Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kejari Bintan Periksa Aparatur Desa Mantang Baru Atas Pembelian 3 Alat Transportasi

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana SH,MH (fotoDok-Presmedia.id)  

PRESMEDIA.ID, Bintan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan memanggil dan memeriksa sejumlah Aparatur Desa Mantang Baru atas dugaan korupsi dana Desa dari APBDes 2017 atas pembeliaan 3 transportasi.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, Jaksa mendapati adanya pemborosan penggunaan anggaran APBDes dalam pembelian 3 alat transportasi tahun 2017 di Desa tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Bintan I Wayan Riana membenarkan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan penyidikan Kejaksaan, terhadap aparat Desa Mantang Baru kabupaten Bintan itu.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan lanjut I Wayan, Pemerintahan Desa (Pemdes) Malang Rapat menggunakan anggaran APBDes 2017 untuk membeli 3 unit alat transportasi dengan total anggaran Rp600 juta untuk mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Ke tiga transportasi yang dibeli Pemerintah Desa Mantang Baru dengan APBDes 2017 itu adalah 1 unit Pickup dan 2 unit pompong.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut I Wayan, pickup itu ternyata dibeli dengan harga Rp 194 juta. Kemudian 2 pompong itu seharga Rp400 juta atau masing-masing unitnya seharga Rp200 juta.

“Untuk proses pembeliannya pihak Pemdes mengaku tidak secara langsung ke penjual alat transportasi. Melainkan dilakukan melalui pihak ketiga atau CV,”ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan ini lantas ditemukan adanya pemborosan anggaran.
Yang seharusnya pembeliannya dapat dilakukan secara langsung dengan harga yang relatif lebih murah, ternyata aparatur Desa menggunakan pihak ketiga, dan hal ini bertentangan dengan penggunaan dana desa.

“Mengenai kerugian Kami belum dapat menjelaskan, Dan kasus ini juga sedang kami serahkannya ke Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bintan yang diketuai oleh Inspektorat Bintan,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan APIP lanjutnya, baru akan diketahui besaran kerugian negaranya. Dan selanjutnya, Inspektorat akan mengusulkan atau rekomendasi.

“Apa nantinya akan diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara atau melanjutkan proses hukumnya,” ujarnya.

Sesuai aturan, lanjut I Wayan, Kejaksaan memberikan waktu selama 60 hari kepada APIP Bintan untuk melakukan pemeriksaan dan pengembalian kerugian negara.

“Jika dalam masa itu tidak selesai, maka kami akan ambil alih untuk memproses hukumnya,“ katanya.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Comments
Loading...