Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Dimediasi Kejati Kepri, Gubernur Ansar dan Wako Batam Tandatangani Berita Acara Penyerahan Aset Daerah

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad dan Wali kota Batam M.Rudi saat melakukan penandatanganan NPHD dan Berita Acara serah terima Aset daerah disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri. (Foto:Presmedia.id) 

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Permasalahan aset daerah antara Pemerintah provinsi Kepri dan kota Batam akhirnya dapat diselesaikan melalui Mediasi yang dilakukan Jaksa Perdata dan Tata Usaha negara (Datun) Kejaksaan tinggi Kepri.

Sebagai wujud penyelesaian, Pemerintah provinsi Kepri dan Pemko Batam melakukan penandatanganan NPHD dan berita acara serah terima bangunan dan lahan aset daerah pemerintah provinsi Kepri ke pemerintah kota Batam di Kejaksaan Tinggi Kepri, Senin (27/9/2021).

Penyerahan aset daerah ini, dilakukan sebagai tindak lanjut Mediasi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Kepri terhadap aset Pemrov Kepri yang diserahakan Provinsi Riau di kota Batam.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setyono, mengatakan penandatanganan NPHD dan berita acara penyerahan aset daerah provinsi Kepri dan Pemko Batam itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Mediasi yang dilakukan.

“Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah provinsi Kepri dan kota Batam serta Korsupgah KPK yang telah menyukseskan mediasi permasalahan aset daerah ini, sehingga saat ini dapat dilakukan penandatanganan NPHD dan Berita acara penyerahan,” ujarnya di Kejati Kepri.

Hari juga mengatakan, sesuai dengan Visi dan misi Kejaksaan Agung, peran kejaksaan saat ini, tidak lagi hanya melakukan penindakan hukum terhadap pelaku Korupsi, Namun, juga berorientasi pada pemulihan aset negara.

“Salah satunya melalui Peran Jaksa Datun sebagai Pengacara negara yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah aset daerah di Kepri,” ujarnya.

Dengan keberhasilan dalam penyelesaian aset Kepri dan kota Batam ini, Kejati Kepri ini juga menyatakan, telah mengintegrasikan peran jaksa dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa.

“Melalui penandatangan berita acara penyelesaian Aset ini, akan menjadi tonggak dan kerja sama kejaksaan dan pemerintah dalam keberhasilan tugas dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan pembangunan untuk kemajuan bangsa,” tegasnya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga mengatakan sangat berterimakasih atas mediasi yang dilakukan Pihak kejaksaan dan Korsupgah KPK dalam penyelesaian aset daerah di Provinsi Kepri itu.

Dengan penyelesaian ini, sebanyak 12 aset Provinsi Riau yang sebelumnya diserahkan ke Provinsi Kepri, saat ini sudah diselesaikan pemerintah provinsi Kepri dengan pemerintah kota Batam.

“Dari 12 asset itu, 5 diantaranya tahun 2019 sudah diserahkan provinsi, Selanjutnya saat ini, 3 kembali diserahkan. Sementara 5 gedung kantor dan lahan yang juga aset Daerah kepri di Batam masih digunakan sebagai kantor,” jelasnya.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...