Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Belanja Pelayanan Publik dalam APBD

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Senin (13/9/2021). (Foto: Istimewa/Puspen Kemendagri).

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah meningkatkan belanja pelayanan publik atau belanja yang pemanfaatannya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Sebaliknya, kepala daerah juga diminta untuk mengurangi belanja aparatur dalam APBD.

”Pandemi Covid-19 mengajarkan pengelolaan APBD diarahkan pada sektor produktif yang berimbas langsung dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum.” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam Pembukaan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Senin (13/9/2021).

Faktanya, menurut Mendagri, pandemi Covid-19 juga memberikan pembuktian bahwa banyak kegiatan atau pertemuan yang dapat dilaksanakan secara virtual, dengan tetap menghasilkan output yang produktif. Dengan cara itu, anggaran belanja aparatur juga dapat dikurangi.

“Kurangi belanja aparatur, perbanyak belanja yang manfaatnya langsung ke masyarakat,” pesan Mendagri.

Sebaliknya, imbuh Mendagri, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk penyelesaian persoalan di daerah masing-masing. Mendagri mengambil contoh persoalan sampah dan pengelolaannya.

Misalnya, anggaran yang semula dialokasikan untuk belanja aparatur, dapat dialihkan untuk pembuatan tim yang bergerak khusus mengelola sampah di malam hari. Dengan begitu, diharapkan suatu kota setiap paginya dalam keadaan bersih dan bebas sampah.

“Tergantung masalahnya apa, kalau masalahnya misalnya kotoran sampah, upayakan buat tim (untuk) mengelola daerahnya sehingga bersih bebas sampah,” ujarnya dilansir laman resmi kemendagri.go.id.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepala daerah memperhatikan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan agar alokasi tersebut tak hanya bersifat formalitas, namun dijalankan dan disalurkan sesuai pos anggarannya, serta dirasakan manfaatnya.

“Perbanyak juga belanja-belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen minimal, itu wajib, tapi tolong dipelototin lagi,” pungkasnya.

Penulis: Redaksi
Editor: Ogawa

Comments
Loading...