Presmedia.id
Pengabdi Kebenaran

Korupsi BKC Kuota Rokok Bintan, KPK Kembali Periksa 5 Saksi dan Almarhum M.Hendri

Plt.Juru Bicara KPK, Ali Fikri (Foto:fajar.co.id)

PRESMEDIA.ID, Tanjungpinang – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan 6 saksi dalam kasus dugaan korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) kuota Rokok dan Minuman Beralkohol (Mikol) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan 2016 sampai 2018.

Namun dari 6 saksi yang dipanggil dan akan diperiksa, terdapat satu nama pejabat Bintan yang telah meninggal, namun turut dipanggil dan akan diperiksa.

Dia adalah almarhum Muhammad Hendri yang sebelumnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Pada Medium 2011-3013 Almarhum sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BP.Bintan dan Anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2013 sampai 2016.

Plt.Jubir KPK Ali Fikri, mengatakan penyidik dari anti Rasuah itu kembali datang ke Tanjungpinang untuk memeriksa 6 orang saksi tersangka Apri Sujadi (Bupati Bintan-red) dan Tersangka M.Saleh Umar sebagai Kepala BP.Kawasan Bintan.

Sejumlah saksi yang dipanggil dan diperiksa kembali, lanjut Ali Fikri adalah Alfeni Harmi staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan.

Kemudian saksi Mardiah dalam kedudukanya sebagai mantan Kepala BP Bintan 2011 sampai 2016 dan saat ini sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) kabupaten Bintan.

“Selanjutnya, saksi Risteuli Napitupulu Anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan, kemudian Edi Pribadi mantan anggota 2 Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2011-2013 dan Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan,”ujar Ali Fikri Senin (8/11/2021).

Selain itu, ada juga saksi Radif Anandra, Anggota 4 Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan sampai 2016.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (As) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan Muhammad Saleh Umar (Msu) sebagai tersangka dugaan Korupsi pengaturan Barang Kena Cukai (BKC) di Kawasan Badan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) kabupaten Bintan tahun 2016 sampai 2018 ini.

Kedua tersangka, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hingga saat ini, berkas perkara tersangka Apri Sujadi dan M.Saleh Umar ini, belum dilimpahkan penyidik KPK ke Pengadilan.

Penulis : Roland
Editor : Redaksi

Comments
Loading...