Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Kacabjari Tarempa Restorative Justice Kasus Dugaan Penghinaan Antar Warga

*Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Dalam Mengedepankan Keadilan

Saling Memaafkan, Kacabjari Tarempa Restorative Justice Kasus Dugaan Penghinaan Antar Warga (Foto:Istimewa) 

PRESMEDIA.ID, Tarempa – Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa melakukan Penegakan hukum dengan jalan penyelesaian perkara dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik antar warga melalui Restorative Justice.

Restorative Justice (RJ) atau penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku dan Korban serta dan pihak lain yang terkait, dilakukan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali nama baik pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Kepala Cabang Kejaksaan (Kacabjari) Tarempa Roy Huffington mengatakan, upaya Restorative Justice melalui perdamaian dalam kasus dugaan Penghinaan dan pencemaran nama baik tersangka H dan korban Ah itu dilakukan, karena terpenuhinya syarat-syarat dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Upaya fasilitator Restorative Justice, dilakukan Jaksa sebagai Fasilitator atas kesepakatan kedua belah pihak yang menyatakan sepakat melakukan upaya damai setelah sebelumnya berkas perkara tahap II dari penyidik ke Jaksa penuntut,” ujar Roy di Aula Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa Senin (13/9/2021).

Pihak Jaksa selaku Fasilitator lanjutnya, melakukan proses perdamaian dengan memberikan kesempatan kepada pihak korban untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak tersangka dan pemulihan nama baiknya.

Dan atas permohonan maaf tersangka selanjutnya kedua belah pihak menuangkan hasil proses perdamaian dalam bentuk Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir.

“Pada kesempatan itu, tersangka juga secara langsung meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta siap mewujudkan tuntutan pihak Korban,” ujarnya.

Restorative Justice melalui perdamaian antara Tersangka dan Korban ini, juga dihadiri masing-masing keluarga, Tokoh Masyarakat, Lurah Tarempa serta Penyidik Kepolisian dan berlangsung dengan lancar.

Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Dalam Mengedepankan Keadilan

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana, menjadi sisi humanis Kejaksaan dalam mengedepankan keadilan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020.

Definisi keadilan Restoratif sebagaimana dikutip dari kejaksaan.go.id, merupkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir , cepat sederhana dan biaya ringan . Kebijakan Restorative Justice melalui Perja No.15 Tahun 2020 ini mulai diberlakukan sejak diundangkan pada  22 Juli 2021 lalu.

Melalui Perja ini, Kejaksaan di daerah juga diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) tanpa melalui penuntutan meja hijau atau pengadilan.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...