Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemprov Kepri Minta Fatwa MA Atas Larangan Plt.Dirjen Hubla-Kemenhub Kelola 12 mill Laut Kepri

Kapal MT Shawna sedang lego jangkar di laut Kepri (Foto: Dok-Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri membawa Surat Plt.Dirjen Perhubungan Laut-Kementerian Perhubungan ke MA, atas pelarangan Pungutan pelayanan kepelabuhan di 12 Mill laut kewenangan daerah.

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad mengatakan, dengan  Fatwah dan dan pendapat hukum MA berdasarkan UU dan aturan hukum yang berlaku, sangat yakin akan memperjelas duduk perkara kewenangan dalam pengelolaan pelayanan kepelabuhan di 12 mill laut Kepri itu.

“Kita tetap optimis atas upaya permohonan Fatwa MA atas surat Plt Dirjen ini akan berhasil, sehingga kita bisa memungut pendapatan dari sektor itu,” ujarnya usai menghadiri paripurna peringatan hari jadi Kepri ke-19 di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Jumat (24/9/2021).

Menurutnya, dengan referensi-referensi yang dilampirkan dalam mengajukan Fatwa kepada MA itu, Pemprov Kepri akan mendapatkan haknya dalam mengelola labuh jangkar sesuai dengan kewenangannya.

“Terlebih, permohonan Fatwa MA atas Surat Plt.Dirjen Perhubungan Laut UN.006/63/17/DJPL/2021 tentang Permasalahan Pengenaan Retribusi pelayanan Kepelabuhan oleh Pemerintah Daerah ini, dilengkapi dengan sejumlah perimbangan aturan mulai dari referensi undang-undang, kesimpulan sidang non litigasi, Legal Opinion (LO) dari kejaksaan Agung serta LHP-BPK dan Surat dari Kementerian Dalam negeri,” ujarnya.

Atas dasar itu, kata Ansar, pihaknya sangat yakin, MA  melalui Fatwa atau pendapat hukumnya yang berisi pendapat yang diberikan dengan pertimbangan UU dan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, lanjut Ansar, Pemerintah daerah juga sedang menghitung kekuatan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diperoleh dari pengelolaan kawasan laut sesuai dengan kewenangan Daerh itu kedepan. Karena, banyak rencana pembangunan strategis yang akan dbangun dan disusun dengan memanfaatkan potensi yang ada saat ini.

“Kita yakin dengan kondisi yang terus membaik ini, kedepan ekonomi Kepri akan tumbuh lebih baik,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui surat Plt.Dirjen Perhubungan Laut melalui nomor UN.006/63/17/DJPL/2021 tentang penyelesaian Permasalahan Pengenaan Retribusi pelayanan Kepelabuhan oleh Pemerintah Daerah melarang Pemprov Kepri memungut retribusi dari sektor labuh jangkar.

Atas pelarangan tersebut, pemerintah provinsi Kepri saat ini membatalkan sementara pemungutan retribusi kepelabuhan di 12 mill laut Kepri itu, serta menyurai kementerian perhubungan, kementerian dalam negeri dan Kementerian hukum dan HAM, yang dibarengi dengan permohonan Fatwa ke MA.

Penulis:Ismail
Editor :Redaksi

Comments
Loading...