Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Sebanyak 10.500 Bidang Tanah Terlantar di Kepri Akan Diredistribusi BPN Ke Masyarakat

Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat menyerahkan Sertifikat Hak milik Tanah pada Warga dari Program Reforma Agraria BPN.(Foto:Humas Kepri)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Sebanyak 10.500 bidang tanah dari hasil pelepasan kawasan hutan, pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL, Tanah Negara yang terlantar dan hak pakainya telah habis, akan diserahkan pemerintah melalui BPN ke masyarakat provinsi Kepri.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau Askani mengatakan, jumlah itu bagian dari 124.120 ribu redistribusi tanah berikut sertifikatnya yang akan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo di seluruh Indonesia.

“Khusus untuk Provinsi Kepri, akan ada sebanyak 10.500 bidang tanah, yang akan didistribusikan sekaligus sertifikat tanahnya. Hanya saja, untuk saat ini baru kita serahkan sebanyak 3.180 bidang,” kata Kepala Kanwil ATR/BPN saat menghadiri Video Conference Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 Program Reforma Agraria Oleh Presiden RI Joko Widodo dari Gedung VIP Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (22/9/2021).

Dalam amanahnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, reforma agraria merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan atas kepemilikan tanah.

Menurut Presiden Joko Widodo, konflik agraria di negara kita telah berlangsung sangat lama. Karena itu, negara hadir ingin menuntaskan persoalan ini, tentunya dengan memberikan solusi tebaik, sehingga tidak ada lagi persoalan sengketa tanah.

Hadir dalam Video Conference ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman, Kabinda Kepri, Kepala Zona Kamla, Danlantamal IV Tanjungpinang, Pangkogabwilhan diwakili Kas Kogabwilhan, Dangkusmala diwakili Kepala Staf Guskamla, Kejati Kepri yang diwakilkan Kajari Batam dan Pj Sekda Prov Kepri.

Atas penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Tahun 2021 itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, Pemerintah provinsi Kepri sangat bersyukur, karena Pemerintah Pusat telah melahirkan program reforma agraria yang memberikan kepastian hukum atas hak dan status tanah.

Dengan kepastian status hukum yang jelas tanah dan lahan masyarakat ini, maka keberadaan tanah secara maksimal bisa  dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan peningkatan ekonomi.

Program reforma agraria yang diinisiasi oleh Badan Pertanahan Nasional lanjut Gubernur Ansar, menjadi solusi terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan sektor agraria termasuk di Kepri.

“Persoalan seperti  sengketa tanah, alih fungsi lahan pertanian yang masif, kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial hingga turunnya kualitas lingkungan hidup, tidak akan terjadi lagi kedepannya,” kata Ansar.

Terkait dengan penyerahan sertifikat redistribusi tanah, Gubernur Ansar sangat berharap, agar penerima manfaat reforma agraria ini, bisa memanfaatkan setiap tanah yang dimilikinya menjadi sumber ekonomi.

Dengan kata lain, tanah tanah tersebut betul-betul dikelola dan dimanfaatkan, dibudidayakan semaksimal mungkin, sebagai sumber pendapatan keluarga.

Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memberikan penguatan melalui akses reform, yakni memberikan fasilitasi atas permodalan, teknologi, distribusi hingga pemasaran hasil pertanian.

“Saat ini kami juga telah membentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai komitmen hadirnya pemerintah dalam mengatur permasalahan  tanah,“ pungkas Ansar.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...