Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Diperiksa KPK Atas Dugaan Korupsi Apri dan Saleh Umar, M.Yatir Irit Bicara

Diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Apri Sujadi dan M.Saleh Umar, Anggota DPRD Bintan M.Yatir Irit Bicara. (Foto:Roland/presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan M.Yatir irit bicara usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolres Tanjungpinang Selasa (7/9/2021).

Anggota DPRD Bintan dari fraksi Demokrat ini datang memenuhi panggilan penyidik KPK sekitar pukul 09.00 WIB dan selesai  diperiksa sekira pukul 14.00 WIB.

M.Yatir diperiksa periksa penyidik KPK di ruangan penyidik Satreskrim Polres Tanjungpinang sebagai saksi atas dugaan korupsi pengaturan kuota barang kena cukai (Rokok dan Mikol) di BP.Kawasan FTZ BIntan, yang menyeret bupati non aktif Apri Sujadi dan Plt.Kepala BP.Kawasan bintan M.Saleh Husen sebagai tersangka.

Namun saat ditanya sejumlah awak media usai diperiksa, M.Yatir enggan berbicara mengenai kapasitasnya dipanggil KPK dalam dugaan korupsi pengaturan kuota barang kena Cukai di BP.Kawasan Bintan itu.

“Tanya ke penyidik KPK saja,” kata Yatir sambil berjalan cepat masuk kedalam mobilnya di Satreskrim Polres Tanjungpinang.

Dalmasri Mengaku Tidak Terima Sepeserpun Dari Pengaturan Kuota Rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan

Sementara itu, Mantan Wakil Bupati Dalmasri mengaku diperiksa penyidik KPK selama 2 jam dengan 6 pertanyaaan seputar pengaturan kuota Barang Kena Cukai (rokok dan Mikol) di Kawasan BP.Bintan.

Namun demikian, Dalmasri juga enggan membicarakan perihal apa dalam pengaturan kuota rokok dan Mikol itu yang dipertanyakan KPK kepadanya.

Bahkan saat ditanya apakah dia yang saat itu sebagai wakil Bupati saat itu mengetahui atau mungkin juga memiliki kuota rokok dan Mikol yang dikeluarkan BP.Kawasan Bintan? Dalmasri enggan menjawab dengan alasan hal itu masuk dalam materi perkara.

“Terkait dengan status tersangka Pak Apri Sujadi. Materi tidak boleh tanya KPK,” ucapnya.

Dalmasri juga menyebutkan, dalam kasus ini dirinya tidak ada menerima sepeserpun dari pengurusan dan pemberian izin kuota barang kena cukai yang dikeluarkan BP.Kawasan Bintan saat itu.

“Tidak ada kontribusi ke saya. Dan hanya meminta keterangan saja,” pungkasnya.

Selain M.Yatir dan Dalmasri Syam, pada pemeriksaan hari Kedua penyidik KPK di Tanjungpinang, juga memanggil dan memeriksa anggota II BP.Kawasan Bintan bidang Pelayanan Yoriskandar. Mantan angga Dewan Bintan dari Golkar yang diangkat tersangka Apri Sujadi sebagai anggota BP.Kawasan Bintan ini, juga terlihat datang memenuhi panggilan penyidik KPK, Bahakan hingga sore, Yoriskandar masih terus diperiksa Penyidik KPK.

Selain itu, juga terlihat salah seorang pengusaha  atau pemilik perusahaan rokok yang tidak diketahui Namanya. Dan saat dikonfirmasi wartawan orang tersebut juga enggan berkomentar, usai menjalani diperiksa KPK.

Bahkan hingga sore, pantauan media ini masih terdapat 2 orang pengusaha rokok yang tidak diketahui namanya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Polres Tanjungpinang.

Plt.Juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengatakan, pada hari kedua pemeriksan saksi dalam kasus korupsi pengaturan kuota barang kena Cukai (Rokok dan Mikol) di  BP.Bintan itu penyidik KPK periksa lima saksi.

Ke lima saksi yang dipanggil dan diperiksa itu adalah, Yulia Helen Romaidauli staf Sekretaris Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan, Ganda Tua Sihombing, PT Tirta Anugrah Sukses, dan Mulyadi Tan Komisaris PT. Nano Logistic.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bintan no aktif Apri Sujadi (As) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan Muhammad Saleh Umar (Msu) tersangka dugaan Korupsi pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) di Kawasan Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) kabupaten Bintan tahun 2016 sampai 2018.

Dari dugaan korupsi pengaturan kuota rokok dan Mikol di BP.Kawasan Bintan ini Apri Sujadi dengan jabatan ex officio DK-FTZ Keperi di BP.Kawasan Bintan diduga menerima uang sekitar Rp6,3 Miliar dan tersangka Msu sebagai Plt.Kepala BP.Kawasan Bintan memperoleh Rp.800 juta sejak 2017 sampai dengan 2018.

Atas perbuatannya, Apri Sujadi dan Muhammad Saleh Umar disangkakan KPK melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis :Roland
Editor   :Redaksi

Comments
Loading...