Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

AJI, AMSI dan IJTI Ajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengujian UU Pers

Kuasa Hukum dari AJI, AMSI dan IJTI usai mengjukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pada Pengujian UU Pers. (Foto:Istimewa)

PRESMEDIA.ID, Jakarta – Tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melalui Kuasa Hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung kepada kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pengujian Undang-undang Pers Perkara Nomor:38/PUU-XIX/2021.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Sasmito, dan Hendrayana dari Asosiasi Media Siber Indonesia, bersama Wahyu Triyogo dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pusat didampingi Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyatakan, Permohonan ini sebagai bentuk kepedulian kepada Permohonan Pengujian UU Pers yang diajukan Heintje Grontson Mandagie dkk, khususnya terkait fungsi Dewan Pers dan pemilihan anggota.

Selain itu sebagai konstituen Dewan Pers tentunya AJI, AMSI dan IJTI merasa keterangan dalam permohonan ini bisa menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim MK dalam memeriksa perkara.

Pengujian UU Pers mempermasalahkan 2 Pasal yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf f terkait kewenangan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam membentuk peraturan di bidang pers dan Pasal 15 ayat (5) terkait keanggotan Dewan Pers yang ditetapkan, dengan Keputusan Presiden.

Atas hal itu, Organisasi dan asosiasi wartawan dan Media melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyatakan, Jika dibaca baik-baik terkait kewenangan Dewan Pers pada Pasal 15 ayat 2 huruf f yang diuji, sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi–organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers.

Dan sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan memastikan adanya keikutsertaan organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari memfasilitasi sendiri adalah: “memberikan fasilitas”. Selanjutya dalam sumber yang sama, fasilitas artinya: “sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan”.

Artinya, dalam konteks fungsi Dewan Pers membentuk peraturan pada bidang pers, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah menjadi pihak yang memberikan sarana untuk melancarkan fungsi dan kemudahan kepada organisasi pers untuk berkontribusi dan mengambil bagian dalam membentuk peraturan di bidang pers.

Sebagai fasilitator, maka jika terdapat pembentukan peraturan di bidang pers tanpa mengikutsertakan organisasi pers, maka barulah bisa dianggap bertentangan dengan fungsi dalam UU Pers sendiri.

Seandainya Pun terjadi, permasalahan berada di tataran implementasi bukan pada tataran normatif dengan memintakan Dewan Pers kehilangan sebagian fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers membentuk peraturan di bidang pers.

Mencermati posita para Pemohon mengenai memfasilitasi adalah menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers, bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers.

Hal tersebut dikhawatirkan, Dewan Pers justru membuat peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan berpotensi bertentangan satu dengan yang lain.

Hal ini berpotensi membuat munculnya kode etik jurnalistik yang tidak baku dan beragam penafsiran sesuai versi masing-masing organisasi pers. Dikhawatirkan justru memunculkan kebingungan massal pada insan pers Indonesia dan mengganggu kebebasan serta profesionalitas pers.

Untuk itu para Pemohon dan Kuasa Hukum menyampaikan, permohonan sebagai pihak terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung kepada MK.
Besar harapan Para Pemohon dan Kuasa Hukum agar Majelis Hakim MK mau mempertimbangkan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam memeriksa perkara PUU yang diajukan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penulis:Redaktur
Editor  :Redaktur

Comments
Loading...