Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Pemprov Kepri Tunggu Arahan Pemerintah Pusat Tentang Peniadaan Cuti dan Libur Nataru 2021

Mobilitas penumpang melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang. (Foto : Ismail/Presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini masih menunggu instruksi resmi pemerintah pusat mengenai cuti dan libur serta pencegahan mobilitas warga pada momen perayaan Natal dan tahun baru (Nataru).

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk mencegah membludaknya mobilitas warga. Sehingga, berpotensi menyebabkan terjadinya lonjakan kasus gelombang ketiga Covid-19.

“Kita tunggu arahan (pemerintah) pusat dulu, kalau sudah ada kita tinggal menindaklanjutinya dengan edaran,” ungkapnya, Jumat (29/10/2021).

Menurut Ansar, hingga saat ini kondisi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota sudah cukup terkendali. Bahkan, sejumlah kabupaten/kota sudah tidak ada lagi kasus aktif atau nihil kasus Covid-19.

Namun demikian, lanjutnya, kondisi tersebut jangan sampai membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Kemudian, diharapkan kasus aktif Covid-19 dapat ditangani dengan treatment yang baik. Sehingga, kasus aktif di Kepri akan segera berakhir dan berakhir pula angka konfirmasi harian.

“Jangan kita larut dalam kondisi ini, sehingga tidak terjadi lonjakan kasus,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Tjetjep Yudiana, menuturkan pihaknya terus melakukan sosialisasi agar penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.

Hal tersebut juga menjadi langkah antisipasi menghadapi ancaman lonjakan gelombang ketiga Covid-19.

“Kita terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai mengabaikan prokes, karena melihat merasa saat ini sudah aman,” demikian Tjetjep.

Sebelumnya, Pemerintah menyatakan akan meniadakan cuti bersama akhir tahun 2021, yang bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Langkah memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021 termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan penyediaan cuti bersama akhir tahun itu semata-mata dilakukan membatasi pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun.

Kebijakan juga memerlukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

“Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk menghimbau masyarakat agar tidak bepergian. Tidak pulang kampung atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer (penting dan mendesak),” tutur Muhadjir sebagai mana dikutip dari liputan6.com pada Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Selasa, 26 Oktober 2021.

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi

Comments
Loading...