Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Ini Surat Jawaban Wali Kota Rahma Yang Dianggap Dewan “Ngawur”

Pemakzulan wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma Bergulir dalam sidang Paripurna DPRD kota Tanjungpinang.(Foto:presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Paripurna DPRD kota Tanjungpinang dengan agenda mendengar jawaban walikota atas Interpelasi DPRD dua kali disekor ketua DPRD Tanjungpinang Jumat (29/10/2021).

Musababnya, walikota Tanjungpinang Hj.Rahma yang diundang pada rapat paripurna untuk menjelasakan Kebijakanya atas Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tanjungpinang tak kunjung hadir.

Untuk memastikan kehadiran Rahma, seluruh fraksi DPRD Tanjungpinang sempat menunggu. Selanjutnya, sekretaris DPRD juga menghubungi Rahma untuk memastikan kehadiranya.

Namun walikota Tanjungpinang itu bergeming dan menyatakan tidak dapat hadir pada rapat paripurna DPRD kota Tanjungpinang itu.

Sebagai gantinya, Rahma mengatakan keteranganya mengacu pada sepucuk surat yang telah dikirimkan ke DPRD kota Tanjungpinang.

Melalui suratnya, Rahma mengatakan, menindaklanjuti Undangan Ketua DPRD Tanjungpinang pada Jumat 29 Oktober 2021, dengan acara Rapat paripurna DPRD kota Tanjungpinang dengan agenda penyampaian pidato wali kota Tanjungpinang terhadap pandangan Fraksi di DPRD tentang hak interpelasi DPRD atas Perwako nomor 56 tahun 2021.

Selanjutnya, Walikota Rahma juga menyampaikan, Bahwa sesuai dengan register penomoran Perwako 56 tahun 2021 belum pernah diterbitkan pengaturan tentang apapun oleh Walikota.

Sedangkan mengenai interpelasi DPRD kota Tanjungpinang terhadap Plt.Walikota terkait Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Pengeluaran untuk Tunjangan lainya walikota dan wakil walikota, Tambahan TPP dan Tambahan Penghasilan Objek lainya dikatakan Rahma telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020.

Atas surat walikota ini DPRD menyatakan, jika penyebutan Perwako dalam Surat Walikota itu “Ngawur” atau asal-asalan. Substansi dan isinya jawaban walikota Tanjungpinang juga dikatakan kabur.

Anggota DPRD kota Tanjungpinang dari Fraksi Demokrat Amanat Bernurani Dicky Novalino, mengatakan dari catatan berita Acara Paripurna Dewan pada 13 Mei 2020, terdapat mekanisme yang belum dilakukan Pemerintah kota Tanjungpinang.

Pada paripurna itu, sejumlah anggota Dewan yang mengajukan pertanyaan melalui fraksi ke Walikota, belum dijawab oleh Walikota Tanjungpinang itu.

Dan untuk menjawab pertanyaan DPRD itu, walikota bersama Sekda saat itu, juga mengatakan akan menjawab 12 pertanyaan Interpelasi dewan itu secara tertulis.

“Jadi pada paripurna 13 mei 2020 lalu itu, Rahma menyatakan akan disampaikan jawaban secara tertulis pada kesempatan lainya, dan hal itu tercatat di berita acara DPRD kota Tanjungpinang, tetapi pada saat ini belum terjawab semuanya. Dan sekda mengatakan akan dijawab pada kesmepatan lainya,”sebut Dikcy Novalino.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...