Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

DPRD Kembalikan KUA-PPAS APBD-P 2021 ke Pemko Tanjungpinang

*Banggar DPRD Tuding Walikota dan TAPD Tidak Transparan Dengan Anggaran APBD

Plt Walikota Tanjungpinang Rahma saat menyerahkan LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2019, di ruang sidang paripurna DPRD Tanjungpinang.
Walikota Tanjungpinang Rahma menyerahkan LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2019, di ruang sidang paripurna DPRD Tanjungpinang. (Foto-DokPresmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tanjungpinang mengembalikan dan menolak melanjutkan pembahasan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021.

Musababnya, Banggar DPRD menuding wali kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak transparan dalam pergeseran dan penggunaan anggaran APBD 2021.

Pengembalian KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 kota Tanjungpinang itu dilakukan DPRD kota Tanjungpinang pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar atas rancangan perubahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2021 kota Tanjungpinang di DPRD Selasa (5/10/2021).

Dalam laporannya, Banggar DPRD kota Tanjungpinang yang terdiri dari ketua dan wakil serta anggota DPRD menyatakan, dasar aturan Penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 kota Tanjungpinang tidak sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, khususnya mengenai laporan realisasi belanja semester pertama yang didasarkan pada perubahan penjabaran APBD yang dilakukan melalui perubahan-perubahan Peraturan Walikota Tanjungpinang.

“Atas dasar itu, DPRD kota Tanjungpinang memutuskan mengembalikan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 kota Tanjungpinang ini kepada pemerintah kota Tanjungpinang,” ujar juru bicara Banggar DPRD Novaliandri Fathir dalam laporanya sebagaimana yang diterima Media ini Selasa (5/10/2021).

Pengembalian dan penolakan pembahasan lanjutan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 kota Tanjungpinang ini, lanjutnya juga didasari keterlambatan penyampaian KUA-PPAS Perobahan APBD 2021 oleh wali kota dan TAPD kota Tanjungpinang, hingga tidak mengacu pada ketentuan Pasal 169 ayat 1 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Banggar juga menemukan pergeseran anggaran APBD 2021 murni melalui perubahan-perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran anggaran, tanpa dilengkapi dengan alasan serta mekanisme aturan, Sebagaimana yang dilaukan Wali kota melalui Peraturan Walikota (Perwako) nomor 39 tahun 2021 dan Perubahan kedua melalui Peraturan walikota Nomor 55 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD 2021.

Dari laporan dan dokumen yang diserahkan TAPD kota Tanjungpinang pada pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 ke DPR, Perubahan belanja melalui penjabatan anggaran dari Rp.Rp994.230 Miliar lebih sebelumnya, pada KUA-PPAS menjadi Rp.1.008 Triliun dengan jabaran terjadi kenaikan belanja sebesar Rp33.052 Miliar.

Dalam refocusing anggaran APBD, DPRD kota Tanjungpinang juga menemukan kenaikan belanja Rp3,2 miliar di rancangan KUA-PPAS perubahan APBD kota Tanjungpinang. Jumlah berbeda dari Rp36,331 Miliar yang sebelumnya dilaporkan Walikota dan TAPD melalaui drafting refocusing  anggraan untuk penanganan Covid-19 yang disampaikan wali kota ke Banggar DPRD.

Atas perbedaan itu,  Banggar  DPRD meminta wali kota melalui TAPD untuk menjelaskan dan melaporkan selisih anggaran Rp3.2 miliar di rancangan KUA-PPAS dan dokumen Refocusing itu. Namun hingga rapat finalisasi yang dilaksanakan Banggar DPRD, pada 4 Oktober 2021, wali kota dan TAPD Tanjungpinang tidak kunjung menjelaskan dan memberikan data rincian kelebihan itu ke DPRD.

Dalam penggunaan anggaran Refocusing APBD senilai Rp 36,331 Miliar, Banggar juga mencermati tidak diperuntukan sesuai dengan kegunaan dalam penanganan Covid-19, tetapi banyak digunakan untuk kegiatan diluar dari penanganan Covid seperti belanja perjalanan dinas dan honorarium, yang nilai angkanya mencapai Rp12.331 Miliar lebih.

Namun ketika DPRD mempertanyakan sejumlah kejanggalan ini,  TAPD kota Tanjungpinang menolak menjelaskan dan pada rapat finalisasi Banggar, TAPD kota Tanjungpinang bersikeras akan tetap melaksanakan APBD tahun berkenaan apabila struktur yang disampaikan tersebut tidak mendapat kesepakatan dengan DPRD.

Atas dasar itu, DPRD kota Tanjungpinang memutuskan, tidak dapat menerima rancangan KUA-PPAS perubahan APBD 2021 kota Tanjungpinang itu, untuk dibahas lebih lanjut, karena dasar penyusunannya dan perubahan penjabaran APBD yamg dilakukan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atas pengembalian rancangan KUA-PPAS ini, wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma dan tim TAPD kota Tanjungpinang belum memberikan tanggapan.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...