Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Belum Rampung, DPRD Tunda Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBD Kepri 2022

Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kepri dengan agenda penandatanganan KUA PPAS APBD 2022 di DPRD Batal dilaksanakan (Foto:Ismail/presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS APBD Kepri 2022 antara Gubernur dan DPRD kembali ditunda.

Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyanto, mengatakan dibatalkannya Paripurna penandatanganan KUA PPAS itu, karena dokumen KUA PPAS belum Rampung dan perlu waktu pembahasan.

“Karena belum final pembahasan dan dokumen nya belum lengkap, Maka paripurna Kesepakatan dan penandatanganan KUA PPAS APBD 2022 ini ditunda dan akan dijadwalkan ulang lagi,” ungkapnya saat membuka dan sekaligus menutup Paripurna di DPRD Kepri, Senin (1/10/2021).

Paripurna penandatanganan lanjut Raden Hari, akan kembali dijadwalkan Bamus DPRD pada hari mendatang.

Lebih lanjut, Politisi PKS menjelaskan, salah satu alasan belum ditandatangani dokumen KUA PPAS APBD 2022 ini, karena TAPD masih membahas postur anggaran termasuk pendapatan asli daerah (PAD).

“Disistem birokrasi update aturan-aturan ini yang menyebabkan TAPD belum siapkan Dokumennya. Hanya masalah waktu saja,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri, Venni Meitaria Detiawati, mengutarakan tidak ada kendala atau masalah dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS APBD 2022.

Hanya menurutnya, hingga saat ini TAPD Kepri masih membutuhkan waktu melakukan penyesuaian dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2022 itu sebelum disepakati dan ditandatangan.

“Tidak ada masalah hanya masih perlu penyesuaian-penyesuaian saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Kepri memproyeksikan APBD tahun 2022 sebesar Rp 3,772 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp 214 miliar dari APBD Kepri 2021 sebesar Rp 3,986 triliun.

Adapun proyeksi pendapatan dan belanja pada tahun 2022 yakni, pendapatan diproyeksikan sebesar Rp 3,412 triliun dan belanja Rp 3,772 triliun.

Sementara, kebijakan pembiayaan penerimaan daerah diestimasikan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 180 miliar, dan penerimaan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur persero sebesar Rp 180 miliar.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menjelaskan APBD tahun 2022 masih fokus pada percepatan pemulihan ekonomi Kepri. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal tersebut disusun empat prioritas utama pembangunan tahun 2022, yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata serta pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kemudian, pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal.

“Mari kita semua berdoa agar pandemi segera berakhir. Sehingga, aktivitas masyarakat dan ekonomi dapat tumbuh lebih baik,” harapnya.

Penulis : Ismail
Editor : Redaksi

Comments
Loading...