Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Gonta-Ganti Direksi dan Temuan BPK, Hingga Dugaan Korupsi di BUMD PT.Pelabuhan Kepri

*Azis Diminta Keterangan Sebagai Komisaris Atas Laporan Dugaan Korupsi di BUMD PT.Pelabuhan Kepri

Kapal MV Lintas Kepri saat sandar di Pelabuhan Pulau Dompak, Tanjungpinang. (Foto: Istimewa/Presmedia.id).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Diperiksa hingga sore, Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhan Dinas Perhubungan Kepri Aziz Kasim Djou, mengaku dipanggil dan dimintai keterangan oleh Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri sebagai Komisaris BUMD PT.Pelabuhan Kepri Rabu (8/9/2021) kemarin.

Sebelumnya, Aziz hadir memenuhi panggilan penyidik ke Kejaksaan tinggi Kepri sekitar pukul 13.30 Wib. Oleh penyidik, Aziz mengaku ditanyai Jaksa atas laporan ke Jaksa dalam dugaan korupsi pengelolaan Mv.Lintas Kepri dan pengelolaan Mv.Lintas Kepri di BUP PT.Pelabuhan Kepri itu.

“Ditanya dan diminta keterangan seputar pengelolaan MV.Lintas Kepri dan BUP PT.Pelabuhan Kepri dari 2020 kebawah,” ujar Aziz pada Media ini, Kamis (9/9/2021) kemarin.

Aziz juga mengatakan, atas sejumlah pertanyaan Jaksa kepadanya, dia menjelaskan apa adanya sebagaimana kapasitasnya sebagai Komisaris., khususnya mengenai masalah operasional Mv.Lintas Kepri dan BUP PT.Pelabuhan Kepri, serta pengembalian dana deviden yang belum disetorkan ke Kas daerah atas temuan LHP-BPK.

Atas Hal itu, Azis telah memberikan keterangan dan akan memberikan sejumlah dokumen terkiat proses pengelolaan dan pengembalian dana tersebut sebagaimana rekomendasi BPK.

“Untuk dividen Rp.500 juta dari BUMD.PT.Pelabuhan Kepri memang hingga saat ini masih dalam proses, karena LHP-BPK dengan KAP, sampai saat ini masih didudukan dan hal itu baru nanti 2022 dievaluasi di BUMD melalui anak usahanya PT.Pelabuhan Kepri,” sebutnya.

Di tempat terpisah, Kepala kejaksaan tinggi Kepri Hari Setiono dan Kepala Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepri Lambok Sidabutar, yang dikonfirmasi media mengenai tindak lanjut dan pihak lain yang akan dipanggil dan dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi BUMD PT.Pelabuhan Kepri ini belum memberikan tanggapan.

Upaya konfirmasi media melalui pesan Whatsapp ke Handphone Asintel kejati Kepri ini, juga tidak membuahkan jawaban.

Gonta-Ganti Direksi dan Temuan BPK di Pengelolaan PT.Pelabuhan Kepri  

Sebagaimana diketahui, Badan Usaha Pelabuhan PT.Pelabuhan Kepri dibentuk pada 2015 berdasarkan Perda Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan penyertaan modal Pemerintah Rp 25 miliar.

Sejak BUP PT.Pelabuhan Kepri dibentuk hingga saat ini, telah memiliki 3 direktur yang dipilih dan diangkat oleh Gubernur Kepri, serta dua Plt.Direksi merangkap komisaris.

Ke tiga Direktur BUP PT.Pelabuhan Kepri itu pertama adalah Ahmad Johari, Kemudian Darmansyah, Huzrin Hood (Komisaris merangkap Direksi) kemudian Darmawan.

Pada 2021 ini, jabat direktur PT.Pelabuhan Kepri kembali dijabat Aziz Kasim Djou sebagai Plt.Direktur merangkap sebagai komisaris, menunggu hasil seleksi calon Dirut yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

BUP PT.Pelabuhan Kepri sendiri, sebelumnya telah menerima hibah Speed cepat MV.Lintas Kepri sebagai salah satu kapal angkutan milik Pemprov Kepri yang diadakan dengan tahun 2015, Pagu  dana untuk pengadaan kapal ini informasi Rp25,9 miliar.

Kapal tersebut, kemudian dihibahkan Pemerintah ke PT.Pelabuhan Kepri sebagai aset usaha angkutan laut yang melayani rute Tanjungpinang-Lingga mulai 2017 lalu hingga saat ini.

Dalam pengelolaan kapal MV.Lintas Kepri, BUP PT.Pelabuhan sempat melakukan pengelolaan sendiri. Namun dengan alasan biaya operasional terlalu besar, akhirnya diserahkan kepada pihak ketiga yaitu PT.Prima Buana milik Ayong sebagai operator pengelola pada 2017 lalu hingga saat ini.

Pengelolaan PT.Pelabuhan Kepri Jadi Temua BPK 2015-2017 serta 2021  

Pada Tahun 2017 melalui LHP-BPK atas LKPD APBD 2016, mengeluarkan temuan bahwa PT.Pelabuhan Kepri tidak pernah melaporkan rugi dan laba dari hasil usahanya. Hal itu mengakibatkan belum adanya manfaat ekonomi sebagai PAD yang diterima Pemerintah Provinsi Kepri dari penyertaan modal sebesar Rp25 miliar sejak 2015-2017.

Hasil Audit BPK tahun 2019 atas LKPD-APBD 2018 Kepri, BPK juga menemukan Rp.3.4 Miliar hasil pendapatan BUP PT.Pelabuhan Kepri dari 2017-2019 belum disetorkan ke Kas daerah. Atas temuan itu, akhirnya Pemerintah Provinsi Kepri mengaku menyelesaikanya dengan penyetoran dana tersebut ke Kas daerah.

Kemudian dalam LHP-BPK atas LKPD-APBD 2020, BPK juga menemukan adanya pendapatan atas pengelolaan PT.Pelabuhan Kepri dan operasional MV.Lintas Kepri yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.500 juta lebih. Dan atas temuan itu, BPK merekomendasikan, agar dana deviden pemerintah itu segera disetorkan ke kas daerah.

Namun informasi yang diperoleh Media, selain mengenai pendapatan dividen dari pengelolaan, penyidik Kejaksaan juga menemukan adanya dugaan manipulasi pendapatan pengelolaan Mv.Lintas Kepri berdasarkan tonase dan jumlah penumpang.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...