Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Belum Siap, DPRD Kepri Tunda Paripurna KUA-PPAS APBD 2022

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. (Foto : Ismail/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menunda paripurna penyampaian KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022, Senin (11/10/2021).

Musababnya, Karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi Kepri masih harus membahas proyeksi belanja dan pendapatan tahun anggaran 2022.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengungkapkan penundaan tersebut sesuai dengan surat Gubernur Kepri yang meminta penyampaian KUA-PPAS ditunda sementara waktu karena, TAPD Kepri masih menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

“Pemprov (Kepri) belum siap. Makanya ditunda, sesuai suratnya ditunda hingga minggu ke-2 November ini,” ungkapnya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, pada APBD 2022 Kepri terdapat banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergeser atau loss potensi. Seperti, potensi pendapatan labuh jangkar, PDAM, dan lainnya.

Makanya, hal tersebut harus disusun dan dibahas lebih lanjut untuk memastikan proyeksi pendapatan tersebut.

Namun demikian, lanjut Jumaga, pihaknya tetap memaksakan potensi labuh jangkar masuk dalam proyeksi PAD.

“Paling tidak kita masukkan sekitar 25 persen dadi target sebelumnya,” katanya.

Meski banyak loss potensi di Provinsi Kepri, namun Jumaga berharap APBD Kepri 2022 tembus Rp 4 triliun. Hal tersebut bisa terwujud apabila potensi pajak kendaraan bermotor bisa dimaksimalkan.

Karena, menurutnya, saat ini potensi pendapatan dari sektor tersebut baru bisa terwujud sekitar 60 persen. Maka dari itu, jika BP2RD dapat memaksimalkannya hingga 80-90 persen target APBD Rp 4 triliun bisa terwujud. Ditambah dengan dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Harapan kita sampai Rp 4 triliun, mudah-mudahan target ini tercapai,” harap Jumaga.

Penulis : Ismail
Editor. : Redaksi

Comments
Loading...