Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Verzet Jaksa Atas Praperadilan Tersangka Korupsi Riuslag RRI Ditolak PN, Kejati Kepri Bersurat ke Ketua MA

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setyono saat memebri keterangan pada wartawan di Kejati Kepri (Foto:Dok-Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Kejaksaan Tinggi Kepri menyatakan telah menerima surat dari Ketua PN Tanjungpinang atas upaya perlawanan (Verzet) yang diajukan terhadap putusan praperadilan tersangka dugaan Korupsi riuslag RRI yang sebelumnya dikabulkan Hakim PN Tanjungpinang.

Selanjutnya, atas surat Ketua PN Tanjungpinang itu, Kejaksaan tinggi Kepri menyurati ketua MA.

Kepala kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setyono mengatakan, pihaknya menyurati Ketua MA atas upaya hukum yang ditempuh terhadap putusan Praperadilan PN tersebut.

“Memang sebagai mana putusan Mahkamah Konstitusi (MA) terhadap Praperadilan dikatakan tidak ada lagi upaya hukum lain. Tapi bagi kami yang dimaksud upaya hukum adalah banding, kasasi dan peninjauan kembali,” ujarnya belum lama ini di Tanjungpinang tanpa menyebut upaya hukum apa yang ditempuh dalam suratnya ke MA itu.

Kejaksaan Tinggi Kepri lanjutnya, menyurati Ketua MA berkaitan dengan Verzet atas Putusan Praperadilan Hakim PN Tanjungpinang, mengacu pada Putusan Pengadilan tinggi Surabaya yang menyatakan, verzet Jaksa dapat diterima dan dikabulkan Mahkamah Agung atas adanya perbedaan fundamental dalam putusan praperadilan.

“Jadi didalam surat edaran Mahkamah Agung juga disebutkan apabila diduga ada perbedaan fundamental dalam putusan Praperadilan, Jaksa bisa mengajukan permohonan Verzet-nya ke Mahkamah Agung dan itu yang kami lakukan,” sebutnyta.

Hari juga mengatakan dalam praperadilan tersangka dugaan korupsi Riuslag RRI yang dikabulkan Hakim PN Tanjungpinang, ada perbedaan fundamental dari sudut pandang fakta hukum antara Jaksa dan Hakim yang memutuskan perkara praperadilan tersebut, khususnya mengenai “Daluwarsa Perkara,”.

Hal itu berkaitan dengan pendapat hakim PN Tanjungpinang yang menyatakan, Daluarsa Perkara dihitung sejak ditandatangani akta Ruislag lahan RRI antara tersangka dengan Notaris. Sementara menurut Jaksa, Daluarsa Perkara itu dihitung sejak dilakukannya serah terima barang.

“Jadi, asumsinya kalau saat mengadakan kontrak perjanjian belum ada terjadi tindak Pidana korupsi di Ruislag Lahan RRI, Tapi Tindak Pidana korupsi itu terjadi ketika adanya berita acara serah terima barang setelah perjanjian dilakukan,” sebutnya.

Hal ini menurut Kejaksaan, sama dengan perjanjian kontrak proyek, Ketika kontrak yang ditandatangani masih berjalan dan ada dugaan korupsi atau kekurangan pekerjaan dalam pekerjaan tersebut, Maka dugaan korupsi dari kekurangan pekerjaan tersebut, belum dapat dikategorikan adanya perbuatan pidana korupsi karena kontraknya masih berlangsung.

“Tetapi ketika berita acara penyerahan atau serah terima barang sudah dilakukan, maka indikasi yang terjadi atas dugaan melawan hukum kekurangan pekerjaan itu, baru dapat dikatakan terjadi dugaan korupsi dan dilakukan penyidikan,” sebutnya.

Sebelumya, Kejaksaan tinggi Kepri mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan Praperadilan hakim PN Tanjungpinang yang mengabulkan permohonan tersangka Juliet Asri dan menghentikan (SP3) Penyidikan dugaan korupsi Ruislag lahan RRI. Perlawanan atau Verzet, diajukan Kejati Kepri sebagai termohon praperadilan atas Putusan Hakim PN yang mengabulkan permohonan pemohon praperadilan Juliet Asri.

Sebelumnya, Hakim PN Tanjungpinang Tofan Husna Pattimura mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan Juliet Asri atas penetapannya sebagai tersangka korupsi Ruislag lahan RRI.

Dalam putusannya, Hakim memerintahkan Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi Kepri menghentikan Penyidikan melalui Penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Korupsi Ruislag lahan RRI.

Perintah penghentian penyidikan dan penuntutan itu, dikatakan Hakim atas tidak sahnya penetapan Juliet Asri sebagai tersangka, karena perkara dugaan korupsi Ruislag RRI yang disidik Kejaksaan Tinggi kepri dinyatakan daluwarsa.

Hakim Tofan menyatakan, mengabulkan permohonan pemohon (Tersangka Juliet Asri) sebagian atas sah tidaknya penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi Ruislag yang disidik Kejaksaan tinggi Kepri karena Daluwarsa.

Menyatakan surat perintah penyidikan Kejati Kepri Nomor 212/L.10/FD.1/07/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebagai dasar penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kasus sudah Kadaluarsa. Hakim juga memerintahkan termohon Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap pemohon tersangka Juliet Asril.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...