Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Menyalahi Aturan, Kejati Kepri Lidik Dugaan Korupsi TPP Wako dan Wawako Tanjungpinang

Tangkpan layar, Perwako nomor 29 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana dan Standar Harga satuan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang.(Foto: Dok-presmedia.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang- Selain masuk dalam penyelidikan hak angket DPRD Tanjungpinang, Kejaksaan Tinggi Kepri juga melakukan Penyelidikan dugaan Korupsi Tambahan Penghasilan Objek Lainya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang.

Kepala kejaksaan Tinggi Kepri Hari Setyono melalui Kepala Seksi Penerangan HUkum Kejati Kepri Jendra Firdaus, mengatakan saat ini tim di Pidana Khusus Kejati Kepri tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Objek Lain yang diterima walikota dari APBD kota Tanjungpinang  itu.

Penyelidikan lanjut Jendra, dilakukan tim Pidsus Kejati atas laporan Masyarakat ke Kejati Kepri. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi mendisposisikan laporan itu ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri.

“Terkait laporan JPKP benar saat itu kita menerima surat masuk, dan saat ini masuk dalam Penyelidikan Tim Pidsus,” kata Jendra Firdaus, Sabtu (6/11/2021).

Dari telaah yang dilakukan, sebutnya Tim Kejaksaan juga menyimpulkan perlu dilakukan penyelidikan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat itu.

Namun mengenai penanganan dan pemanggilan terhadap masing-masing pihak dalam dugaan Korupsi Tambahan Penghasilan Objek Lainya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang ini, belum dilakukan tim jaksa.

“Sampai saat belum ada pemanggilan karena penyelidikan ini-kan sifatnya masih Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) dalam tahap penyelidikan. Tapi jika nanti dibutuhkan, baru penyidik melakukan pemanggilan,” sebutnya.

Perwako Tambahan Penghasilan Wako dan Wawako Menyalahi Aturan 

Dugaan Korupsi Tambahan Penghasilan Objek Lainya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kota Tanjungpinang ini, menjadi polemik akibat pemerintah kota Tanjungpinang mengeluarkan Perwako Nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran untuk Tunjangan lainya walikota dan wakil walikota, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tambahan Penghasilan Objek lainya di Lingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang.

Data yang dihimpun PRESMEDIA.ID, Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Pengeluaran untuk Tunjangan lainya walikota dan wakil walikota, Tambahan TPP dan Tambahan Penghasilan Objek lainya ini, ternyata telah dirubah dengan Perwako nomor 28 dan nomor 29 tahun 2021.

Dari perubahan ini, timbul Perwako nomor 28 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana dan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang.

Kemudian Perwako nomor 29 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana dan Standar Harga satuan Tambahan Penghasilan Objektif lainnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah di Lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang.

Anggota DPRD kota Tanjungpinang mengatakan, Perwako nomor 56 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perwako nomor 29 tidak berdasarkan asas profesionalitas proporsionalitas dan asas keadilan.

Perwako Nomor 56 tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perwako nomor 28 dan 29 tentang ASN dan Tambahan penghasilan objektif lainnya Kepala Daerah, Pembahasanya tidak pernah melibatkan DPRD Kota Tanjungpinang dan hal ini menurut DPRD bertentangan dengan Pasal 58 PP nomor 12 tahun 2019.

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana Perwako nomor 56 tahun 2019 yang dirubah dengan Perwako nomor 29 tentang Pedoman Pelaksana Standar Harga Satuan tambahan Penghasilan Objektif Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dilingkungan Pemerintah kota Tanjungpinang sesuai dengan UU dan Peraturan tidak diperuntukan pada Kepala Daerah

Hal ini menurut Dewan, Bertentangan dengan Pasal 8 Perwako 56 tahun 2019. UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang mana dalam Pereko itu, memasukan Walikota dan wakil Wali kota sebagai ASN yang dipersamakan dengan Kelas jabatan Tertinggi pada Pejabat Tinggi Madya Pemerintah Provinsi Kepri.

Wali Kota Batam Cabut Perwako Tambahan Penghasilan Kepala dan wakil Kepala Daerah  

Dari data yang yang dihimpun Media ini, Wali kota Batam sebelumnya juga pernah membuat Perwako nomor 31 tahun 2018 tentang Tambahan Tunjangan Kepala daerah dan wakil kepala Daerah kota Batam.

Namun, karena menjadi temuan BPK dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) disebabkan karena tidak tersedianya Kode rekening untuk belanja tunjangan tambahan Penghasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dan yang tersedia adalah kode rekening untuk belanja insentif bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hingga Perwako tersebut dicabut.

Pencabutan Perwako nomor 31 tahun 2018 itu dilakukan wali kota Batam melalui Perwako nomor 22 Tahun 2021 tentang Pencabutan Perwako nomor 31 tahun 2018 tentang Tunjangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Wali kota Tanjungpinang dan sejumlah pejabat Pemko yang berusaha dikonfirmasi Media ini tentang Perwako Nomor 29 tahun 2021 ini sangat tertutup dan tidak ada yang mau memberi konfirmasi.

Penulis:Roland/redaksi
Editor :Redaksi

Comments
Loading...