Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

DPRD Sebut APBD-P Kepri Masih Fokus ke Penanganan Covid-19

Ketua DPRD Kepri didampingi Unsur Pimpinan DPRD Kepri saat memberikan Berita Acara Kesepakatan KUA-PPAS Perobahan APBD 2021.(Foto: Ismail/Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri menyatakan, prioritas kegiatan Perubahan APBD 2021 masih fokus ke penanganan Covid-19 dan Pertumbuhan Ekonomi.

Perubahan APBD 2021, dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian regulasi, kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 serta peningkatan Ekonomi sebagaimana kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan  Covid-19 yang salah satunya terhadap Permenkeu no 17 tahun 2021.

“Pertimbangan lainnya, terjadinya perubahan asumsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian meliputi perubahan pendapatan daerah dari dan transfer umum dan perubahan proyeksi pendapatan lain-lain yang sah,” ujar ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021, Senin (13/9/2021).

Jumaga juga menyampaikan, badan anggaran (Banggar) sebelumnya secara marathon telah melakukan pembahasan terhadap dokumen Perubahan KUA PPAS APBD Kepri 2021.

Dalam pembahasan tersebut disimpulkan, pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan Rp3,701 triliun, kini berubah menjadi Rp3,854 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 152,29 miliar.

Kemudian, pembiayaan daerah atau Surplus pembiayaan daerah dari komponen APBD yang digunakan untuk menutup kekurangan
defisit, yang semula Rp 285 miliar mengalami pengurangan Rp220,4 miliar sehingga dalam perubahan APBD pembiayaan daerah menjadi Rp64,5 miliar.

“Sementara, belanja daerah yang semula Rp3,988 triliun mengalami pengurangan Rp68,2 miliar. Sehingga belanja perubahan menjadi Rp3,918 triliun,” ujar Jumaga saat memimpin paripurna.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menjelaskan kepada wartawan usai sidang paripurna bahwa setelah nota kesepakatan ini ditandatangani, selanjutnya akan dilakukan pembahasan lagi oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Kepri.

“Sudah kita tandatangani nota kesepakatannya. Artinya antara Pemerintah dan DPRD sepakat atas perubahan KUA dan PPAS 2021. Selanjutnya biar pansus yang membahas. Semoga tidak ada kendala, dan segera selesai dan bisa disahkan,” demikian Ansar.

Penulis:Ismail
Editor  :Ogawa

Comments
Loading...