Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Gubernur Sampaikan Ranperda, APBD Perubahan 2021 Kepri Rp3,918 T

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan Ranperda APBD Perubahan 2021 ke Ketua DPRD untuk dibahas dan disahkan. (p 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan Rancangan Peraturan Saerah (Ranperda) APBD Perubahan 2021 Kepri Kepada DPRD dengan besaran anggran APBD Perobahan 2021 Provinsi Kepri Rp.3,918 Triliun.

Penyerahan Ranperda APBD Perobahan 2021 ini, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan KUA-PPAS APBD-P yang sebelumnya telah dilaksanakan, melalui rapat paripurna di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Rabu (15/9/2021).
Gubernur provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan sebagai sebelumnya APBD Kepri 2021 ditetapkan sebesar Rp 3,986 triliun. Namun, pada perubahan APBD ini mengalami penurunan sebesar Rp.68,2 miliar. Sehingga, APBD Perubahan 2021 menjadi Rp3,918 triliun.
“Menurun sebesar Rp.68,2 miliar, menjadi Rp 3,986 triliun,” ujarnya.
Dijelaskannya, pendapatan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp3,701 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp152,2 miliar menjadi Rp 3,854 triliun. Sementara, untuk estimasi pembiayaan daerah tahun 2021 yang semula direncanakan sebesar Rp285 miliar yang merupakan penerimaan SiLPA dari tahun anggaran sebelumnya, namun APBD Perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 220,4 miliar, sehingga menjadi Rp64,5 miliar.
“Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 oleh BPK RI,” terang Ansar.
Ansar menambahkan, pandemi Covid-19 yang dimulai bulan maret tahun 2020 lalu menyebabkan beberapa perubahan tatanan kehidupan dunia. Penyebaran wabah Covid-19 ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu, tidak hanya menimbulkan korban jiwa namun juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap keuangan negara. Sehingga terjadi penyesuaian kebijakan di bidang pendapatan, bidang belanja maupun bidang pembiayaan pendapatan negara.
Maka dari itu, penyusunan APBD perubahan 2021 ini telah mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang sudah digariskan oleh Pemerintah Pusat, kebutuhan lain yang mengikat dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun menampung penyesuaian pendapatan dan pembiayaan.
“Mudah-mudahan apa yang tercantum APBD perubahan 2021, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Provinsi Kepri terutama hal-hal yang terkait dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum,” demikian Ansar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, menyampaikan Pemprov Kepri telah menyusun dan mengusulkan ranperda serta nota keuangan APBD Perubahan 2021. Maka, selanjutnya paripurna akan dilanjutkan dengan pandangan fraksi terhadap nota keuangan tersebut.
“Diharapkan seluruh fraksi DPRD Kepri segera membahas dan menyiapkan pandangan umumnya pada paripurna mendatang,” imbuh Jumaga.
Penulis :Ismail
Editor   :Redaksi
Comments
Loading...