 yang diduga dilakukan oleh tersangka Apri Sujadi.

Dengan adanya panggilan itu, Bobby mengaku akan kooperatif dan datang untuk diperiksa sebagai saksi ke KPK.

“Jadi atas surat KPK yang pertama ini saya belum bisa memenuhi. Karena baru terima suratnya. Saya akan datang kalau ada surat penggilan ke dua,” ujar Bobby Jayanto pada sejumlah wartawan di Kantor DPD Nasdem Kota Tanjungpinang Jumat (3/9/2021).

Disingung mengenai kapasitasnya sebagai apa dipanggil penyidik KPK, dalam korupsi Bupati dan Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan itu, Bobby juga mengaku belum tahu.

“Saya juga tidak tahu, terkait kepentingan saya dipanggil KPK dalam perkara Cukai Rokok ini. Dan sesungguhnya saya sendiri juga sama sekali tidak tahu menahu dengan perkara pengaturan Cukai rokok dan Etil Alkohol yang disidik KPK ini,” sebutnya.

Bobby yang mengaku sempat menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang sejak 2009 sampai 2019, juga menyebut tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam bisnis kuota rokok di Bintan dan kota Tanjungpinang saat itu. Demikian juga anggotanya di Kadin, sepengetahuannya, juga tidak ada yang berbisnis rokok atau minuman beralkohol tersebut.

Sementara terhadap Bupati Bintan Apri Sujadi yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, Bobby mengatakan, secara pribadi mengenal lama Apri Sujadi sebagai Bupati dan Ketua DPD Demokrat.

“Tapi dalam hubungan bisnis, apa lagi rokok atau minuman sama sekali saya tidak pernah berhubungan,” ujarnya.

Oleh karena itu lanjutnya, kalau KPK kembali memanggilnya atas kasus pengaturan kuota Rokok dan Cukai minuman Beralkohol di Bintan itu, Bobby mengaku akan datang sendiri ke KPK untuk memberikan keterangan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Bobby Jayanto, terkait dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

Plt.Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap Bobby Jayanto dilakukan terhadap tersangka Apri Sujadi atas dugaan korupsi yang dilakukan.

“Saksi Bobby Jayanto diperiksa untuk tersangka AS (Apri Sujadi,”kata Ali Fikri dalam rilis yang diterima Media Jum’at (3/9/2021).

Sebelumnya penyidik KPK menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (As) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan Muhammad Saleh Umar (Msu) tersangka dugaan Korupsi pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) di Kawasan Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) kabupaten Bintan tahun 2016 sampai 2018.

Dari perbuatan ini As diduga menerima uang sekitar Rp6,3 Miliar dan tersangka Msu Rp.800 juta sejak 2017 sampai dengan 2018.

Atas perbuatannya, As dan Msu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...