Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemkab Bintan Hapus Denda Pajak 1995-2020, Wajib Pajak Cukup Bayar Piutang Pokok Pajaknya

Plt.Bupati Bintan Roby Kurniawan saat memimpin Rapat Koordinasi Kepada OPD dalam mengambil kebijakan di Bintan.(Foto:Hasura/presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Bintan – Pemerintah kabupaten Bintan kembali memberi insentif penghapusan sanksi denda administrasi pada wajib pajak daerah. Penghapusan sanksi denda ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bintan Nomor 402/VIII/21 Tanggal 23 Agustus 2021.

Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, mengatakan kebijakan penghapusan sanksi denda ini diberlakukan pada belasan item sanksi administrasi pada wajib pajak.

Sejumlah sanksi yang dihapus itu antara lain, sanksi denda pada pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkantoran, serta biaya perolehan atas tanah dan bangunan.

“Hal ini kita lakukan agar tidak memberatkan wajib pajak ditengah Pandemi saat ini. Harapan kita Wajib Pajak (Warga dan Pengusaha) dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya hingga 30 November 2021 mendatang,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, Wajib Pajak hanya dibebani membayar piutang pokok pajak terhitung periode tahun 1995 sampai dengan 2020.

Untuk memudahkan pembayaran pajak, Pemkab Bintan juga telah bekerjasama dengan Bank Riau Kepri dalam usaha mempermudah transaksi wajib pajak dengan melakukan digitalisasi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) atau http://qris.bankriaukepri.co.id dimana fitur ini memudahkan para wajib pajak dengan transaksi pembayaran non tunai melalui scan barcode, sehingga memudahkan pembayaran dimanapun wajib pajak berada.

“Adapun pembayaran juga bisa dilakukan di Kantor Bappeda Kabupaten Bintan, Kantor Bank Riau Kepri terdekat dan melalui  E Channel (ATM, EDC, M-Banking Bank Riau Kepri) serta E Commerce (Bukalapak, Tokopedia, Link Aja, Ovo, Indomaret, Alfamart, Billaazz dan Go Pay),” katanya

Kabupaten Bintan menjadi yang pertama dalam menerapkan fitur QRIS di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian urutan ketiga untuk tingkat Sumatera setelah dua pemerintahan di Provinsi Riau yaitu Pemko Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

“Harapannya hal ini akan memudahkan dimanapun wajib pajak berada, karena situasi pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak,” pungkasnya.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Comments
Loading...