Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Larang Pungut Retribusi, Kepri Uji Surat Plt.Dirjen Perhubungan Laut-Kemenhub ke MA

*Begini Kronologis Sengketa Kewenangan Retribusi Labuh Jangkar di Kepri

Kapal MT Shawna saat sedang lego jangkar di lauat Kepri (Foto: Dok-Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah provinsi Kepri mengatakan, pelarangan Pemungutan restribusi labuh jangkar oleh daerah, sebagaimana Surat Keputusan Plt.Dirjen Perhubungan laut Kementeriaan Perhubungan merupakan keputusan yang tidak berlandaskan dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sebaliknya, Pemerintah provinsi Kepri melalui kepala bidang kepelabuhanan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau, Aziz Kasim Djou menyebut, retribusi jasa labuh jangkar yang dipungut provinsi Kepri, sudah sesuai dengan aturan perundangan-undangan serta hasil keputusan sidang non litigasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Surat Plt.Dirjen Kelautan Kementerian Perhubungan lanjut Aziz, secara nyata tidak melaksanakan amanah undang-undang. Dan atas hal itu Pemerintah provinsi Kepri mengirimkan surat ke kementerian Perhubungan dan Kemendagri dan meminta Fatwah MA hingga dapat meluruskan persoalan tersebut.

“Pungutan itu sudah sesuai dengan UU dan PP 15 tentang PNBP, dan Perda pendapatan labuh Jangkar, yang sebelumnya dimintakan putusan ke Kementerian Hukum dan HAM juga sudah diputuskan, bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini, Provinsi Kepri) berhak mengelola sumber daya Kelautan dalam jarak 0-12 mil sesuai dengan UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” ujar Azis.

Begini Kronologis Sengketa Kewenangan Pelayanan Labuh Jangkar di 12 mill Laut Kepri

Pungutan retribusi labuh jangkar berawal dari 2015 lalu. Waktu itu, Pelindo menyatakan berhenti memungut retribusi Labuh Jangkar dan kemudian diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI).

“Ketika itu, kita diam saja karena Pemerintah Daerah belum memiliki Perda retribusi yang didalamnya memuat retribusi labuh jangkar,” ujar Aziz.

Kemudian, pada 2017, Pemerintah provinsi dan DPRD Kepri mengesahkan Perda nomor 9 tentang retribusi. Namun oleh Gubernur kala itu, yang dipimpin Nurdin Basirun, meminta agar sebelum melakukan pemungutan, agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian dan lembaga terkait, Jika Kepri akan mengambil retribusi labuh jangkar sesuai dengan kewenangan pengelolaan 12 mil laut.

“Tujuannya, agar tidak ada kesalahpahaman sehingga terjadi pungutan ganda. Namun demikian, koordinasi tersebut menemukan jalan buntu, karena tidak mendapat respon dari Kementerian dan lembaga terkait,” katanya.

Selanjutnya, Pemerintah provinsi Kepri, menempuh jalur non litigasi dengan melakukan sidang penyelesaian sengketa peraturan undang-undang ke Kementerian hukum dan HAM. Tujuanya, untuk mendudukan aturan terhadap kewenangan pemungutan retribusi labuh jangkar tersebut.

Dalam sidang di Kementeriaan Hukum dan HAM kala itu, Dasar rujukan adalah UU Pemerintah daerah kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Serta atas Peraturan Daerah (Perda) No.9 tahun 2017 tentang retribusi daerah Provinsi Kepri.

Untuk mendudukan permasalahan ini, saat itu ada pemerintah Provinsi Kepri, kemudian Kementeriaan Perhubungan (Kemenhub) Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu).

Setelah didudukan melalui sidang majelis dan pemeriksaan yang dilakukan, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan pungutan retribusi jasa labuh jagkar sebagaimana Perda nomor 9 dalam 12 mil laut merupakan hak pemerintah provinsi Kepri.

“Nah, terus waktu itu kita tidak juga melaunching, karena Gubernur Nurdin Basirun minta fatwa dan lain-lain,” kata Azis.

Selanjutnya, kata Azis, pada Maret 2021 lalu Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara resmi meluncurkan pungutan retribusi jasa labuh jangkar sebagai penerimaan daerah. Hal tersebut merujuk pada ketetapan hukum yang sudah ada sebelumnya.

Kemudian Pemprov Kepri selanjutnya memungut retribusi labuh jangkar sesuai dengan kewenangan pengelolaannya 0-12 mill laut Kepri. Diwaktu yang sama, ternyata Kemenhub juga masih melakukan pemungutan retribusi yang sama. Dan atas hal itu, sejumlah pemilik Kapal mengadukan hal ini ke pusat, dan menyatakan ada pungutan ganda soal retribusi labuh jangkar.

“Harusnya, jika sudah daerah yang memungut berdasarkan perda nomor 9, Kementerian Perhubungan tidak boleh melkukan pemungutan lagi. Karena wilayahnya milik Pemda,” kata Aziz.

Atas hal itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementeriaan Perhubungan bersurat ke Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan rapat bersama Kemenkeu RI. Namun, waktu itu Kemendagri tidak mengikutkan Pemprov Kepri dalam pertemuan itu.

Selanjutnya, dari pertemuan sepihak itu, Plt.Direjen Perhubungan laut Arif Toha pada 17 September 2021 mengeluarkan surat nomor UM.006/63/17/DJPL/2021 tentang Penyelesaian Permasalahan Pengenaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan oleh pemerintah daerah.

Pada surat Plt.Direjen Perhubungan Laut itu, Kementerian perhubungan melarang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memungut restribusi dari sektor labuh jangkar.

Atas keputusan sepihak ini, Dirjen perhubungan Laut Kementeriaan Perhubungan menuding, Pemerintah provinsi Kepri, menjalankan (Perda) No.9 tahun 2017 tentang retribusi daerah dalam pengelolaan labuh jangkar di 12 mil Kepri merupakan hal yang salah. Dan Plt.Direjen Perhubungan Laut Kementeriaan Perhubungan, kembali menginstruksikan UPT-nya agar tetap melakukan pungutan labuh jangkar di kawasan yang menjadi kewenangan daerah.

“Makanya ada double pungutan. Nah, itu pula yang membuat nilai pungutan tinggi. Bukan Pemprov Kepri yang memungut retribusi ini dengan nilai tinggi,” ucapnya.

Berkaca dari kronologis tersebut, Azis mengungkapkan, Pemprov Kepri tidak menyalahi kewenangan dengan mengelola retribusi 0-12 mil laut. Menurutnya, pengelolaan laut itu, diatur melalui undang-undang, maka sesuai dengan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, jelas sekali pihak atau lembaga mana melangkahi aturan tersebut.

“Seharusnya kita sebagai instansi pemerintah menghormati apa yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan. Bukan melakukan kesepakatan sendiri atau sepihak terus dengan kuasa meminta UPT menjalankannya,” kata Azis.

Maka dari itu, Plt Dirut BUP Pelabuhan Kepri ini menegasakan, Atas Surat Plt.Direjen Perhubungan Laut kementeriaan Perhubungan itu, Pemerintah Provinsi Kepri meminta Fatwa k Mahkamah Agung (MA) atas adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan.

Sejumla aturan itu lanjutnya, sebagai mana Pasal 18 ayat 1 UU 1945 yang menyebut Pemerintah daerah berhak menyelenggarakan pemerintahan secara otonom. Kemudian turunannya ada UU nomor 23 pasal 27 Daerah, mengelola ruang laut sampai 12 mil juga tidak terwujud, dan lain sebagainya termasuk hasil non litigasi yang sudah ditempuh.

Sebenarnya kata Aziz, Pihaknya juga sangat merasa malu jika sampai minta fatwa MA. Karena, masih sama instansi pemerintahan.

“Kalau sengketa ini berkaitan dengan negara lain mungkin bisa lebih masuk akal,” demikian Azis.

Kemenhub Larang Daerah Pungut Retribusi Labuh Jangkar di 12 Mill Laut Kepri 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memungut restribusi dari sektor labuh jangkar.

Pelarangan itu, tertuang dalam surat Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha nomor UM.006/63/17/DJPL/2021 tentang Penyelesaian Permasalahan Pengenaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan oleh pemerintah daerah yang ditandatangani 17 September 2021

Dala suratnya,Plt.Direjen perhubungan Laut Kemenhub mengatakan, Jenis objek retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah bersifat closed list. Sehingga, pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan segala bentuk perluasan objek dari yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD

Kewenangan pemerintah daerah yang tidak diikuti dengan kewenangan pemungutan pajak daerah, dan/atau retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tidak dapat dikenakan pungutan, termasuk kewenangan provinsi untuk pengelolaan/pemanfaatan ruang laut dalam batas 12 mil.

Dalam Poin ke dua suratnya, Plt.Dirjen Perhubungan Laut juga menyatakan, Kemendagri dan Kemenkeu akan memproses ketidak sesuaian pengenaan retribusi pelayanan kepelabuhanan, yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Hal itu sesuai dengan ketentuan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, tentang PDRD dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Selanjutnya, Plt.Dirjen Perhubungan Laut ini, juga memerintahkan kepada kepala Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, agar tetap melaksanakan pengenaan tarif PNBP sesuai PP Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad juga menyatakan akan menyurati Menteri Perhubungan RI guna menindaklanjuti Penyelesaian Permasalahan larangan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan di Daerah.

Pemerintah provinsi Kepri dikatakan, sangat perlu menyikapi surat Plt.Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atas larangan pemungutan Retribusi dari sektor labuh jangkar untuk kepastian dan penegakan hukum, serta menghilangkan pemahaman yang kurang baik dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menyikapi kesimpangsiuran kewenangan pemungutan Retribusi Labuh Jangkar dibawah 12 Mill Laut itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga memutuskan akan menghentikan semetara pungutan retribusi daerah dikawasan laut, sebagaimana surat Menteri Perhubungan, serta melakukan llangkah hukum meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA) RI terkait pemahaman regulasi hukum yang mengatur terkait pelayanan retribusi kepelabuhan daerah.

Penulis :Ismail
Editor   :Redaksi

Comments
Loading...