Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Telan Dana Rp.13 T, Jembatan Babin Akan Dibangun Dengan Sistem KPBU dan Pinjaman Luar

Anggota DPRD-RI Dapil Kepri Cen Sui Lan

PRESMEDIA.ID, Batam – Kendati sejumlah masyarakat ragu atas kepastian membangun Jembatan Batam-Bintan di Kepri. Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan mengatakan, jembatan Batam-Bintan (Babin) sebagai mana janji Presiden akan dibangun dan rampung serta diresmikan pada 2024 mendatang.

Jembatan Babin yang menjadi proyek strategis nasional dan merupakan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, proses pembangunannya sampai saat ini juga terus diupayakan.

“Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan jembatan Batam-Bintan (Babin) ini akan selesai dan diresmikan pada Oktober 2024,”ujar Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Saat ini sebutnya, proyek Jembatan Babin yang akan menelan anggaran Rp13 Triliunan itu, akan dibangun dengan skema dua anggaran, yaitu anggaran dari APBN melalui dana pinjaman luar negeri serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini, juga terus bekerja keras sesuai time line yang direncanakan.

Bahkan revisi detail engineering design (DED) yang sebelumnya menjadi tugas Pemerintah daerah juga terus dikebut dan dikerjakan, termasuk hasil dari laboratorium sounder, test titik pancang sebagai dasar konstruksi.

“Dan saat ini seluruhnya sedang dilakukan dan dibekap pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR,” ujarnya.

Semua persyaratan ini lanjut Cen Su Lan harus dilengkapi hingga proyek Strategi Nasional itu bisa dilakukan ke tahap lelang. Kementerian PUPR sebagai mitra kerja Komisi V DPR-RI juga sangat konsen untuk merealisasikan program pembangunan jembatan Batam-Bintan di Kepri itu.

Bahkan dengan kebijakan yang sudah diputuskan proyek  Jembatan Babin akan dilaksanakan dengan pola KPBU dengan total dana mencapai Rp9,8 triliun ke pihak swasta.

Sedangkan bentangan jembatan dari pulau Batam ke Tanjung Sauh akan ditanggung pemerintah dengan anggaran Rp3,34 triliun melalui APBN melalui pinjaman luar negeri. Dana sendiri berasal dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), atau Bank Investasi Infrastruktur Asia yang terdiri dari 100 negara Asia, yang berpusat di Beijing, Tiongkok.

Pola KPBU dengan BOT konsesi 50 tahun akan dioperasikan oleh swasta. Dan proyek sendiri akan diserahkan ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Cen Sui Lan juga menyatakan, hingga saat ini terus menerima updated perkembangan program proyek dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur (PI) dan Direktur Pembiayaan Kementerian PUPR.

Atas hal itu, Ia berharap kepada pemerintah provinsi Kepri, untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan, izin lingkungan, Andal Lalin, Amdal serta persyaratan teknis lainnya, sebelum batas waktu 31 Oktober 2021 ini.

“Pemprov mesti mengkoordinasikan dengan BP Batam secara baik. Sedangkan bentangan dari Tanjung Sauh menuju Bintan, Paralel saja. Karena bentangan tersebut punya Request for Proposal, tersendiri dan punya DED tersendiri,” sebutnya.

Sementara untuk bentangan Tanjung Sauh ke Bintan yang sudah masuk market sounding, persiapan menunggu pihak PT Perusahaan Infrastruktur Indonesia (PII) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan untuk pelelangan.

Pihaknya di DPRD-RI juga akan memonitor perkembangnya di Kementerian PUPR agar program ini sesuai batas waktu.

“Harapan kita koordinasi Pemerintah daerah dan Kementerian PUPR terus dilakukan, hingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita didaerah dapat di-clear-kan,” ujar anggota Dewan yang menginisiasi Kunspek Komisi V DPR RI dan Dirjen Kementerian PUPR ke Batam pada Senin (4/10/2021) lalu itu.

Penulis:Abdul Hamid
Editor :Redaksi

Comments
Loading...