Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Campuri Urusan Petani dan Koperasi, SETARA Institute Minta Jaksa Agung Tegur Kejati Riau

*PTPN V Diduga Lumpuhkan Perjuangan 997 Petani Riau

Ketua Setara Institut Hendardi (Foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Setara Institut Jakarta meminta Jaksa Agung ST.Burhanuddin untuk menegur dan mengevaluasi kinerja Kejaksaan Tinggi Riau yang bekerja diluar wewenangnya serta mencampuri urusan Petani dan Koperasi yang memperjuangkan hak-nya dalam pengelolaan lahan tidur PTPN V di Riau.

Ketua Setara Institut Hendardi melalui rilis yang diterima media ini mengatakan, Demi melumpuhkan perjuangan petani, PTPN V diduga telah menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Riau untuk menekan berbagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengesahkan koperasi abal-abal tersebut.

“Campur tangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Riau, merupakan tindakan memaksakan kehendak dengan cara melawan hukum dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat dan aparat negara dan merupakan pelanggaran serius,” ujar Hendardi.

Sejatinya lanjutnya, landasan hukum ihwal JPN dan kewenangannya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan UU BUMN menegaskan, JPN tidak bisa mewakili BUMN karena BUMN adalah badan hukum privat.

Memang kata Hendardi, dalam penjelasan UU Kejaksaan dinyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

“Dan jika Jaksa Pengacara Negara justru ikut campur urusan organisasi Petani sebagai bentuk pemaksaan pengesahan koperasi secara melawan hukum, merupakan tindakan “abuse of power” yang menindas petani dan menghamba pada oknum-oknum di lingkungan PTPN V, yang secara membabi buta menutupi keburukan tata kelola BUMN bidang perkebunan ini,” tegasnya.

Atas dasar itu, SETARA Institute kata Hendardi, mendesak Jaksa Agung ST.Burhanuddin untuk memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Pengacara Negara bertindak profesional, netral, dan tidak mencampuri urusan keperdataan antara Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dan PTPN V.

“Memerintahkan jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kampar bertindak profesional dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan di luar kewenangannya, serta melakukan pengawasan atas kinerja Kejaksaan Negeri Kampar dalam melakukan proses penegakan hukum,” ujarnya.

Setara Institut juga meminta kepada Komisi Kejaksaan RI agar melakukan pengawasan, pemantauan atas kinerja, sikap dan perilaku jaksa dalam menjalankan tugas kedinasannya.

“Praktik yang diperagakan oleh sejumlah jaksa pengacara negara pada Kajati Riau, jelas bertentangan dengan tugas kedinasan dan tugas pokok sebagai jaksa,” tegasnya.

Sebelumnya, Setara Institut menerima laporan dari Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M), yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya melalui pelaporan kepada Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri dan laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tetapi justeru dibenturkan dengan pembentukan pengurus koperasi tandingan, yang dibentuk dengan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) abal-abal dan menggunakan tangan-tangan negara untuk memaksa pengesahan pengurus koperasi abal-abal.

RALB yang diklaim diselenggarakan pada 4 Juni 2021 sesungguhnya (1) bertentangan dengan Pasal 24 (3) UU No.12 Tahun 1992 dan Pasal 18 (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.19/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Kemudian RALB dilaksanakan secara ilegal tanpa ada rekomendasi/ persetujuan dari Dinas Koperasi Kampar selaku Pembina Koperasi berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.19 Tahun 2015

Kemudian dalam pembentukan Pengurus koperasi ini juga melibatkan orang di luar anggota Koperasi, “melibatkan” anggota yang sudah meninggal dengan memalsukan tanda tangan.

Selain itu juga tidak mencapai kuorum karena hanya segelintir peserta yang juga sebagian besar fiktif dan mencatut tanda tangan anggota, mengangkat saudara Nusirwan sebagai Sekretaris Koperasi tanpa Ketua, yang sebenarnya merupakan karyawan PTPN V.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...