Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

KKP Terima Sertifikat Tanah Dua Pulau Kecil Terluar di Batam

Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima sertifikat hak atas bidang tanah di dua pulau kecil terluar, di wilayah Kota Batam, Kepri dari Kementerian ATR/BPN baru-baru ini. (Foto: Istimewa/Kementerian KKP).

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima sertifikat hak atas bidang tanah di dua pulau kecil terluar, Pulau Pelampong dan Pulau Batu Berhanti di wilayah Kota Batam, Kepri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis (2/9/2021/2021).

Luas area yang disertifikatkan tersebut mencapai 2.645 meter persegi di Pulau Pelampong dan 800 meter persegi di Pulau Batu Berhanti.

Dilansir dari laman resmi ri.go.id, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Pamuji Lestari menjelaskan Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.025 pulau yang telah dilaporkan (didepositkan) ke badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Di antaranya adalah 22 Pulau Pulau Kecil/Terluar (PPKT), dimana 14 PPKT sudah disertifikatkan sebagian bidang tanahnya atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara sebanyak tiga PPKT berstatus kawasan hutan.

“Melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) di PPKT diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kerja sama pemanfaatan atas PPKT. Selain itu, ini juga sebagai upaya mempertahankan budaya masyarakat adat di pulau kecil terluar,” jelas Lestari dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

Lebih lanjut Tari menerangkan khusus Kota Batam terdapat 4 PPKT yang tiga diantaranya sudah disertifikatkan atas nama KKP yaitu Pulau Nipah, Pulau Pelampong dan Pulau Batu Berhanti.

”Sedangkan satu lainnya masih dalam proses menunggu terbitnya sertifikat yaitu Pulau Putri,” ujarnya.

Saat menerima sertifikat dari Wakil Menteri ATR/BPN, Tari menyampaikan ucapan terima kasih atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus apresiasi yang tinggi kepada Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan sertifikasi di PPKT.

“Saya berharap kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan lagi, terlebih pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah maupun peraturan teknis pelaksanaannya,” terang Tari.

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf menyampaikan sertifikasi hak atas tanah di PPKT dimaksudkan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI dan memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, karenanya pengelolaan PPKT mutlak dilakukan.

“Kegiatan sertifikasi PPKT ini sudah dilakukan KKP sejak 2017. Hingga Agustus 2021 ini sudah terbit sebanyak 54 sertifikat bidang tanah di 44 PPKT,” ungkap Yusuf.

Penulis: Redaksi
Editor: Ogawa

Comments
Loading...