Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Ini Dosa Walikota Tanjungpinang Yang Diinterpelasi dan Di Angket DPRD

*Selain ASN, Walikota dan Wawako Tanjungpinang Juga Dapat Tunjangan Fantastis

Pemakzulan wali kota Tanjungpinang Hj.Rahma Bergulir dalam sidang Paripurna DPRD kota Tanjungpinang.(Foto:presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Enam dari tujuh fraksi di DPRD kota Tanjungpinang secara resmi menggulirkan Hak Angket Kepada walikota Tanjungpinang Hj.Rahma.

“Hak angket ini merupakan tindak lanjut dari Hak Interpelasi dan hak bertanya Dewan kepada kepala daerah atas kebijakan walikota terhadap Perwako nomor 56 tahun 2019,” kata Anggota DPRD kota Tanjungpinang dari Fraksi Demokrat Amanat Bernurani Dicky Novalino.

Dari data yang dihimpun PRESMEDIA.ID Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Pengeluaran untuk Tunjangan lainya walikota dan wakil walikota, Tambahan TPP dan Tambahan Penghasilan Objek lainya, ternyata telah dirubah dengan Perwako nomor 28 dan nomor 29 tahun 2021.

Dari perubahan ini, timbul Perwako nomor 28 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang.

Kemudian ada juga Perwako nomor 29 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana dan Standar Harga satuan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang.

Ditempat terpisah, anggota DPRD kota Tanjungpinang Ashadi Selayar mengatakan, atas Perwko ini 6 Fraksi DPRD mengajukan 4 item dari 12 pertanyaan dalam hak Interpelasinya  ke Walikota.

Sejumlah pertanyaan Dewan itu lanjutnya, menyangkut kebijakan walikota Tanjungpinang yang dianggap penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara namun tidak sesuai dengan UU dan Peraturan.

Berikut Dosa-Dosa walikota Tanjungpinang menurut DPRD dalam Interpelasi yang diajukan:

DPRD kota Tanjungpinang mengatakan, Peraturan walikota (Perwko) nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Pengeluaran untuk Tunjangan lainya walikota dan wakil walikota, Tambahan TPP dan Tambahan Penghasilan Objek lainya sarat dengan pelanggaran aturan dan UU.

Adapun sejumlah kesalahan dan ketidak sesuaian atas pengeluar Perwako ini menurut Dewan:
1.Perwako nomor 56 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perwako nomor 28 dan Perwako nomor 29 tidak berdasarkan asas profesionalitas proporsionalitas dan asas keadilan sehingga menimbulkan disparitas kesenjangan sosial di antara ASN dan tidak disusun dengan standard.

2.Perwako Nomor 56 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perwako nomor 28 dan 29 tentang ASN dan Tambahan penghasilan objektif lainnya Kepala Daerah, Pembahasanya tidak pernah melibatkan DPRD Kota Tanjungpinang dan hal ini menurut DPRD bertentangan dengan Pasal 58 PP nomor 12 tahun 2019.

3.Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana Perwako nomor 56 tahun 2019 yang dirubah dengan Perwako nomor 29 tentang Pedoman Pelaksana Standar Harga Satuan tambahan Penghasilan Objektif Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang tidak diperuntukan kepada Kepala Daerah

Hal ini menurut Dewan, Bertentangan dengan Pasal 8 Perwako 56 tahun 2019. UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang memasukan Walikota dan wakil Wali kota sebagai ASN dengan pangkat Golongan setara dengan Pejabat Madya Provinsi.

Selain itu juga bertentangan dengan PP nomor 12 tahun 2019, Permendagri nomor 77 tahun 2020 yang menyatakan TPP hanya diperuntukan Untuk ASN.

Perwako ini juga disebut bertentangan dengan PP nomor 109 tahun 2000. Permendagri 061-6449 tahun 2019 tentang pengaturan tambahan Penghasilan untuk Kepala Daerah. Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Perwako Pemberian Tambahan Penghasilan Objektif lainnya Kepada Kepala daerah dan wakil kepala Daerah (Wako dan Wawako) ini juga Bertentangan dengan:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Pemerintah 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.TPP Kepala Daerah dan Sekda Fantastis dan cukup Besar
Menurut DPRD, Pemberian tunjangan dengan nilai Fantastis antara Rp20-36 juta dengan kelas jabatan 13 hingga 16.

Hal ini menurut DPRD, bertentang dengan Visi dan Misi Kepada Daerah dalam menciptakan Harmonis Kebhinekaan, keselarasan, keserasian dan toleransi antar umat beragama.

Atas sejumlah pertanyaan interpelasi DPRD ini,wali kota Tanjungpinang Rahma menjawab Interpasi Dewan melalui surat yang dikirimkan.

Dalam jawabnya, Rahma mengatakan, sesuai dengan register penomoran Perwako 56 tahun 2021 belum pernah diterbitkan pengaturan tentang apapun oleh Walikota.

Sedangkan mengenai interpelasi DPRD kota Tanjungpinang terhadap Plt.Walikota terkait Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Pengeluaran untuk Tunjangan lainya walikota dan wakil walikota, Tambahan TPP dan Tambahan Penghasilan Objek lainya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020.

Wali kota Tanjungpinang dan sejumlah pejabat Pemko yang berusaha dikonfirmasi Media ini tentang interplasi dan Perwako wali kota ini sangat tertutup dan enggan memberi tanggapan.

Penulis:Redaksi
Editor  :Redaksi

Comments
Loading...