Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Mantan Terpidana Mikol Ilegal Muliyadi Tan Kembali Diperiksa KPK

*Mulyadi Tan Mengaku Peroleh Kuota Mikol 13 Kotak dari BP.Bintan  

Mantan Terpidana Mikol Illgal Mulyadi Tan Alias Ahi diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam dugaan Korupsi Pengaturan Kuota barang kena Cukai rokok dan Mikol di BP.Kawsaan Bintan

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Mantan terpidana minuman beralkohol ilegal, Mulyadi Tan alias Ahi kembali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan korupsi Apri Sujadi dan M.Saleh Umar dalam pengaturan kuota barang kena cukai Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan.

Pemeriksaan Mulyadi Tan dilakukan Penyidik KPK sebagai Komisaris PT.Nano Logistic di ruang Rapat Utama ((Rupatama) Polres Tanjungpinang, Senin (6/9/2021).

Pemeriksaan mantan terpidana mikol Ilegal yang sebelumnya pernah divonis PN Tanjungpinang ini, dilakukan penyidik KPK dalam kaitan perolehan kuota Minuman Beralkohol (Mikol) dari kebijakan tersangka Apri Sujadi dan M.Saleh Umar sebagai exofficio DK-FTZ dan Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan dalam pengaturan kuota barang kenai Cukai 2016-2018.

Ditemui wartawan usai pemeriksaan, Mulyadi Tan alias Ahi mengaku diperiksa penyidik KPK terkait perolehan kuota Mikol sebagai barang kena Cukai di kawasan BPK-FTZ Bintan.

“Bukan rokok, Tapi terkait Minuman beralkohol yang masuk, karena termasuk barang kena cukai, terkait dengan cukai,” kata Ahi pada Wartawan di Polres Tanjungpinang usai diperiksa KPK.

Ia menyebutkan, pemeriksaan dirinya terkait dengan dugaan korupsi yang menjerat Bupati non aktif Bintan Apri Sujadi dan Plt Kepala BP.Kawasan Bintan M.Umar Saleh.

Kepada penyidik KPK, Mulyadi Tan yang juga pemilik kafe Dope ini mengakui, jika perusahaannya pernah mendapat kuota Minuman Mengandung Etil Alkohol (MEEA) sebanyak 130 an kotak dari BP.Kawasan Bintan.

PT.Nano Logistik miliknya dikatakan sebenarnya bukan merupakan perusahaan Importir Mikol, Tetapi oleh Bupati Bintan dan Kepala BP.Kawasan Bintan memeberi  kuota untuk memasok minuman beralkohol tersebut dari Batam ke Bintan.

“Perusahaan saya sebenarnya bukan Importir Mikol. Dan kami hanya perusahan distributor dan bukan importir yang mendapat kuota tetapi kami yang menjual,” ucapnya.

Dari kelengkapan administrasi perusahaan lanjutnya, perusahaanya dikatakan sudah sesuai dengan prosedur semuanya. Makanya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dia datang untuk diperiksa.

“Jadi tidak ada yang perlu  ditutup-tutupi,” ujarnya.

Ahi sendiri mengaku diperiksa KPK mulai pukul 13.00 WIB sampai 16.00 WIB dan peemriksaanya hari ini merupakan pemeriksaan sebagai saksi untuk yang kedua kalinya, dimana sebelumnya dia juga sudah pernah dipanggil dan diperiksa KPK di Gedung Merah Putih Jakarta.

“Hari ini sama aja pertanyaan, kuota barang kena cukai (alkohol) tetapi hari ini ditambah dengan pemeriksa dari BPKP,” paparnya.

Ahi mengaku bahwa di ruangan Rupatama ada sebanyak 5 orang saksi yang diperiksa oleh KPK.

Terpidana Penyelundupan Mikol Ilegal  

Sebelumnya Mulyadi Tan alias Ahi, juga pernah tersandung kasus Penyelundupan ratusan Botol Minuman Beralkohol ilegal tahun 2018. Minuman beralkohol miliknya itu diamankan seksi P2 Bea dan Cukai (BC) Tipe Madya Tanjungpinang di pelabuhan Gentong Tanjung Uban-Bintan.

Dari penyidikan yang dilakukan BC, Mikol dan sejumlah barang muatan jenis sembako dan barang material yang dibawa Lorry dari kawasan FTZ Batam saat itu diduga illegal dan tidak memiliki dokumen Pabean dari kawasan FTZ Batam.

Sayangnya dari 5 tersangka pembawa bareang selundupan yang diamankan BC dalam kasus ini, hanya 3 tersangka, berkas perkaranya sampai dan dilimpahkan ke Pengadilan. Dua tersangka dari perkara itu adalah atas nama Mulyadi Tan alias Ahi dan satu lagi atas nama tersangka Yusmin Lius, bersama barang bukti satu unit mobil dan aksesori handphone dan Minuman Beralkohol.

Dalam kasus ini,  Penyidik BC dan Jaksa Penuntut dari Kejaksaan Negeri Bintan menjerat terdakwa Mulyadi Tan alias Ahi dengan Pasal 102 huruf f undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006.

Namun oleh Hakim PN Tanjungpinang Acep Sopian Sauri SH, hanya menghukum terdakwa Mulyadi Tan dengan hukum denda Rp.100 juta subsider 1 bulan kurungan. Sementara barang bukti Mikol selundupan Mulya Tan dirampas untuk dimusnahkan.

KPK Juga Periksa Pengusaha Penerima Kuota Mikol dan Rokok Dari Tersangka Apri dan M.Umar Saleh    

Selain Mulyadi Tan, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pemeriksaan sejumlah pengusaha penerima kuota Rokok dan Minuman Beralkohol yang diberikan M.Umar Saleh selaku Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan.

terhadap 5-7 orang saksi terkait dugaan korupsi Bupati Bintan dan Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan dalam pengaturan Kuota barang kena Cukai di Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 sampai 2018.

Sejumlah saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap tersangka Apri Sujadi dan M.Umar Saleh dalam pengaturan kuota Barang kena cukai (Rokok dan mikol) di BP.Kawasan Bintan.

Sejumlah Pengusaha Rokok dan Mikol yang memperoleh kuota dari BP.Kawasan Bintan, yang diperiksa itu adalah Budianto dari pihak swasta, kemudian Aman sebagai Direktur PT.Berlian Inti Sukses, PT.Batam Shellindo Pratama dan PT.Karya Putra Makmur.

Selain itu, ada juga Setia Kurniawan Kepala seksi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bintan.

Selanjutnya Direktur CV.Three Star Bintan Cabang Tanjungpinang Bobby Susanto dan Direktur CV.Three Star Bintan tahun 2009 juga dipanggil untuk diperiksa.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (As) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan Muhammad Saleh Umar (Msu) sebagai tersangka dugaan Korupsi pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) di Kawasan Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) kabupaten Bintan tahun 2016 sampai 2018.

Dari perbuatan kedua tersangka, Apri disangka menerima uang sekitar Rp6,3 Miliar dan M.Saleh Umar menerima dana Rp.800 juta sejak 2017 sampai dengan 2018. Atas perbuatanya mengatur kuota barang kena Cukai (Rokok dan Mikol) ini mengakibatkan kerugian negara Rp250 Miliar.

Atas perbuatannya, As dan Msu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...