Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Penuba-Lingga Divonis 4 Tahun Penjara

Sidang Putusan Terdakwa Korupsi dana Desa dilaksanakan secara online di PN Tanjungpinang. Dalam putusan, Hakim PN Menghukum Mantan Kades Penuba-Lingga Divonis 4 Tahun Penjara.(Foto:Roland/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Terbukti Korupsi dana desa, Mantan Kepala desa (Kades) Penuba Timur kecamatan Selayar Kabupaten Lingga terdakwa Budi Kurniawan dihukum selama 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Putusan ini dijatuhkan Ketua Majelis Hakim, Eduart MP Sihaloho didampingi Hakim anggota Albifferi dan Suherman di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (15/9/2021).

Dalam putusan Hakim menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut umum melanggar pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. jo Pasal 55 ayat 1 ke-1.

“Menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan,” kata Eduart.

Selain hukuman penjara, Hakim juga menghukum terdakwa Budi Kurniawan dengan hukuman tambahan mengembalikan Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara sebesar Rp.363 juta. Jika tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan, diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Atas vonis hakim ini, terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Sri Ernawati menyatakan menerima putusan Majelis Hakim.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M.Said Lubis menyatakan pikir-pikir karena sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Sebelumnya, Terdakwa Budi Kurniawan mantan Kades Penuba Timur Kecamatan Selayar Lingga ini ditetapkan Satuan Reskrim Polres Lingga sebagai tersangka korupsi dana desa tahun 2018.

Hal itu berawal ketika desa yang dipimpinnya memperoleh dana desa dari APBN pada 2018 sebesar Rp.720.474.500. Namun dari jumlah dana desa yang diterima tersebut terdakwa sebagai Kepala desa, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa itu sebesar Rp 432.284.700,-.

Penulis:Roland
Editor :Redaksi

Comments
Loading...