Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Tidak Setuju Pembukaan Travel Bubble, Ansar Tantang M.Rudi Surati Pemerintah Pusat

Aktivitas kunjungan wisman melalui pintu masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. (Foto: Dokumentasi/Presmedia.id).

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Gubernur provinsi Kepri Ansar Ahmad meminta wali kota Batam M.Rudi mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat jika tidak setuju dengan kebijakan Travel Bubble dibuka.

Karena menurut Ansar, pembukaan tiga kawasan kunjungan Wisman di Indonesia, Bali, Batam dan Bintan melalui program Travel Bubble, merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan dengan berbagai pertimbangan ditengah Pandemi Covid.

“Kalau Dia (M.Rudi-red) tidak setuju, silahkan menyurati Pusat. Kalau saya sendiri sangat mendukung kebijakan pusat, Travel Bubble dibuka. Karena ini juga harapan para pelaku pariwisata di semua daerah, karena kalau pariwisata bangkit, pelaku usaha kecil juga tumbuh,” ungkap Ansar pada wartawan di Tanjungpinang, Kamis (14/10/2021).

Apalagi lanjut Ansar, kasus harian terkonfirmasi Positif Covid-19 juga sudah melandai dan Kepri masuk dalam status PPKM level 1.

Mengenai alasan M.Rudi tidak setuju Travel Bubble dibuka karena tingkat vaksinasi belum 100 persen, Ansar menyatakan, kalau tingkat vaksinasi di kabupaten/kota itu tidak akan bisa mencapai target 100 persen.

Hal tersebut dikarenakan, beberapa kendala, Seperti, komorbid, ibu hamil yang tidak bisa divaksin dan alasan klinis lainnya.

Ditambah lagi, pergeseran penduduk Kota Batam akibat PHK perusahaan di masa pandemi Covid-19 hingga membuat banyak masyarakat tidak bisa divaksin.

“Apalagi di Batam, banyak penduduknya yang sudah pindah karena PHK besar-besaran. Saya kira kita tidak akan pernah mencapai 100 persen,” katanya.

Ansar mencontohkan, seperti yang terjadi di Kabupaten Karimun. Dari hasil laporan Bupati Karimun ada sekitar 30 ribu penduduk setempat yang tidak lagi berdomisili di Karimun. Sehingga, Pemkab Karimun berencana untuk mendeklarasikan capaian vaksinasi 100 persen.

Oleh karena itu lanjutkan, ke depan pihaknya akan membuat surat edaran kepada kabupaten/kota untuk menghitung penduduk yang tidak berdomisili di daerahnya.

“Sehingga kalau itu sudah didapat, hasilnya tinggal dikurangi dengan jumlah penduduk. Kita akan deklarasikan 100 persen,” demikian Ansar.

Sebelumnya Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta penerapan travel bubble ditunda sampai realisasi vaksinasi COVID-19 di Kota Batam tercapai 100 persen.

Menurutnya, pembukaan pintu gerbang luar negeri untuk Pariwisata ke Batam provinsi Kepri itu, bukan hal yang mudah. Karena jika satu kawasan dijadikan Pilot projek travel buble akan terhubung dengan kecamatan lain di kawasan itu.

Hal itu dicontohkan, pada kawasan Nongsa Pura sebagai kawasan Pilot Projek, masih terkoneksi dan terhubung secara daratan dengan 8 kecamatan lainya di Batam.

Sekedar mengingatkan, arti Travel bubble dikutip dari sejumlah media, adalah ketika dua atau lebih negara yang berhasil mengontrol virus corona sepakat untuk menciptakan sebuah gelembung atau koridor perjalanan.

Gelembung ini akan memudahkan penduduk yang tinggal di dalamnya melakukan perjalanan secara bebas, dan menghindari kewajiban karantina mandiri.

Indonesia sebagaimana dikatakan Mekomarves, akan membuka akses masuk Wisatawan asing melalui travel Bubble dari 19 negara melalui Bandara di Bali dan Provinsi Kepri.

Penulis :Ismail
Editor :Redaksi

Comments
Loading...