Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pengelolaanya Tak Jelas, Jaksa Hentikan Operasi Empat Pabrik Es di Bintan

Kasipidsus Kejari Bintan, Fajrian Yustiardi.

PRESMEDIA.ID, Bintan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan menghentikan operasional 4 pabrik es di Kabupaten Bintan. Yaitu Pabrik Es i Barek Motor Kijang, Pabrik Es di Berakit, Pabrik Es di Tambelan dan Pabrik Es di Kawal.

Penghentian sementara operasi pabrik Es itu, berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan atas dugaan korupsi pengelolaan pabrik Es yang merupakan asset pemerintah itu.

Kepala seksi Pidana khusus (Kasipidsus) Kejari Bintan Fajrian Yustiardi, mengatakan dari penyelidikan yang dilakukan pabrik es tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang dikelola oleh pihak ke tiga tanpa melalui prosedur administrasi hibah.

Pabrik es yang merupakan aset Pemerintah Pusat dan Pemprov Kepri itu adalah Pabrik Es di Kawal dan Tambelan. Sedangkan Pabrik Es di Barek Motor Kijang dan Berakit dibangun oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.

“Dari 4 Pabrik Es ini ternyata hanya dua pabrik Es yang masih aktif atau masih beroperasi. Keduanya adalah yang berada di Kawal dan Kijang. Sementara yang di Berakit dan Tambelan kondisinya sudah rusak hingga tidak beroperasi lagi,” jelasnya Jumat (14/10/2021).

Kedua pabrik Es yang masih beroperasi itu lanjutnya, saat ini dikelola oleh pihak ke tiga. Dan mengenai legalitas pengelolaan ternyata tidak jelas dan pihak ketiga yang mengelola juga tidak membayarkan kontribusinya ke daerah.

“Kami sudah meminta konfirmasi dalam rangka Pulbaketlid kepada sejumlah pihak. Termasuk Kepala Dinas Perikanan Bintan yang menaungi masalah pabrik es ini,” jelasnya.

Dari hasil pengumpulan barang bukti dan keterangan (Pulbaket), Kejaksaan juga menemukan adanya kesalahan administrasi. Yaitu tidak adanya akta penyerahan hibah aset tersebut dari pemrintah. Kemudian, akta perjanjian pengelolaan antara Pemkab Bintan dengan pihak ketiga, juga tidak ada.

“Padahal bedasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, aset negara atau daerah seharusnya dikelola dengan 5 pilihan, yaitu pemanfaatan, sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun guna serah,” ujarnya.

Namun dalam faktanya antara pemerintah dan pihak ketiga yang mengelola Pabrik Es itu tidak mematuhi aturan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga lepas tangan untuk pihak yang mengelola yaitu pihak ketiga, Dan pihak ke tiga yang mengelolaa saat ini, juga tidak membayarkan atau memberikan kontribusi bagi daerah.

Atas hal itu lanjut Fajrian, Pengelolaan Pabrik es tidak memenuhi semua item yang diatur dalam Permendagri. Dan atas temuan itu, jaksa menyatakan adanya masalah administrasi yang perlu dibenahi.

“Jadi disitu kita belum menemukan adanya kerugian negara. Karena pengelolaanya dengan pihak ke tiga tidak tertuang secara resmi dalam kerjasama dengan pemerintah. Hanya masalah administrasi saja yang kita temukan,” katanya.

Atas kesalahan administrasi itu, selanjutnya Kejaksaan, juga meminta agar pemerintah daerah memperbaikinya mulai dari akta hibah kemudian juga mematuhi Permendagri Nomor 19 itu. Sehingga pengelolaan pabrik es menjadi pendapatan daerah yang baru.

Untuk pihak ketiga yang mengelola, juga direkomendasikan agar tidak dilakukan dengan sistem penunjukan, tetapi penetapan pengelola Pabrik es itu dilakukan melalui lelang.

Pemerintah saat ini kata Jaksa, sudah memperbaiki administrasinya mukai dari akta hibah, perjanjian kerjasama pengelolaan.

“Sehingga pabrik es menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah Jika pengelolaannya sudah didapat melalui lelang maka pabrik itu dapat dioperasikan lagi,” ujar Fajrian.

Penulis : Hasura
Editor. : Redaksi

Comments
Loading...