Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Gubernur Kepri Surati Menhub, Terkait Pungutan Retribusi Kepelabuhan di 12 Mill Laut

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. (Foto: Dokumentasi/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad menyurati Menteri Perhubungan RI guna menindaklanjuti Penyelesaian Permasalahan larangan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan di Daerah.

Pemerintah provinsi Kepri mengatakan sangat perlu menyikapi surat Plt.Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atas larangan pemungutan Retribusi dari sektor labuh jangkar untuk kepastian dan penegakan hukum, serta menghilangkan pemahaman yang kurang baik dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menyikapi kesimpangsiuran kewenangan pemungutan Retribusi Labuh Jangkar dibawah 12 Mill Laut itu, Pemerintah Provinsi Kepri memutuskan akan menghentikan semetara pungutan retribusi daerah dikawasan laut, sebagaimana surat Menteri Perhubungan.

Pemerintah Kepri lanjut Ansar, juga menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait pemahaman regulasi hukum yang mengatur terkait pelayanan retribusi kepelabuhan daerah.

“Tujuan surat ini sekaligus untuk menghilangkan praduga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengenakan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdampak biaya tinggi,” ujarnya di Tanjungpinang Selasa (21/9/2021).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tegas Ansar, sangat taat asas hukum dalam pemberlakukan Retribusi Daerah dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), yang menegaskan bahwa objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Rincian atas jenis-jenis jasa pelayanan kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diuraikan secara terperinci sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, yang mengelompokkan tarif pelayanan kepelabuhanan menjadi dua jenis yang meliputi jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan dan jenis tarif pelayanan jasa terkait kepelabuhan.

“Total jenis pungutan jasa ada sebanyak 50 jenis, dan dalam penerapannya wajib mengacu dan mempedomani hak kepemilikan, hak penyediaan dan/atau hak pengelolaan,” kata Gubernur.

Adapun dalam pungutan jasa kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan, lanjut Gubernur, juga harus disesuaikan dengan perkembangan pengaturan pembagian wewenang dalam pengelolaan wilayah laut.

“Maka sesuai dengan amanah pasal 18A UUD 1945, Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 ayat (6) UU Nomor 17 Tentang Pelayaran, kewenangan retribusi oleh Daerah Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut, mengakibatkan adanya hak pungutan terhadap 2 jenis jasa pelayanan kepelabuhanan di lingkungan pelabuhan yang dikenakan berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut yaitu jasa labuh/parkir kapal dan penggunaan perairan yang berlangsung di 12 Mill ruang laut hak pengelolaan Daerah Provinsi dari garis pantai,” ujarnya.

Atas dasar itu, pemerintah provinsi Kepri mengusulkan 2 jenis pungutan jasa pelayanan kepelabuhanan itu ke dalam rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Daerah yang dibahas dengan mekanisme sesuai dengan UU 28 Tahun 2009, kemudian disetujui dan disahkan menjadi Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk meluruskan kesimpangsiuran ini, lanjut Gubernur lagi, Dalam penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang jasa pelayanan kepelabuhanan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga tidak mau gegabah untuk menerapkannya, dikarenakan saat Perda tersebut diundangkan seluruh pungutan jasa labuh, dan penggunaan perairan yang sebelumnya merupakan pungutan PT.Pelindo (Persero) telah diambil alih pemungutannya oleh Kementerian Perhubungan sejak September 2015.

Pemungutan itu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di seluruh wilayah Perairan, tanpa membedakan wewenang akan pengelolaan wilayah laut.

“Terkait hal ini perlu diselaraskan kembali agar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada pungutan berganda, dengan cara, agar pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menghentikan 2 item jenis jasa pungutan di dalam 12 Mill itu, Mengingat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah siap melaksanakan wewenangnya atas pemanfaatan wilayah laut, sehingga pasal 115 ayat (2) UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur bahwa Pemerintah mengambil alih wewenang karena Pemerintah Daerah tidak melaksanakan wewenangnya gugur dengan sendirinya,” kata mantan anggota DPR RI ini.

Upaya Gubernur untuk lebih meyakinkan jenis pungutan jasa kepelabuhanan yang merupakan hak daerah tersebut, juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghindari biaya tinggi karena pungutan berganda, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memberikan kepastian kepada masyarakat/badan usaha pengguna.

“Atas hal itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan beberapa upaya hukum, administratif serta pelayanan, untuk memperjelas perbedaan dan pemisahan akan wilayah berlakunya pungutan jasa labuh dan penggunaan perairan yang tertuang dalam PP Nomor 15 Tahun 2016 dengan yang tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017,” ujar Ansar.

Minta Penjelasan ke Dirjen Anggaran Kemendagri

Selain menyurati Menteri Perhubungan, Pemerintah provinsi Kepri juga meminta penjelasan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, yang menjelaskan bahwa, jasa labuh yang dipungut Kementerian Perhubungan adalah atas penggunaan alur pelayaran.

“Kita meminta penjelasan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Serta meminta agar sengketa peraturan perundang-undangan ini bisa diselesaikan melalui jalur non litigasi di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana amanah pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2014,” ujarnya.

Dari kesimpulan hasil sidang Non litigasi Kemenkumham, juga menguatkan hak daerah atas pungutan jasa labuh dalam arti parkir kapal dan penggunaan perairan dalam 12 mil dan diatas 12 mil merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

“Kesimpulan hasil sidang Non litigasi ini juga dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kementerian Perhubungan dengan disaksikan oleh Majelis Pemeriksa dan Kementerian terkait,” ujarnya.

Selain itu Gubernur juga meminta agar Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, yang telah memberikan pendapat hukumnya yaitu menguatkan hak daerah atas otonomi pengelolaan wilayah laut 0-12 mil, dengan mempertegas bahwa tindakan pungutan PNBP Kementerian Perhubungan terhadap pungutan atas pemanfaatan wilayah laut dalam 12 mil sesungguhnya telah bertentangan dengan asas legalitas.

Kemudian memohon pendapat juga kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau yang telah memberikan tanggapan dengan penegasan bahwa sudah sewajarnya Pemerintah Daerah melaksanakan hak atas wewenang yang telah diberikan melalui amanah peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian pelayanan public.

Dan terakhir meminta adanya asistensi kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, yang telah menegaskan bahwa pungutan daerah provinsi adalah kegiatan labuh kapal di ruang perairan pelabuhan dan wilayah labuh serta penggunaan perairan di wilayah kewenangan daerah provinsi yaitu dari garis pantai sampai dengan paling jauh 12 mil laut, dan tidak berlaku pada wilayah perairan di atas 12 mil dari garis pantai.

“Bahkan Laporan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019, menegaskan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk segera melaksanakan pungutan jasa labuh yang merupakan wewenangnya dengan membuat kesepakatan teknis dengan Kementerian Perhubungan,” jelas Gubernur lagi.

Adapun untuk area perairan dalam 12 mil yang berfungsi sebagai pelabuhan (area labuh jangkar), telah dilakukan langkah pengaturan dan pengawasan serta promosi yang maksimal sebagai bentuk pelayanan yang berkelanjutan berupa pengalokasian dalam tata ruang laut dan secara bertahap melakukan survey hidro oseanografi, studi lingkungan dan pengawasan lingkungan laut serta pengawasan pelaksanaan dengan membentuk satuan tugas pengawasan dan promosi oleh Gubernur Kepulauan Riau serta pelayanan secara online yang sedang dalam tahapan penyiapan.

“Mengacu pada landasan hukum peraturan perundang-undangan, kesepakatan sidang penyelesaian sengketa perundang-undangan, pendapat hukum dan pertimbangan,
asistensi dan catatan saran LHA BPK RI, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga sudah berkali-kali meminta penyelarasan dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,” ujarnya.

Tetapi sayangnya, permohonan pemerintah provinsi Kepri itu tidak pernah ditanggapi oleh menteri Perhubungan.

Sebaliknya, pada tanggal 17 September 2021, Plt.Dirjen Perhubungan Laut menyampaikan surat kepada para Kepala KSOP dan UPP se Kepulauan Riau, termasuk Sulut dan Sumsel dengan memberikan penjelasan yang cenderung kurang tepat dan kesimpulan pandangan terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2017 tanpa dasar dan klarifikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Isi surat tersebut, kata Gubernur lagi, dinilai bertentangan dengan seluruh pertimbangan hukum, pendapat, hasil sidang non litigasi dan kesepakatan yang telah dibuat bersama serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 550/10589/SJ tanggal 30 November 2018, dengan mengarahkan para Kepala KSOP dan UPP untuk melakukan perbuatan melampaui wewenang berupa anjuran pelaksanaan pungutan jasa PNBP melampaui batas berlakunya wewenang, tanpa koordinasi sedikitpun dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang berdampak pada timbulnya sengketa kewenangan.

Atas dasar itu, Gubernur pun memohon kepada Menteri Perhubungan agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara menginstruksikan agar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khusus terkait pungutan jasa labuh dan penggunaan perairan yang telah disepakati di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 31 Oktober 2018, dan bersama-sama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan harmonisasi teknis dalam penerapannya.

“Kita dalam bekerja sudah sesuai aturan hukum. Dan kita menyurati Menteri Perhubungan dengan tujuan untuk meluruskan tatanan hukum yang kita nilai kurang pas,” tutup Gubernur.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan melalui PLT.Direjen Perhubungan Laut melalui surat UN.006/63/17/DJPL/2021 tentang penyelesaian Permasalahan Pengenaan Retribusi pelayanan Kepelabuhan oleh Pemerintah Daerah.

Penulis :Redaksi
Editor. :Redaksi

Comments
Loading...