Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Oknum TU Jaksa dan Warga Sipil Pemeras Kades Malang Rapat Didakwa Pasal Berlapis

Pembacaan Dakwaan Tiga Terdakwa Pungli pemerasan Kades di di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang,

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Tiga pelaku pungutan liar (Pungli) dan pemerasan kepala Desa Malang Rapat masing-masing terdakwa Muhammad Rizal (ASN TU Kejari) dan Bustanul Imil (ASN TU Kejari Bintan) serta Riki Rozali warga sipil didakwa pasal berlapis.

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fazrian dari kejaksaan Negeri Bintan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa(12/10/2021).

Dalam dakwaannya, Jaksa mengatakan ke tiga terdakwa didakwa dengan pasal 12 huruf E jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP UU nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan Primer.

Kemudian Pasal  12 huruf E Jo 53 KUHP  Jo pasal 55 ayat 1 KUHP UU RI  nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan kedua. Kemudian Pasal 23 KUHP Jo Pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KE 1 KUHP UU RI  nomor 30 tahun 1999 UU Tipikor dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat melanggar pasal 23 Jo pasal 54 Jo pasal 421 Jo pasal  55 UU RI  nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.

Perebutan ketiga terdakwa urai jaksa, dilakukan ketika terdakwa Rizal dan terdakwa Bustanul mendatangi rumah terdakwa Riki Rozali di Desa Malang Rapat. Dalam pertemuan itu, terdakwa Riki menyampaikan kepada kedua terdakwa lainnya bahwa memiliki data dugaan korupsi APBDes 2020.

“Berkas itu berisikan surat pernyataan (Testimoni) Masyarakat Desa Malang Rapat dan gambar barang belanja rutin yang diduga dibeli secara fiktif,” ungkap Jaksa dalam sidang secara virtual.

Dengan data dugaan korupsi dana Desa itu, selanjutnya terdakwa Rizal menakut-nakuti Kepala desa Malang Rapat dengan cara menelpon, Namun tidak diangkat.

Selanjutnya dengan data dugaan korupsi dana desa dari Rizal itu, dua terdakwa lain Muhammad Rizal (ASN TU di Kejari) dan Bustanul Imil (ASN T Kejari Bintan) dengan mengaku Jaksa di Kejati Kepri, mendatangi kantor Kepala Desa Malang Rapat untuk menanyakan dugaan korupsi fiktif di desa tersebut.

“Dari pertemuaan dan interogasi kepada Kades itu, selanjutnya terdakwa Rizal dan Bustanu memberi waktu selama dua hari kepada Kades Malang rapat untuk menyerahkan uang senilai Rp100 juta agar kasusnya tidak dilanjutkan,” ungkapnya.

Fazrian menyampaikan setelah waktu yang disepakati oleh kedua terdakwa dan korban, akhirnya disepakati untuk bertemu di Warung Kopi Mael di Gerbang Perumaah Mahkota Alam Raya Hanjoyo Putro Batu 9 Kota Tanjungpinang, Rabu(30/6/2021).

“Di Kedai kopi itu korban mengajak Agus Wibowo,” ucap Fazrian.

Di Kedai kopi itu, Agus Wibowo mengatakan kepada terdakwa bahwa Rizal bukan seorang Jaksa di Kejari Tanjungpinang, begitu juga dengan Bustanul yang mengaku sebagai jaksa dari Kejari Bintan.

“Sehingga disepakati kedua terdakwa ini akan diberikan uang senilai Rp 50 juta. Ketika uang itu sudah ditangan terdakwa Bustanul, Intel Kejari Bintan langsung melakukan penangkapan,” paparnya.

Atas Dakwaan JPU tersebut, dua terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan tersebut. Sementara satu terdakwa Rizal yang saat itu didampingi kuasa hukumnya Muhammad Indra Kelana menyatakan keberatan dan akan mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU tersebut.

Majelis Hakim yang diketuai Anggalanton Boangmanalu didampingi Hakim Ad Hoc Albi Ferri dan Syaiful Arif menunda persidangan selama satu pekan untuk terdakwa M.Rizal. Sementara untuk dua terdakwa lainnya karena tidak mengajukan eksepsi menunda persidangan sampai tanggal 4 November 2021 mendatang.

Penulis:Roland
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...