Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Terkait Dugaan Korupsi Apri dan Saleh Umar, KPK Periksa 5 Saksi di Polres Tanjungpinang

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dugaan korupsi Pengaturan kuota dan Barang Kena Cukai di BP.Kawasan Bintan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Tanjungpinang. Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan Terhadap tersangka Apri Sujadi (Foto:Roland/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi terkait dugaan korupsi Bupati Bintan dan Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan dalam pengaturan Kuota barang kena Cukai di Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

Pemeriksaan ke 5 saksi ini dilakukan penyidik KPK di ruang Rupatama Polres Tanjungpinang, Senin (6/9/2021).

Plt.Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi terkait dugaan korupsi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018 untuk tersangka AS (Apri Sujadi) Bupati Bintan non aktif.

“Benar penyidik periksa lima orang saksi di Polres Tanjungpinang,” kata Ali dalam rilis yang dikirim.

Fikri memaparkan kelima saksi itu adalah Budianto dari pihak swasta, Aman Direktur PT.Berlian Inti Sukses, PT.Batam Shellindo Pratama dan PT. Karya Putra Makmur serta Setia Kurniawan, Kasi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Bintan.

Selanjutnya Direktur CV.Three Star Bintan Cabang Tanjungpinang Bobby Susanto dan Direktur CV.Three Star Bintan tahun 2009 juga dipanggil untuk diperiksa.

Sampai berita ini diunggah tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan didalam ruangan Rapat Utama (Rupatama) Polres Tanjungpinang.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (As) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan Muhamad Saleh Umar (Msu) tersangka dugaan Korupsi pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) di Kawasan Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) kabupaten Bintan tahun 2016 sampai 2018.

Dari perbuatan ini As diduga menerima uang sekitar Rp6,3 Miliar dan tersangka Msu Rp.800 juta sejak 2017 sampai dengan 2018.

Atas perbuatannya, As dan Msu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis:Roland
Editor. :Redaksi

Comments
Loading...