Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Inspektorat Bintan Periksa Sejumlah Pihak, Atas Dugaan Pemborosan Dana Desa di Desa Mantang Baru

Ketua APIP Bintan, Irma Annisa.(Foto: Dok/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Bintan – Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari Inspektorat pemerintah Bintan, memeriksa sejumlah pihak atas dugaan Korupsi dan pemborosan Dana Desa di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang kabupaten Bintan 2017.

Pemeriksaan sejumlah pihak dalam dugaan korupsi Pemborosan anggaran Dana Desa ini, merupakan tindak lanjut penyelidikan Kejaksaan terhadap penggunaan dana Desa Mantang Baru, dan penyelesaiannya diserahkan Kejaksaan ke Inspektorat guna dilakukan Pemeriksaan Internal.

Ketua APIP Bintan Irma Annisa, mengatakan pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi Pemborosan itu, sudah diterima dari Kejaksaan dua pekan yang lalu. Dan kini, permasalahan tersebut masih diproses di timnya.

Tim APIP lanjut Irma Annisa, diberikan waktu selama 60 hari oleh Jaksa untuk menangani kasus tersebut. Dan saat ini tim inspektorat tengah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah Pihak.

“Baru dua pekan lalu kita terima berkasnya. Ini lagi dilakukan proses pemeriksaan,” ujar Irma, Selasa (28/9/2021).

Plt Kepala Inspektorat Bintan itu menjelaskan, dari berkas kasus tersebut Kejari Bintan menyatakan ada indikasi pemborosan anggaran 2017 yang merugikan negara dalam penggunaan DD di Desa Mantang Baru.

Dimana, melalui DD aparat pemerintah desa membeli tiga alat transportasi berupa satu unit pick up dan dua unit pompong seharga Rp 600 juta. Untuk pick up seharga Rp 194 juta dan 2 pompong masing-masing unitnya seharga Rp 200 juta.

Namun pembelian kendaraan tersebut tidak secara langsung ke showroom resmi melainkan melalui pihak ketiga.

“Jadi dalam berkas itu dibunyikan adanya indikasi pemborosan anggaran. Namun besaran anggaran yang jadi temuan jaksa tidak disebutkan,” jelasnya.

Menurut Irma, tim dari APIP Bintan telah menemui pihak showroom atau pihak yang menjual mobil pick up dan dua unit pompong. Lalu, memintai keterangan mereka dan mengumpulkan bukti-bukti.

Selain itu, juga sudah dilakukan pemanggilan kepada pihak ketiga atau perusahaan yang dipercayai pihak desa untuk membeli tiga unit alat transportasi tersebut.

“Kita sudah tanyakan juga ke pihak ketiga. Mereka membelikan mobil dan pompong itu ke showroom jadi dikenakan pajak. Sehingga harganya lebih tinggi dari harga showroom,” katanya.

Hingga kini belum dapat diketahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari pembelian tiga unit transportasi tersebut. Karena pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan.

Jika Pun nantinya dalam kasus ini ditemukan adanya kerugian negara. Maka langkah selanjutnya APIP akan meminta agar pihak desa mengembalikan dana kerugian negara tersebut.

“Dari pengakuan pihak desa mereka tidak mengerti administrasi dalam pembelian barang. Jadi mereka membelinya melalui pihak ketiga. Dengan kesalahan administrasi seperti ini akan menjadi dasar untuk pengembalian dana jika nantinya ada kerugian negara,” ucapnya.

Penulis:Hasura
Editor :Redaksi

Comments
Loading...