Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Diperiksa Jaksa, Huzrin Hood Mual Pemeriksaan Pun Ditunda

*Dugaan Korupsi Pengelolaan MV.Lintas Kepri di BUMD PT.Pelabuhan Kepri

Mantan Direksi BUMD PT.Pelabuhan Kepri Huzrin Hood usai diperiksa Jaksa Kejati, Mengaku mual dan muntah-muntah hingga pemeriksaannya ditunda.

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Diperiksa Jaksa sebagai saksi atas dugaan korupsi Di BUMD PT.Pelabuhan Kepri, Huzrin Hood mual dan muntah-muntah di ruang penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri Rabu (8/9/2021).

Hal itu dialami Huzrin Hood sekitar 30 menit memenuhi panggilan dan diperiksa jaksa di ruang pemeriksaan Intel Kejaksaan Tinggi Kepri hingga pemeriksaannya ditunda dan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri memintanya pulang untuk istirahat.

Ditemui di Kejaksaan Tinggi Kepri, Huzrin membenarkan kejadian tersebut. Kepada Wartawan, Huzrin mengaku sempat ditanyai oleh penyidik Jaksa.

Namun tak berapa lama, dia tiba-tiba mual dan pitam serta muntah, hingga penyidik menanyakan apakah kondisinya baik, dan karena kurang sehat akhirnya diminta pulang untuk istirahat dan pemeriksaan ditunda.

“Tadi baru ditanya mengenai Identitas dan SK jabatan sebagai Direksi BUMD PT.Pelabuhan Kepri, mungkin karena gelombang dan angin kencang saat naik speed dari Karimun tadi, saya mual dan muntah dan pemeriksaan ditunda,” sebutnya.

Dari pernyataan penyidik lanjut Huzrin, pemanggilan terhadap dirinya akan kembali dilakukan pada Minggu depan, dan atas hal itu dia juga setuju, hingga akhirnya meninggalkan gedung Kejati Kepri.

Azis Kasim Djou Diperiksa Operasional MV.Lintas Kepri

Sementara itu, Direksi BUMD di PT.Pelabuhan Kepri Azis Kasim Djou, sesuai dengan surat panggilan Kejati, diperiksa sebagai Direksi PT.Pelabuhan Kepri. Azis diangkat menjadi Direksi PT.Pelabuhan Kepri menggantikan Huzrin Hood.

Sebagaimana diketahui, speed cepat MV Lintas Kepri l, merupakan salah satu kapal angkutan milik Pemprov Kepri dari hasil proses pengadaan barang/jasa tahun 2015 lalu dengan pagu dana sebesar Rp25,9 miliar.

Kapal tersebut kemudian dihibahkan ke PT Pelabuhan Kepri menjadi aset usaha angkutan laut yang melayani rute Tanjungpinang-Lingga mulai 2017 lalu hingga saat ini.

Dalam pengelolaan MV.Lintas Kepri kemudian diserahkan kepada pihak ketiga sebagai Operator, semetara hasil keuntungan disetor sebagai deviden.

Pada Laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI pada LKPD-APBD 2020, ditemukan, belum disetorkannya pendapatan atas pengelolaan PT Pelabuhan Kepri dari operasional usaha MV Lintas Kepri tahun 2020 ke Kas Daerah sebesar Rp.500 juta lebih. Atas temuan itu BPK merekomendasikan agar menyetorkan bagi hasil dari pengelolaan MV.Lintas Kepri itu ke kas daerah.

Namun informasi yang diperoleh Media, selain mengenai pendapatan deviden dari pengelolaan, penyidik Kejaksaan juga menemukan adanya dugaan manipulasi pendapatan pengelolaan MV.Lintas Kepri berdasarkan tonase dan jumlah penumpang.

Penulis : Redaksi
Editor. : Redaksi

Comments
Loading...