Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Ini Sejumlah Dugaan “Patgulipat” di APBD Tanjungpinang Menurut DPRD

Wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma dan ketua DPRD kota Tanjungpinang Hj.Yuniarni Pustoko Weni saat memimpin sidang paripurna.(Foto-Dok Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pembahasan anggaran perubahan APBD 2021 kota Tanjungpinang berhenti. DPRD kota Tanjungpinang mengembalikan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 itu ke pemerintah kota Tanjungpinang.

Setali tiga uang, wali kota dan Tim TAPD kota Tanjungpinang juga bersikukuh akan melaksanakan APBD tahun berkenaan, apabila struktur rancangan KUA-PPAS perubahan APBD 2021 itu tidak dapat disetujui bersama dengan DPRD.

Dari data laporan akhir banggar DPRD yang dihimpun PRESMEDIA.ID Selasa (5/10/2021), berikut sejumlah dugaan “Patgulipat” APBD kota Tanjungpinang yang menurut DPRD tidak transparan,  hingga pembahasanya ditolak untuk dilanjutan.

Awalnya, KUA-PPAS APBD Perubahan 2021 kota Tanjungpinang telah disampaikan walikota dan TAPD Pemerintah kota Tanjungpinang pada 27 Agustus 2002. Penyampain ini sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2021 telah melewati waktu penyampaian menurut DPRD.

Karena DPRD menyatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat 1 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD disampaikan Pemerintah melalui TAPD ke DPRD paling lambat Minggu Pertama Bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya, KUA-PPAS tersebut dibahas dan disepakati bersama menjadi perubahan KUA-PPAS paling lambat Minggu kedua Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

“Namun oleh Pemerintah dan TAPD kota Tanjungpinang, baru menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 kota Tanjungpinang itu, melewati batas waktu yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan hingga menjadi penyebab keterlambatan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” kata ketua dan anggota Bangar DPRD kota Tanjungpinang, Selasa,(5/10/2021)

Selain itu, dari pembahasan yang dilakukan Banggar DPRD terhadap postur Perubahan KUA-PPAS, ditemukan banyak Perubahan dan Pergeseran Anggaran yang dilakukan Pemerintah kota Tanjungpinang melalui Perubahan Peraturan Walikota (Perwako) tentang penjabaran APBD 2021.

Jika sebelumnya, APBD kota Tanjungpinang disahkan melalui Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang APBD kota Tanjungpinang dan dijabarkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) nomor 15 tahun 2021, besaran belanja APBD 2021 kota Tanjungpinang masih sama dengan Perda APBD Murni yaitu Rp 994,230 Miliar lebih.

Namun dalam perjalanannya, Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran anggaran APBD 2021 kota Tanjungpinang itu, kembali dirubah dengan pergeseran sejumlah anggaran melalui Peraturan Walikota (Perwako) nomor 39 tahun 2021 dan Perubahan kedua melalui Peraturan walikota Nomor 55 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD 2021.

“Dalam hal ini perlu kami sampaikan, bahwa DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan atas Perubahan Perwako tersebut. Bahkan data-data tersebut baru disampaikan ke DPRD ketika diminta oleh Banggar untuk keperluan pembahasan Perubahan KUA-PPAS Perubahan 2021,” ujar Novaliandri Fathir sebagai juru bicara Banggar dalam laporanya.

Dari laporan dan dokumen yang diserahkan TAPD kota Tanjungpinang pada pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2021 lanjutnya, juga terjadi perubahan belanja di Perkada ke II dari Rp.Rp994.230 Miliar lebih sebelumnya menjadi Rp.1.008 Triliun dengan penjabaran terjadi kenaikan Belanja sebesar Rp33.052 Miliar.

Selain itu, tim TAPD Pemerintah kota Tanjungpinang juga melaporkan, rincian refocusing anggaran penanganan Covid-19 di APBD sebesar Rp.36.331 Miliar lebih.

Namun ketika ditelisik di dalam KUA-PPAS perubahan APBD 2021 mengalami kenaikan Rp3.2 miliar dibandingkan di drafting dokumen anggaran Refocusing yang disampaikan TAPD kota Tanjungpinang ke DPRD.

Atas perbedaan itu, selanjutnya Banggar DPRD, meminta TAPD kota Tanjungpinang untuk menjelaskan dan melaporkan secara resmi selisih anggaran Rp3.2 miliar di rancangan KUA-PPAS dan dokumen Refocusing itu.

Namun hingga rapat finalisasi yang dilaksanakan Banggar DPRD Tanjungpinang pada 4 Oktober 2021, data tersebut tidak kunjung diserahkan dan dijelaskan TAPD kota Tanjungpinang.

Selain itu, Banggar DPRD kota Tanjungpinang juga menemukan perubahan postur pengurangan belanja masing-masing kegiatan dan sub-kegiatan OPD dari Perda APBD Nomor 1 tahun 2021 dan Perkada sebelumnya, yang kemudian dituangkan di Perwako Nomor 39 tahun 2021 dan Perwako nomor 55 tahun 2021.

“Dibandingkan Perda APBD dan Perkada sebelumnya, di dua Perwako perubahan ini, terdapat pengurangan alokasi anggaran kegiatan pada sejumlah kegiatan dan sub kegiatan dan penambahan kegiatan lain dengan alasan Penanganan Covid-19, yang kenyataanya kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19,” sebutnya.

Dalam perwako ini lanjutnya, juga ditemukan beberapa sub kegiatan baru yang muncul berjenis kegiatan rutin yang seharusnya sudah di Cover atau dialokasikan di anggaran masing-masing OPD pada APBD Murni.

“Dalam hal ini DPRD mencermati, Wali kota Tanjungpinang melakukan pergeseran anggaran melalui refocusing yang peruntukannya bukan untuk penanganan Covid-19, sebagaimana yang diamanatkan Permendagri nomor 26 tahun 2021,” ujar anggota Banggar lainya.

Sebagaimana Permendagri nomor 26 tahun 2021 mengamanatkan, refocusing anggaran APBD dapat dilakukan Kepala daerah untuk kepentingan Penanganan Covid terhadap anggaran yang belum tersedia di APBD Murni sebelumnya.

Hal ini menurut Dewa, juga bertentangan dengan pasal 163 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya menyatakan Pergeseran anggaran yang dilakukan melalui Perwako yang dinyatakan, hanya dapat dilakukan melalui Perubahan APBD bukan pada Perubahan Peraturan Walikota.

Demikian juga berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyesuaian anggaran diprioritaskan untuk Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diprioritaskan untuk, Penanganan kesehatan, Penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Namun mencermati anggaran refocusing yang dilakukan wali kota, postur anggaran sebesar Rp36,331 miliar banyak digunakan dan dialokasikan untuk belanja Perjalanan dinas dan Honorarium yang nilainya mencapai Rp 12.331 Miliar lebih.

Selain itu, juga ditemukan perbedaan nilai total anggaran dana yang di refocusing wali kota Tanjungpinang melalui Perwako nomor 39 tahun 2021 dan Perwako nomor 55 tahun 2021. Yang berdasarka perhitungan Bangar DPRD mencapai Rp.55,279 Miliar atau melebihi nilai yang disampaikan TAPD kota Tanjungpinang.

“Artinya ada selisih Rp.31.934 Miliar dari yang dilaporkan TAPD kota Tanjungpinang dan yang dihitung oleh Banggar,” sebutnya.

Dari data itu DPRD menyatakan, terjadi penambahan anggaran pada sejumlah sub kegiatan, khususnya pada Belanja Perjalanan Dinas belanja barang habis pakai, belanja sewa gedung, belanja sewa peralatan mesin dan belanja pemeliharaan yang secara substansi tidak berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid.

Dengan perbedaan data ini, Banggar DPRD kemudian menyurati TAPD Pemko Tanjungpinang, agar melampirkan identifikasi anggara dan data-data yang tidak sesuai dengan laporan yang diserahkan TAPD tersebut. Namun hingga finalisasi pembahasan yang dilakukan Banggar, wali kota dan Tim TAPD kota Tanjungpinang, tidak kunjungn menjelaskan dan memberi dokumen pengalokasian dan penggunaanya.

Selain dana refocusing, TAPD kota Tanjungpinang juga melaporkan, peningkatan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) di pagu anggaran APBD Murni sebesar Rp12.715 Miliar. Dan kemudian di perubahan Perwako Penjabaran APBD naik menjadi Rp 19.149 Miliar lebih dan Pada rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD kembali ditetapkan Rp.17.005 Miliar.

Atas hal ini, Banggar DPRD meminta agar wali kota dan tim TAPD-nya melaporkan rincian penggunaan dan peruntukan dan BTT tersebut. Namun lagi-lagi Walikota dan TAPD kota Tanjungpinang, tidak kunjung memberi laporan dan penjelasan atas perubahan dan peruntukan penggunaan dana BTT itu hingga akhir pembahasan.

“Atas Dasar itu, Banggar dan DPRD kota Tanjungpinang menilai walikota dan TAPD kota Tanjungpinang tidak Transparan terhadap anggaran refocusing APBD 2021 dan peruntukanya,” ujar wakil ketua Banggar DPRD.

Selain itu, DPRD juga meminta, agar wali kota dan TAPD kota Tanjungpinang mengevaluasi Perwako nomor 39 tahun 2021 dan Perwako nomor 55 tahun 2021 atas pergeseran anggaran APBD yang peruntukanya diluar kegiatan penanganan Covid-19.

Karena menurut DPRD, hal tersebut bertentangan Permendagri Nomor 26 tahun 2021 sebagaimana perubahan Permendagri Nomor 39 tahun 2020 penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu perubahan alokasi dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Demikian juga terhadap PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Bahkan ketika dalam rapat finalisasi Banggar meminta agar dilakukan rasionalisasi dan sinkronisasi terhadap pergeseran anggaran dalam Perubahan Perwako ini, TAPD menyatakan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Atas dasar itu, DPRD kota Tanjungpinang memutuskan, tidak dapat menerima Rancangan KUA-PPAS perubahan APBD 2021 kota Tanjungpinang, untuk dibahas lebih lanjut, karena dasar penyusunannya yang didasarkan pada perubahan penjabaran APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Terhadap penolakan Pembahasan ini, Wali kota dan TAPD kota Tanjungpinang menyatakan akan melaksanakan APBD tahun berkenaan apabila struktur yang disampaikan tidak dapat disepakati oleh DPRD.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...