Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Terancam Dimakzulkan, Begini Kronologis Interpelasi Dewan ke Walikota Rahma

Wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Wacana pemakzulan walikota Tanjungpinang atas dugaan pelanggaran Peraturan UU, terus bergulir melalui hak angket DPRD kota Tanjungpinang.

Meski sebelumnya walikota Rahma sempat mengirim jawaban melalui sepucuk surat. Namun anggota DPRD Tanjungpinang menyatakan, jawaban surat walikota itu “Ngawur” dan tidak pada substansi permasalahan yang ditanya Dewan melalui interpelasi.

Permasalahan Interpelasi DPRD Tanjungpinang ini berawal ketika Plt.Walikota Rahma mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 56 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tanjungpinang yang dianggap DPRD menyalahi aturan UU.

Atas Perwako itu, Dewan menyatakan terdapat sejumlah permasalahan yang mengarah pada pelanggaran aturan dan mekanisme UU. Selanjutnya, DPRD mempertanyakan kebijakan Perwako itu melalui hak Interpelasi pada 2020.

Namun hampir satu tahun Interpelasi Dewan itu tidak dijawab oleh Walikota Rahma. Puncaknya adalah pada Jumat (29/10/2021). DPRD Tanjungpinang kembali mengundang Rahma ke DPRD untuk menyampaikan pidato jawaban atas interplasi yang dilawayangkan Dewan.

Namun atas undangan itu, Mantan wakil walikota Rahma mangkir dan enggan memenuhi undangan dewan.

Anggota DPRD kota Tanjungpinang dari Fraksi Demokrat Amanat Bernurani Dicky Novalino, mengatakan sangat menyayangkan sikap Wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma yang ketidakhadiran atas undangan DPRD kota Tanjungpinang itu.

Seharusnya kata politisi Demokrat ini, dari sejumlah kecurigaan terhadap Perwako TPP ASN dan Kepala daerah serta wakil Kepala Daerah yang dibuat, Pemko Tanjungpinang wajib menjelasakan ke DPRD.

Demikian juga permintaan keterangan Dewan, merupakan bentuk “Tabayun” atas ketidak terbukaan pemerintah kota Tanjungpinang dalam mengeluarkan kebijakan yang berimplikasi pada pengelolaan keuangan APBD.

“Oleh Karena itu, DPRD meminta penjelasan walikota dalam forum rapat terbuka Paripurna Jumat kemarin dan seharusnya disanalah walikota memberi penjelasan,” ujarnya.

Pemanggilan walikota Rahma pada Rapat paripurna DPRD Jumat (29/10/2021) lalu lanjutnya, secara jelas berhubungan dengan hak Interpelasi dewan yang disampaikan ketika Walikota Rahma menjabat sebagai Plt.Walikota.

Khususnya megani Perwako nomor:56 tahun 2019 Tentang TPP ASN, yang dianggap DPRD menyalahi aturan UU dan tidak sesuai dengan Permendagri.

Memang saat paripurna 13 Mei 2020 Tentang Perwako 56 tahun 2019 itu, Walikota Rahma sudah diundang Dewan ke rapat Paripurna. Namun saat anggota DPRD bertanya dalam rapat paripurna terbuka saat itu, Rahma belum bisa menjawab secara lisan dan menyatakan akan menjawab secara tertulis.

Selanjutnya, Sekdako Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari kala itu, juga menyatakan akan menanyakan Plt.Walikota dahulu mengenai Perwako yang dianggap Dewan bermasalah itu dan selanjutnya melakukan pembahasan dengan DPRD.

Namun hingga 2021, jawaban walikota atas pertanyaan (Interpelasi) sejumlah fraksi di DPRD itu tak kunjung dijawab pemerintah kota Tanjungpinang.

Atas dasar itu, DPRD kota Tanjungpinang kembali mengundang walikota pada rapat Paripurna DPRD dengan agenda mendengar pidato walikota Tanjungpinang terhadap pandangan Fraksi di DPRD tentang hak interpelasi DPRD atas Perwako nomor 56 tahun 2019.

Sebenarnya, kata Dicky Novalino, Pemerintah kota Tanjungpinang juga sudah mengevaluasi mengenai TPP ASN yang sebelumnya sarat dengan kesenjangan melalui Perwako 56 tahun 2019 itu. Dan sebagian sudah dilakukan penyesuaian.

Tetapi, yang menjadi pertanyaan baru anggota Dewan, bagaimana evaluasi dan mekanisme yang dilakukan pemerintah kota atas Perwako TPP itu. Kemudian, kenapa masih ada Tambahan Penghasilan kepala daerah? dari mana mata anggaranya..? dan apa landasan hukumnya.

Karena sebut Dicky, sebagaimana diatur pada PP nomor 12 tahun 2018 kemudian PP nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 77 tahun 2020, sedianya hanya TPP untuk pegawai ASN yang dibayarkan dari APBD. Sedangkan TPP untuk kepala Daerah dan wakil kepala daerah tidak ada.

“Pertanyaannya, mengapa kepala Daerah bisa mendapatkan TPP pada 2020, itu yang kemudian muncul lagi di tahun 2021 ini,” jelasnya.

Surat Jawaban Walikota Dianggap DPRD “Ngawur”

Dicky juga mengatakan, Jawaban walikota melalui sepucuk surat yang disampaikan ke DPRD atas ketidak hadiranya pada Paripurna 29 Oktober 2021 lalu, merupakan hal yang “Ngawur” dan salah menyebut tahun Perwako.

Sebab, walikota dalam surat jawabannya menyatakan, terkait hak interpelasi DPRD atas Perwako nomor 56 tahun 2021. Sementara Interpelasi Dewan adalah mempertanyakan Perwako nomor 56 tahun 2019,

“Nah disini kami heran, yang kami pertanyakan dan menjadi pokok Interpelasi Dewan adalah Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang TPP-ASN, Tapi oleh wali kota mengatakan Perwako nomor 56 tahun 2021, Kenapa walikota menjawab Interpelasi dewan mengenai Perwako 56 tahun 2021 yang tidak pernah kami pertanyakan?,” ujar Dicky.

Selanjutnya, atas jawaban walikota melalui surat itu, DPRD berpandangan bahwa, Pemerintah kota Tanjungpinang dan walikota tidak kooperatif terhadap undangan dan permintaan keterangan DPRD.

Dari ketidak kooperatif dan tidak hadirnya walikota memberi keterangan atas Interpelasi DPRD ini, seluruh Fraksi di DPRD sepakat mengusulkan hak interpelasi Dewan menjadi Hak Angket.

“Hak angket sebagaimana yang disepakati seluruh fraksi Dewan selain Nasdem, pada 29 Oktober 2021 itu juga sudah diputuskan melalui Paripurna DPRD,” ujar anggota DPRD lainya.

DPRD juga menyampaikan, materi Hak angket yang dilakukan ke Pemerintah saat ini melalui alat kelengkapannya juga telah membentuk Pansus Angket DPRD terhadap Perwako nomor 56 tahun 2019 tersebut.

Ketua DPRD kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni juga membenarkan telah diputuskan, Hak Angket atas 4 item temuan Dewan atas terbitnya Perwako Nomor 56 tahun 2019 tentang TPP ASN itu.

Hak angket DPRD terhadap walikota lanjut Weni, dilakukan sebagai tindak lanjut dari Hak interpelasi dewan yang tidak di jawab Walikota Tanjungpinang.

Dalam rapat yang dipimpinnya, Weni menyatakan 21 orang anggota Dewan dari 6 fraksi DPRD minus Nasdem, sepakat melakukan Hak Angket atas temuan Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang TPP ASN Yang bertentangan dengan aturan UU itu.

“Hak angket ini disepakati setelah walikota Tanjungpinang mangkir dari agenda Paripurna DPRD yang digelar pada Jumat (29/10/2021) kemarin,” ujarnya.

Mengenai wacana pemakzulan yang disampaikan dalam rapat Paripurna Weni mengatakan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketidak hadir wali kota tersebut saat dipanggil untuk dimintai keterangan atas Interpelasi yang diajukan Dewan.

“Maka saya mengatakan, DPRD kota Tanjungpinang dengan segala kerendahan hati, memang harus memakzulkan saudari wali kota Tanjungpinang ini,” ujarnya.

Penulis:Redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...