Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

DPRD Gulirkan Wacana Pemakzulan Walikota Tanjungpinang

Pemakzulan wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma Bergulir dalam sidang Paripurna DPRD kota Tanjungpinang.(Foto:presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tanjungpinang menggulirkan wacana pemakzulan walikota Tanjungpinang Hj.Rahma.

Pemakzulan walikota Tanjungpinang itu, disampaikan ketua DPRD Yuniarni Pustoko Weni pada sidang paripurna DPRD kota Tanjungpinang atas ketidak hadir wali kota tersebut saat dipanggil untuk dimintai keterangan atas Interpelasi yang diajukan Dewan, Jumat (29/10/2021).

“Maka dari itu, DPRD kota Tanjungpinang dengan segala kerendahan hati, memang harus memakzulkan saudari wali kota Tanjungpinang ini,” ujar ketua DPRD dalam sidang tersebut.

Ketua DPRD kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni kepada PRESMEDIA.ID, mengatakan wacana pemakzulan maupun hak angket DPRD terhadap wali kota Tanjungpinang itu bergulir setelah sebelumnya DPRD memanggil Wali kota untuk dimintai keterangan atas kebijakan yang dibuat tidak hadir.

Sebaliknya, Walikota Rahma dikatakan, malah membawa cerita kemana-mana, seolah-olah dizalimi DPRD.

“Padahal hak interpelasi ini-kan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang sudah di atur baik di dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan  UU 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan juga dalam PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 69 dan penjelasannya sudah sangat jelas aturan dan mekanisme,” ujarnya.

Ketidak hadiran Walikota dalam rapat Paripurna Interpelasi ini lanjut Weni, juga menjadi bukti dari arogansi dan ketidakpatuhan walikota  terhadap peraturan perundang-undangan yang berimplikasi tidak baik pada walikota dan masyarakat kota Tanjungpinang.

“Dari pada walikota ngomong sana-sini dan tidak ada gunanya, harusnya lebih bagus datang ke DPRD memberi keterangan sesuai dengan aturan UU. Dan kalau merasa kebijakannya sudah benar dan bagus, harusnya Interpelasi DPRD dijawab saja dalam forum rapat DPRD itu,” terangnya.

Walikota lanjut Weni, juga pernah menjadi anggota DPRD dan harusnya mengerti dan paham segala bentuk aturan yang mengatur sistem pemerintahan.

“Jadi, jangan dianggap hal ini menyangkut individu atau pribadi, Tetapi  merupakan persoalan sistem penganggaran pemerintahan yang menurut Lembaga DPRD banyak aturan dan mekanisme yang dilanggar dan tidak dijalankan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,” sebutnya.

Jadi lanjut Weni, kalau merasa kebijakanya benar, kenapa harus menghindar dan tidak datang dalam rapat Interpelasi yang dilakukan Dewan.

Sebelumnya, sesuai dengan Pasal 159 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD kota Tanjungpinang mengajukan hak Interpelasi untuk bertanya dan meminta keterangan Walikota Tanjungpinang, mengenai kebijakan yang dianggap DPRD, banyak yang tidak penting dan tidak strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.

Namun atas Interpelasi DPRD itu, wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma malah mangkir dan tidak memberi tanggapan.

Sesuai dengan pasal 159 ayat 1 dan 2, serta ketentuan pasal 371 ayat 1 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota mempunyai hak interpelasi, Hak Angket dan c.menyatakan pendapat.

Dalam ayat 2, hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a adalah hak DPRD kabupaten kota untuk meminta keterangan bupati atau walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.

Walikota Tanjungpinang Hj.Rahma yang berusaha dikonfirmasi dengan ketidakhadiran dan wacana pemakzulanya oleh DPRD kota Tanjungpinang belum memberi jawaban. Upaya konfirmasi kepada walikota Rahma dan Pejabat pemko Tanjungpinang yang selalu diupayakan wartawan tidak pernah ditanggapi.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...